KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
HukumRUU Omnibus Law Inskonstitusional Buruh Minta Stop Pembahasan Sidang Paripurna DPR RI oleh : ">
05-Okt-2020, 04:26 WIB


 
 
KabarIndonesia - Berbagai serikat pekerja yang merupakan afiliasi global unions federations menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tingkat pertama pada Sabtu malam (3/10). Mayoritas fraksi di DPR RI dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat
selengkapnya....


 


 
BERITA PEMILU LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
M E R D E K A !!! 17 Aug 2020 06:01 WIB

Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
PEMILU

KSP: Tidak Memilih Itu Hak Tapi Jangan Memobilisasi untuk Golput
Oleh : Adriansyah | 30-Mar-2019, 03:12:55 WIB

KabarIndonesia - Masyarakat memiliki hak untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput saat pemilu. Namun yang tidak diperbolehkan adalah memobilisasi masyarakat untuk golput. Pernyataan tersebut disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi bertajuk 'Legitimasi Pemilu dan Peningkatan Partisipasi Pemilu' di Hotel Mercure, Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

Jaleswari mengatakan setiap orang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya seperti yang telah diatur dalam undang-undang termasuk memilih untuk golput. "Hak pilih itu sebuah kebebasan. Silakan misalkan saya atau Mas Haris golput silakan, tetapi ketika saya menggerakkan orang memobilisasi besar-besaran orang untuk golput itu ada aturan dalam undang-undang Pemilu," kata Jaleswari.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin membenarkan, jika mengajak atau memobilisasi masyarakat untuk golput dapat dikenakan pidana Pemilu. Pernyataan Afif tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 515 UU Pemilu Tahun 2017.<br /> Dalam pasal itu disebutkan; "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah".

"Mengajak orang untuk tidak memilihkan, misal ada gerakan yang misalnya ada calon tunggal itu ‘sudahlah itu menang aja ini' padahal itu bagian dari membahayakan suara yang tidak memilih, ini ada klausul yang bisa kita arahkan kesana (pidana)," kata Afif. "Jadi sangat tergantung pada situasinya, intinya pada mobilisasi dalam arti mengajak orang tidak sesuai dengan pilihan atau mengajak orang tidak memilih," pungkasnya.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Papua Nyatakan Dukungan Agar Otsus Jilid II Dilanjutkan pada Peringatan Hari Pahlawan Menyadari bahwa sejarah perjuangan pahlawan nasional Republik Indonesia khususnya yang tercermin pada peristiwa 10 November 2020 patut dikenang dan diteladani sebagai upaya generasi muda Indonesia dalam menghormati para pejuang yang telah merebut bangsa ini dari zaman penjajah hingga nyawa mereka
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
MENJAGA INTEGRITAS INTELEKTUAL. 19 Okt 2020 01:59 WIB

 

 

 

 
Kenaikan Cukai Rokok Ditunda 04 Nov 2020 00:50 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia