KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalLowongan Kerja PT.Indomaret 2021 oleh : Danny Melani Butarbutar
12-Feb-2021, 00:57 WIB


 
  KabarIndonesia – Jakarta, đŸ’³ Lowongan Kerja PT.Indomaret Resmi DibukaDapatkan pekerjaan dari PT.Indomaret lewat program COVID19. Segera mendaftar pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Bantuan akan dikirimkan setiap bulan
selengkapnya....


 


 
BERITA POLITIK LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
M E R D E K A !!! 17 Aug 2020 06:01 WIB

Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
 
 
POLITIK

UU Otonomi Daerah Tahun 2004 Pemicu Rusuh Papua Perlu Direvisi
Oleh : Zohiri Kadir | 16-Sep-2019, 09:58:36 WIB

KabarIndonesia - Akhir-akhir NKRI sepertinya sedang mendapatkan ujian yang berat , akibat situasi di Papua. Untuk itu The Indonesia Democracy Inisiative (TIDI) mempertemukan generasi muda dengan kekayaan gagasan dan gerakan yang dimilikya untuk bersama menggeliatkan demokrasi substansial di Indonesia. The Indonesia Democracy Inisiative, mengadakan publik talk bertajuk Mencegah Disintegrasi Bangsa Residu, Minggu (15/9/2019)di kawasan Menteng, Jakarta.

Pembicara yang hadir dalam acara ini adalah Velix Wanggai, mantan Staf Khusus Presiden, Handi Risza, Ekonom TIDI, Diah Roro Esti , Politisi Nasdem , Habib Idrus Aljufri, Presiden HDMI, Lathifa Al Ansori, Politisi Nasdem, Prof. DR. Bambang Shergi Laksmono, Peneliti Papua Center, Prof. DR. Firman Noor , Peneliti Politik, Lydia Natalia Sartono, mantan Ketua PMKRI dan Sapto Waluyo, politisi PKS.

Menurut Handi Risza, peneliti Ekonomi TIDI “ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan otonomi daerah (otda) saat ini sudah tidak relevan.Di Era Reformasi ini, semua urusan daerah diserhakan kepada daerah yang bersangkutan, Desentralisasi, berbeda dengan era  Orba Baru  pemerintahan yang ada sentralistis, semua diatur dari pusat. Hal inilah yang membuat perspektif keadilan pemerataan pembangunan tersorot akibat adanya Undang Undang ini,”ungkap Handi.

Handi menilai tidak relevannya UU Otda tersebut menjadi salah satu pemicu rusuhnya di Papua dan Papua Barat karena masih kurang mengaturnya mengenai pembagian Sumber Daya Alam (SDA) secara adil bagi provinsi yang memiliki kekayaan melimpah itu.Eksekutif dan Legislatif harus duduk bersana agar UU Otda dapat di revisi supaya daerah-daerah yang memiliki kekayaan SDA melimpah dapat merasakan keadilan dari wilayahnya sendiri. Sehingga tidak ada lagi ricuh atau keluhan soal pembangunan yang merata karena ada beberapa kelemahan dasar hukum yang ada,” 

Sementara HabibIdrus Al Jufri mengingatkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia , jangan sampai lepas dari NKRI, jangan sampai orang-orang Papua punya keinginan untuk lepas dari NKRI, harus ada Sosial Will dari tokoh-tokoh bangsa, tegas Idrus .(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 



Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
 

 
Hacker ClanX12 15 Jan 2021 06:38 WIB

 

 
Kenaikan Cukai Rokok Ditunda 04 Nov 2020 00:50 WIB

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia