KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Serba SerbiJerman Bahas Larangan Berjilbab buat Anak TK dan SD oleh : Kabarindonesia
24-Mei-2019, 14:50 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jerman bergulat dengan fenomena jilbab di kalangan siswa taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Kebiasaan tersebut dinilai mempersulit proses integrasi. Tapi apakah larangan serupa di Austria adalah langkah bijak?

Perdebatan tentang larangan jilbab di sekolah dasar di Jerman
selengkapnya....


 


 
BERITA PEMILU LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Kejagung Tunggu SPDP Kasus Makar 24 Mei 2019 17:39 WIB


 
Menunggu 19 Mei 2019 16:15 WIB

SYEH SITI JENAR 16 Mei 2019 15:44 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Ada Apa Masyarakat Papua Datangi KPU Pusat?

 
PEMILU

Ada Apa Masyarakat Papua Datangi KPU Pusat?
Oleh : Buddy Wirawan | 10-Apr-2018, 08:00:58 WIB

KabarIndonesia - Perwakilan masyarakat Biak Numfor, Papua, mendatangi KPU RI di Jakarta, Jalan Imam Bonjol No. 32, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Senin, 9 April 2018 sekitar jam 13.20 WIB.

"Perwakilan masyarakat dari Biak Numfor diterima oleh Biro Hukum KPU Pusat selama kurang lebih satu jam," ujar Guntur Frans Somnof yang menjadi jurubicara dari puluhan rekannya kepada pewarta media ini.

Kedatangan para perwakilan tersebut, lanjut Guntur, adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Biak Numfor terkait kondisi terkini di wilayah Biak Numfor yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Juni mendatang.

Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Biro Hukum KPU Pusat tersebut menghasilkan beberapa catatan penting yang segera akan ditindaklanjuti oleh KPU RI setelah seluruh hasil pembicaraan itu disampaikan dan dikoordinasikan kepada pimpinan KPU RI oleh Biro Hukum melalui rapat internal KPU RI.

Dari berbagai pembicaraan terkait Kasus Pilkada 2018 Kabupaten Biak Numfor, anggota Perwakilan Masyarakat Biak Numfor juga melaporkan kondisi dan situasi masyarakat Biak Numfor yang tidak kondusif serta rawan konflik, pasca putusan PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Makassar Nomor: 20/G/Pilkada2018/PTTUN Mks yang memutuskan pelaksanaan Pilbup Biak hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Nikodemus Ronsumbre-Akmal Bachri Hi Kalabe dan Andreas Msen-Yustinus Noriwari. 

"Ini perlu mendapat perhatian serius KPU RI selaku penanggungjawab Penyelenggara Pemilu, khususnya Pilkada 2018 Biak dalam pengambilan keputusan lebih lanjut dalam koordinasi kerja di jajaran KPU yakni KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPUD Biak Numfor," imbuh Guntur. Bersama Guntur Frans Somnof, juga terlihat perwakilan masyarakat Biak lainnya, yakni Ayub Rumkabu, Elieser B, Josua N, Alex M, Hasanuddin, Suyudi, Lius R, Melkisedek Awak, dan Martinus. 
Disampaikan pula bahwa pihak tergugat yang saat ini merasa dirugikan, yakni pasangan Herry Aryo Naap-Nehemia Wospakrik, adalah calon dari petahana yang terancam didiskualifikasi dan ini diprediksi akan terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat Biak Numfor. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, kondisi ini akan menimbulkan gesekan di masyarakat Kabupaten Biak Numfor. 
"Sementara kita semua berharap pelaksanaan Pilkada 2018 Biak sebagai salah satu agenda nasional harus berlangsung aman, tertib dan damai sebagai wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," jelas Guntur.   
Pada kesempatan tanya-jawab, para perwakilan mempertanyakan tentang berita yang sempat dirilis media Jubi di Jayapura tertanggal 6 April 2018 lalu yang memberitakan, Komisioner KPU Provinsi Papua, Isak Hikoyabi, telah melakukan komunikasi dengan KPU RI agar KPU Biak segera melaksanakan putusan PT TUN Makassar. "Ini dibantah oleh Biro Hukum KPU RI bahwa sampai dengan saat ini mereka belum menerima informasi secara formil atau belum ada berkas yang masuk, juga belum ada arahan dari pimpinan KPU RI terkait Kasus Pilkada Biak," tegas Guntur. 
Senada dengan itu, Fakhrul Huda, SH, Staf Sub Bagian Penyuluhan Peraturan yang mewakili Biro Hukum KPU RI, menyampaikan bahwa hasil pembicaraan dalam pertemuan tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan. "Hasil pembicaraan kita hari inilah yang akan kami laporkan kepada pimpinan KPU RI," ujar Fakhrul Huda. Kemudian tim KPU Pusat, lanjut Fakhrul Huda, akan secepatnya turun ke Biak untuk melihat fakta-fakta secara langsung dan dekat terkait situasi dan kondisi Kabupaten Biak Numfor sesuai laporan hasil pembicaraan hari ini. 
Pada kesempatan itu, Biro Hukum KPU Pusat juga merespon pertanyaan peserta delegasi tentang adanya tindakan diskresi oleh pimpinan daerah yang mencalonkan diri dalam pilbup. "Menyangkut pasal 89 Peraturan KPU yang ditanyakan oleh salah satu peserta pertemuan dalam hal tindakan diskresi oleh pimpinan daerah yang mencalonkan diri pada pilbup 2018 ini, itu sangat memungkinkan, sehingga ini juga akan menjadi laporan kami Biro Hukum KPU RI kepada Pimpinan KPU RI," pungkas Fakhrul Huda. (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Hanya Satu Produk Indonesia di "Asia Society and Museum"oleh : Fida Abbott
21-Apr-2019, 05:24 WIB


 
  Hanya Satu Produk Indonesia di "Asia Society and Museum" berlokasi di 725 Park Ave, New York, NY 10021; berukuran tidak besar; memiliki dua lantai dan lantai bawah tanah. Lantai pertama untuk pendaftaran para tamu yang berkunjung, kafe, dan toko suvenir. Lantai dua untuk museum yang
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Persiapan Puasa Sahur Dahulu 19 Mei 2019 15:43 WIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Air Danau Toba Tercemar Berat 24 Mei 2019 15:17 WIB


 
Cara Asik Menikmati Mudik 23 Mei 2019 13:11 WIB


 
(Jangan) Terjebak Kitab Suci 25 Mei 2019 07:30 WIB


 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia