KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalKetua MPR RI Bamsoet Prediksi Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran oleh : Danny Melani Butarbutar
11-Mei-2021, 10:01 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta, Mengutip surel editor KOMPAS.com, bahwa untuk tahun ini larangan mudik seperti membentur tembok.

"Mungkin karena kejenuhan yang menumpuk. Mungkun karena peasaan lebih aman lantaran vaksin dan klaim kemampuan pemerintah mengendalikan", sebut Wisnu Nugroho.

Persoalan
selengkapnya....


 


 
BERITA PEMILU LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
 
M E R D E K A !!! 17 Aug 2020 06:01 WIB

Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
CARA MENINGKATKAN KHARISMA ! 12 Mei 2021 10:22 WIB


 
 
PEMILU

KSP: Tidak Memilih Itu Hak Tapi Jangan Memobilisasi untuk Golput
Oleh : Adriansyah | 30-Mar-2019, 03:12:55 WIB

KabarIndonesia - Masyarakat memiliki hak untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput saat pemilu. Namun yang tidak diperbolehkan adalah memobilisasi masyarakat untuk golput. Pernyataan tersebut disampaikan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi bertajuk 'Legitimasi Pemilu dan Peningkatan Partisipasi Pemilu' di Hotel Mercure, Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

Jaleswari mengatakan setiap orang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya seperti yang telah diatur dalam undang-undang termasuk memilih untuk golput. "Hak pilih itu sebuah kebebasan. Silakan misalkan saya atau Mas Haris golput silakan, tetapi ketika saya menggerakkan orang memobilisasi besar-besaran orang untuk golput itu ada aturan dalam undang-undang Pemilu," kata Jaleswari.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin membenarkan, jika mengajak atau memobilisasi masyarakat untuk golput dapat dikenakan pidana Pemilu. Pernyataan Afif tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 515 UU Pemilu Tahun 2017.<br /> Dalam pasal itu disebutkan; "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah".

"Mengajak orang untuk tidak memilihkan, misal ada gerakan yang misalnya ada calon tunggal itu ‘sudahlah itu menang aja ini' padahal itu bagian dari membahayakan suara yang tidak memilih, ini ada klausul yang bisa kita arahkan kesana (pidana)," kata Afif. "Jadi sangat tergantung pada situasinya, intinya pada mobilisasi dalam arti mengajak orang tidak sesuai dengan pilihan atau mengajak orang tidak memilih," pungkasnya.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 



Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia