KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalForum Promoter 2018 POLRI: Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 (1) oleh : Rohmah S
23-Mei-2018, 12:15 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, Pangan tidak hanya merupakan komoditas dan kebutuhan pokok dalam kehidupan setiap orang. Tetapi pangan juga menjadi kepentingan nasional dan keamanan nasional bagi sebuah negara.

Pangan memiliki peran dan fungsi vital bagi bangsa dan Negara Indonesia.
selengkapnya....


 


 
BERITA PEMILU LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Laju 10 Kilometer 22 Mei 2018 14:44 WIB

Ranting Putih 22 Mei 2018 14:41 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
PEMILU

Koalisi Masyarakat Sipil Dukung KPU RI Terbitkan Larangan Koruptor Menjadi Caleg
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 20-Apr-2018, 11:34:01 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Sebagaimana banyak dilansir di berbagai media, larangan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri pada pilkada dan pilcaleg mendapat tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Ada yang pro dan kontra atas rencana KPU menerbitkan Peraturan tentang hal tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menyatakan dukungannya atas rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Peraturan KPU (PKPU). Larangan itu sedang dibahas ketika membicarakan pencalonan anggota DPR dan DPRD.

Pada hari Senin, (16/4/2018), Koalisi ini melakukan audiensi sekaligus menyampaikan dukungannya secara langsung melalui penyerahan petisi secara simbolik kepada Komisioner KPU di Kantor KPU Pusat.

Koalisi yang terdiri dari ICW, Perludem, Komite Pemantau Legislatif, Kode Inisiatif, dan Pusako Andalas itu memulai petisi change.org/koruptorkoknyaleg untuk tolak pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif. Dalam tiga hari, petisi itu sudah didukung 22 ribu orang.

Saat audiensi, Komisioner KPU Ilham Saputra, Viryan, dan Evi Novida Ginting, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan publik dan berkomitmen akan memperjuangkan ketentuan larangan mantan napi korupsi menjadi caleg 2019 dalam Rapat Dengar Pendapat Konsultasi PKPU Pencalonan Anggota Legislatif dengan DPR yang akan digelar di DPR.

Dalam audiensi itu, Almas Sjafrina, Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW menyampaikan adanya fenomena yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu, integritas aktor pemilu banyak dipertanyakan. Salah satunya mengenai rekam jejak peserta atau kandidat pemilu.

"Tidak sedikit pemilu diikuti oleh orang-orang yang pernah terbukti terlibat tindak pidana korupsi atau mantan narapidana korupsi. Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat sedikitnya 59 anggota DPR/D terpilih dalam pemilu 2014 berstatus hukum tersangka, terdakwa, atau terpidana korupsi,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan yang diterima tribunnews.com, Senin (16/4).

Sementara itu peneliti Kode Inisiatif, Adelline Syahda menambahkan majunya calon anggota legislatif dengan rekam jejak korup tidak lepas dari tolerannya partai politik dan regulasi yang mengatur syarat pencalonan anggota legislatif. Ini karena tidak secara eksplisit memperbolehkan mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga tidak melarang.

"UU tersebut memukul rata mantan narapidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat menjadi calon asal yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,” kata Adelline.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil juga menyampaikan langkah KPU menerbitkan larangan yang tidak memperbolehkan mantan terpidana berkontestasi dalam pemilu legislatif merupakan langkah penting dan progresif. Langkah ini dinilai sebagai langkah yang sangat tepat untuk turut menjawab persoalan yang kian problematik, yaitu fenomena korupsi anggota legislatif dan citra korup lembaga legislatif. 
"Ketentuan ini akan membawa dampak positif, baik untuk mendorong pemilu lebih berintegritas atau pun sebagai salah satu langkah mencegah korupsi di DPR. Walau mendapat pertentangan, khususnya dari sebagian partai politik di DPR, KPU seharusnya dapat mempertahankan usulan progresif ini." jelas Fadli.

Lebih lanjut Fadli menegaskan bahwa walau PKPU harus dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah dalam RDP, keputusan RDP tersebut bersifat tidak mengikat. Hal ini sesuai dengan putusan MK No. 92/PUU-XIV/2016.

Diakhir audiensi, Koalisi juga mendesak partai politik, DPR RI, dan pemerintah untuk memiliki komitmen yang sama dan bersikap mendukung rancangan PKPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota dewan. “Kami meyakini masih banyak bakal calon yang tidak mempunyai rekam jejak korup yang layak dicalonkan,” tandas Fadli.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Sinergi Kemitraan DJI dan Halo Robotics Hadirkan Teknologi Pencitraan Udara Mutakhir Untuk Dunia Usaha Indonesia DJI, perusahaan industri drone sipil dan teknologi pencitraan udara (aerial imaging), umumkan kemitraan strategis mereka dengan Halo Robotics, distributor teknologi drone komersial terkemuka di Indonesia. Kemitraan ini diharapkan mampu memberikan solusi komersil DJI sehingga bisa diakses oleh para profesional dan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Antara Peradaban Barat dan Timur 22 Mei 2018 13:51 WIB


 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 

 
Tempat Sampah Pintar 17 Mei 2018 22:48 WIB

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia