KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPemerintah Harus Bersatu Demi Pulihkan Wilayah Terkena Bencana oleh : Rohmah S
17-Okt-2018, 15:20 WIB


 
 
KabarIndonesia- Jakarta, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia berada di kelilingi "cincin api (ring of fire)" sehingga potensi terjadi
selengkapnya....


 


 
BERITA PEMILU LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Duhai Kau yang Sedang Diuji 21 Okt 2018 11:53 WIB

Tentang Dia 21 Okt 2018 11:53 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB

 
 
PEMILU

Deklarasi Menolak Politik Uang dan Melawan Isu SARA dalam Pilkada Sumut 2018
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 18-Feb-2018, 08:21:54 WIB

KabarIndonesia- Menyongsong penyelenggaraan kampanye dalam rangka Pilkada serentak 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan tujuan dari deklarasi adalah untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas tanpa adanya politik uang dan politisasi sara. "Tolak bersama, tolak dan lawan politik uang, politisasi SARA untuk Pilgubsu 2018 yang berkualitas dan berintegritas," kata Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan, di Istana Maimun, Medan, Rabu (14/02).

Menurutnya, deklarasi ini merupakan langkah untuk mengawal Pilgubsu serta Pilkada serentak 2018 di 8 kabupaten/kota se-Sumut. "Ini merupakan program nasional. Kita di Sumut juga akan melaksanakannya serentak di seluruh Sumut. Kami telah berkordinasi dengan 33 panwas di setiap kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, terutama kabupaten/kota yang juga melaksanakan Pilkada" sebutnya.

"Tolak dan lawan politik uang pada Pilkada 2018 ini sangat penting, mengingat pengalaman politik uang dan politisasi SARA merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Politik uang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan politisasi SARA berakibat masyarakat terkotak-kotak. Kita harus lawan bersama," tandasnya.

Acara deklarasi ini dihadiri Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Kapolda Sumut Irjenpol Paulus Waterpau, Cawagub nomor urut 1 Musa Rajeckshah dan nomor urut 2 Sihar Sitorus, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, mewakili Pangdam I/BB, mewakili Kajatisu, serta beberapa perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama dan undangan lainnya.


Sementara Gubernur Sumut, T.Erry Nuradi dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan sinergitas dalam memberantas politik uang dan politisasi SARA. Dia berharap pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun 2018 ini tidak membuat masyarakat Sumatera Utara terpecah belah. Karena selama ini Sumatera Utara yang merupakan negeri berbilang kaum, kekondusifan dan toleransinya masih terjaga. ‘’Jangan karena Pilkada, masyarakat Sumut menjadi terpecah belah,’’ ujarnya.

Selanjutnya Gubsu Erry meminta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk menyatakan menolak politik uang dan politisasi SARA. ‘’Aparat penegak hukum kita minta menindak tegas pelaku kampanye hitam yang menyebarkan kebencian apalagi yang berbau fitnah. Berbau fitnah yang dapat memecah belah suku agama ras dan golongan (SARA)," sebutnya.

"Demikian juga terhadap politik uang demi memenangkan pasangan calon apalagi itu dilakukan dengan menekan calon pemilih dari kelompok tertentu. Karena ini juga berpotensi mengganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini,’’ tandas Erry.

Di akhir sambutannya Gubsu dan jajaran Pemprov.Sumut berharap, seluruh penyelenggara dapat bersikap netral, bersih dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk kesuksesan dan kelancaran Pilkada serentak 2018.

Selanjutnya, Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw yang turut membubuhkan tanda tangan pada spanduk “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA” Pilgub Sumut, dalam sambutannya, mengimbau masyarakat untuk berperan aktif di Pilkada.

Menurutnya masa kampanye yang akan berlangsung sejak tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018 adalah masa rawan konflik, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diharapkan, untuk itulah maka dilakukan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA.

Pada kesempatan itu, Kapolda mengingatkan kepada pasangan calon beserta pendukungnya maupun masyarakat Sumatera Utara agar memiliki niat, tekad, dan komitmen yang sama dalam rangka mensukseskan Pilkada Sumut yang aman, damai dan lancar. Para paslon gubernur dan wakil Gubernur dapat mengimplementasikan deklarasi yang dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab.

Sekali lagi dia menghimbau masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif untuk menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, serta menentukan pilihan berdasarkan program kerja paslon dan bukan karena politik uang ataupun isu SARA.

Di akhir sambutannya, Waterpauw berpesan agar para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, akademisi, media massa dan seluruh elemen masyarakat dapat menciptakan keteduhan di masyarakat, memberikan pencerahan untuk berani melawan “hoax” yang dapat menimbulkan konflik dan memecah belah masyarakat, serta menolak politik uang dalam Pilkada serentak ini.

"Berikanlah pencerahan pada masyarakat untuk menolak berita bohong yang dapat memecah bangsa, tentukanlah pilihan berdasarkan program Paslon, bukan karena politisasi SARA atau politik uang," tandas Paulus.

Usai kata sambutan dan pembubuhan tandatangan pada spanduk deklarasi yang juga dijadikan sebagai pakta integritas, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan menegaskan kembali tujuan dari deklarasi adalah untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas tanpa adanya politik uang dan politisasi sara.

Ia menegaskan untuk para paslon Cabub-Cawagub Sumut menyadari mulai dari sendiri tidak menjanjikan kepada masyarakat dan tidak memecah belah masyarakat dengan isu SARA atau pun uang.

"Kita sangat menginginkan yang terlebih dulu melakukan ini adalah para paslon dan para tim pemenangan. Ini perlu kesadaran diri dan tidak menjanjikan politik uang atau malah memecah belah masyarakat dengan politisasi SARA," jelasnya.

"Kita ingin Pilkada Sumut yang berintegritas dengan tidak adanya politik menggunakan uang dan cara licik sara. Untuk itu mengajak seluruh elemen baik paslon, tim pemenangan, partai politik, tokoh agama ikut bersinergi mewujudkannya," pungkasnya.

Kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA tingkat Sumatera Utara yang dihadiri kurang lebih 500 orang dari berbagai elemen masyarakat tersebut secara umum berjalan dengan lancar, aman dan baik.

Pantauan redaksi kabarindonesia, acara deklarasi tolak dan lawan politik uang, serta isu SARA juga dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di kabupaten/kota se Sumut, utamanya daerah penyelenggara Pilkada 2018.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Berhutang Oksigen 21 Okt 2018 11:51 WIB


 
Selamat HUT TNI Ke-73 13 Okt 2018 19:46 WIB

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia