KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJalan Berliku Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Sah Menjadi IUPK oleh : Wahyu Ari Wicaksono
22-Des-2018, 04:36 WIB


 
 
KabarIndonesia - Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI)
selengkapnya....


 


 
BERITA POLITIK LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
BNN "Panen" 1 Ton Ganja di Aceh 13 Aug 2020 02:57 WIB


 
Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

Negeri Nestapa 23 Jun 2020 09:15 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
POLITIK

UU Otonomi Daerah Tahun 2004 Pemicu Rusuh Papua Perlu Direvisi
Oleh : Zohiri Kadir | 16-Sep-2019, 09:58:36 WIB

KabarIndonesia - Akhir-akhir NKRI sepertinya sedang mendapatkan ujian yang berat , akibat situasi di Papua. Untuk itu The Indonesia Democracy Inisiative (TIDI) mempertemukan generasi muda dengan kekayaan gagasan dan gerakan yang dimilikya untuk bersama menggeliatkan demokrasi substansial di Indonesia. The Indonesia Democracy Inisiative, mengadakan publik talk bertajuk Mencegah Disintegrasi Bangsa Residu, Minggu (15/9/2019)di kawasan Menteng, Jakarta.

Pembicara yang hadir dalam acara ini adalah Velix Wanggai, mantan Staf Khusus Presiden, Handi Risza, Ekonom TIDI, Diah Roro Esti , Politisi Nasdem , Habib Idrus Aljufri, Presiden HDMI, Lathifa Al Ansori, Politisi Nasdem, Prof. DR. Bambang Shergi Laksmono, Peneliti Papua Center, Prof. DR. Firman Noor , Peneliti Politik, Lydia Natalia Sartono, mantan Ketua PMKRI dan Sapto Waluyo, politisi PKS.

Menurut Handi Risza, peneliti Ekonomi TIDI “ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan otonomi daerah (otda) saat ini sudah tidak relevan.Di Era Reformasi ini, semua urusan daerah diserhakan kepada daerah yang bersangkutan, Desentralisasi, berbeda dengan era  Orba Baru  pemerintahan yang ada sentralistis, semua diatur dari pusat. Hal inilah yang membuat perspektif keadilan pemerataan pembangunan tersorot akibat adanya Undang Undang ini,”ungkap Handi.

Handi menilai tidak relevannya UU Otda tersebut menjadi salah satu pemicu rusuhnya di Papua dan Papua Barat karena masih kurang mengaturnya mengenai pembagian Sumber Daya Alam (SDA) secara adil bagi provinsi yang memiliki kekayaan melimpah itu.Eksekutif dan Legislatif harus duduk bersana agar UU Otda dapat di revisi supaya daerah-daerah yang memiliki kekayaan SDA melimpah dapat merasakan keadilan dari wilayahnya sendiri. Sehingga tidak ada lagi ricuh atau keluhan soal pembangunan yang merata karena ada beberapa kelemahan dasar hukum yang ada,” 

Sementara HabibIdrus Al Jufri mengingatkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia , jangan sampai lepas dari NKRI, jangan sampai orang-orang Papua punya keinginan untuk lepas dari NKRI, harus ada Sosial Will dari tokoh-tokoh bangsa, tegas Idrus .(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sambal Oelek Indonesia Buatan ASoleh : Fida Abbott
02-Jun-2020, 02:23 WIB


 
  Sambal Oelek Indonesia Buatan AS Sambal Oelek ini saya temukan di Walmart Supercenter, Parkesburg, Pennsylvania. Awalnya saya mengira buatan salah satu negara Asia selain Indonesia karena tulisan di depan botolnya. Ternyata buatan Amerika Serikat. Tampaknya Indonesia harus meningkatkan persaingannya di pasar bebas dan jeli membidik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
"BURN OUT" = 4G (Gosong) 13 Aug 2020 04:53 WIB


 

 

 

 
Saatnya Nabung Saja Tidak Cukup 13 Aug 2020 02:57 WIB

 

 

 

 
Kemendiknas Luncurkan #Teman KIP 05 Aug 2020 10:35 WIB

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia