KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJokowi Resmi Menjadi Presiden ke-7 Gantikan SBY yang Lengser Keprabon oleh : Bambang
20-Okt-2014, 17:51 WIB


 
 
Jokowi Resmi Menjadi Presiden ke-7 Gantikan SBY yang Lengser Keprabon
KabarIndonesia - Alhamdulillah, akhirnya sang ksatria piningit dari kota Bengawan Solo, penyuka musik keras Metallicca & Arkana yang juga pengusaha mebel, mantan Walikotra Solo & Gubernur DKI Jaya yang mencintai kedamaian, Ir Haji Joko Widodo, alias Jokowi dan juragan dari
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 
Buruh Sawit Temukan Mayat 21 Okt 2014 12:52 WIB


 
Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

PerlindunganNya di Bebas Hambatan 16 Okt 2014 17:30 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
LINGKUNGAN HIDUP

RUSAKNYA HUTAN DAN APA YANG HARUS DILAKUKAN
Oleh : Rudy Handoko | 20-Sep-2008, 22:08:20 WIB

Lomba Tulis YPHL
KabarIndonesia -
Laju kerusakan lingkungan terutama kerusakan hutan, lahan dan ekosistem akibat illegal logging (penebangan liar) yang telah berlangsung puluhan tahun, membuat situasi lingkungan Indonesia saat ini sudah mencapai fase yang gawat. Kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai titik kritis. Pada periode 1990 hingga 2001 laju deforestisasi (penebangan hutan) mencapai dua juta hektare pertahun. Angka ini meningkat dua kali lipat dibanding 1980-an. Akibatnya, dalam 50 tahun terakhir, tutupan hutan di Indonesia berkurang dari 162 juta hektare menjadi 98 juta hektare. Dengan laju deforestasi seperti itu, bukan tidak mungkin hutan tropis Indonesia yang dianggap sebagai salah satu paru-paru dunia akan lenyap. Hutan basah di Sumatera, di Kalimantan dan di Papua Barat akan punah menyusul pembalakan liar yang sudah terjadi tidak bisa dihentikan, bahkan cenderung meningkat intensitasnya.  
Deforestisasi mengancam, salah satunya akibat sejak awal pengelolaan hutan Indoensia telah bermasalah. Pengelolaan hutan di Indonesia diserahkan Pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta yang mengajukan permohonan izin pengelolaan. Pengelolaan oleh swasta dengan pemberian izin pemanfaatan dan pengelolaan seperti HPH inilah yang telah meluluh lantakkan hutan hijau kita.  
Pemerintah melalui Departemen Kehutanan memberikan hak konsesi untuk jangka waktu tertentu, Hak Pengusaha Hutan atau lebih dikenal HPH melakukan penebangan dan penanaman berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku seperti UU Pokok Kehutanan No 5 Tahun 1967 dan segala peraturan dibawahnya ini jugalah yang akhirnya sebagian besar hutan kita dibagi-bagi semau hati penguasa kepada perusahaan-perusahaan besar kehutanan. Tak heran hutan Indonesia menjadi rusak parah. Rezim penguasa dan pengusaha menguasai berjuta hektar hutan melalui perusahaan kayu dan pengelolaan hutan.  
Sejak itu, laju kerusakan hutan tak terbedung, kuantitas, dan intensitas penebangan liar di Indonesia meningkat tajam. Semakin susah kita melihat hutan lestari. Jika dahulu jika berjalan ke daerah pedalaman, sepanjang jalan masih ditemukan hutan hijau dengan segala keanekaragamannya seperti binatang-binatang yang masih bisa berkeliaran dengan damai, maka sekarang jangan tanya, melihat lutung saja sudah susah.  
Para pelaku pembalakan liar itu melakukan aksinya dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Yaitu pertama, permintaan kayu di dalam dan di luar negeri yang melebihi pasokannya secara lestari dan tidak memperhatikan legalitasnya; kedua, kemiskinan penduduk disekitar hutan dimanfaatkan, ketiga, masih belum baiknya sistem pemerintahan di Indonesia. Dan hampir semua perusahaan besar terlibat pembalakan liar ini.  
Kemudian, sebagian besar hutan yang dialokasikan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), ternyata sedikit lahan yang benar-benar ditanami, sisanya hanya ditebang saja. Selanjutnya dari lahan hutan yang telah mendapatkan persetujuan untuk dikonversi menjadi perkebunan besar, terutama untuk kelapa sawit, dari seluruh lahan yang telah ditebang habis hanya sedikit lahan saja yang juga ditanami sebagai perkebunan sawit. Inilah kedok penguasaan lahan dan perampokan hutan atas nama perkebunan. Toh perkebunannya juga tidak membawa hasil yang bisa diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat. Sistem pengelolaan hutan yang diserahkan ke swasta tidak membuat masyarakat sejahtera, masyarakat pinggiran hutan tetap saja miskin, malah terus dikadali, menimbulkan konflik, kerusakan ekologik dan ancaman bencana. Padahal sebagai hak ulayat mereka sejak dari zaman nenek moyang mereka, masyarakat sekitar hutan memiliki pengetahuan dan sistem pengelolaan sendiri terhadap pemberdayaan sumberdaya alamnya, yang ramah lingkungan dan menjadi local wisdom dalam mengelola hutan lestari.  
Masalah lainnya, seperti pencurian kayu dan larinya kayu ilegal ke negara tetangga Malaysia dan Singapura, terjadi setiap hari. Di daerah perbatasan, demikian mudahnya truk-truk bermuatan kayu melewati tapal batas. Ini bukan rahasia umum lagi, tapi sudah menjadi suatu praktek kejahatan dan peyimpangan lintas batas yang cukup di ’amini’ saja. Di perbatasan Kalimantan dan Serawak, hanya dalam waktu dua jam, minimal delapan truk trailer sarat kayu gelondongan telah melewati. Belum lagi yang melalui jalur laut baik menuju Singapura maupun Malaysia. Ini terjadi tiap hari, tapi coba tanya salah siapa?! Bahkan daerah konservasi dan hutan lindung serta taman nasionalpun tak luput dari jamahan tangan-tangan nakal ini. Toh, santai saja, jika ditangkap tinggal bayar saja, semua proses pasti beres. Telah banyak kasus yang sampai ke meja hijau tapi lolos, dan lebih banyak lagi yang tak sampai ke meja hijau. Coba tanya, siapa terlibat?!  
Penguasa dan pengusaha sangat pintar dalam mengibuli masyarakat yang relatif polos dengan janji dan berbagai argumen bahwa jika hutan ditebang dan jikahutan dijadikan lahan HPH, HTI dan perkebunan maka akan mensejahterakan. Padahal omong kosong semua. Dari pembalakan liar, bukan saja kerugian secara ekonomi yang didapat, tapi kehancuran ekosistem, keanekaragaman hayati, penghancuran kultur sosial budaya masyarakat setempat, bencana alam banjir, longsor dan sebagainya karena keseimbangan ekosistem semakin tidak menentu.  
Siapa yang salah? Semua elemen masyarakat bersalah dan harus bertanggung jawab, tapi pemerintah yang merumuskan dan mengelola kebijakan jelas punya andil dan tanggung jawab besar, karena seharusnya mereka membuat kebijakan yang bukan saja melihat sisi keuntungan ekonomis belaka, tapi harus memikirkan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Seterusnya, para aparatur penegak hukum harusnya punya peran yang kuat dan tegas, bukan malah turut bermain sehingga tidak ada supremasi hukum di bidang lingkungan. Dan tentunya pihak-pihak lain yang bermasalah dengan isi kepalanya, sehingga mengganggap pembalakan liar, konversi lahan ke perkebunan besar dan sebagainya adalah untuk kepentingan rakyat. Termasuk para akademisi yang juga terkadang membuat teori-teori sempalan berdasarkan pesanan untuk memuluskan segala bentuk kebijakan dan kegiatan perusakan lingkungan.  
Kerusakan hutan, selain akibat terjadinya pembalakan liar, faktor lainnya yang tak kalah parahnya adalah seperti ekspansi di sektor pertambangan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyaknya pertambangan baik yang mempunyai izin maupun yang tidak (Illegal Mining), cenderung melakukan eksplorasi yang tidak memperhatikan kelestarian, kelanjutan dan daya dukung lingkungan, sehingga berdampak pada kehancuran hutan, lahan, tercemarnya air dan lingkungan masyarakat. Terjadinya ekploitasi pertambangan oleh perusahaan trans dan multi nasional juga tidak dapat ditolerir karena lebih banyak menimbulkan dampak negatif kerusakan lingkungan seperti kasus Newmont Buyat yang membuang limbah beracun dan Freeport yang mengeruk gunung dan hutan, yang tidak memberikan manfaat lebih bahkan cenderung menindas terhadap masyarakat di lingkungan setempat.  
Dengan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan, maka bencana alam yang diakibatkan pengelolaan dan eksploitasi lingkungan yang tidak berwawasan ekologi dan berkelanjutan menjadi ancaman yang nyata bagi keberlangsungan kehidupan.  
Sungguh luar biasa, jika lingkungan hutan rusak, sedangkan berjuta manusia hidup dan mendapat manfaat dari hutan yang lestari, maka bencanalah yang terjadi. Tapi hadirnya bencana tak cukup mempan dan menjadi pelajaran.  
Dampak paling nyata dari perusakan lingkungan hutan itu adalah menimbulkan banjir, longsor, erosi, polusi air, polusi tanah dan polusi udara yang mengakibatkan pemanasan global. Khusus pemanasan global, ternyata hampir semua negara gagal untuk menerapkan kesepakatan bersama untuk menanggulangi polusi yang berdampak pada pemanasan global seperti yang tercantum dalam Protokol Tokyo. Maka jangan salahkan Tuhan kalau banjir dan longsor telah menjadi langganan tetap tiap tahun di beberapa tempat yang lingkungan hutannya, gunungnya, dan lahannya hijaunya sudah semakin tereksploitasi.  
Untuk Indonesia, ternyata salah satu masalah paling riil adalah berkaitan pula dengan problem regulasi dan kemiskinan masyarakat, akibat tidak ada master plan pembangunan berkelanjutan, program kerja yang tidak jelas dan inkontinuitas kebijakan, sanksi yang tidak tegas sehingga supremasi hukum lemah, serta KKN yang merajalela.  
Seorang Konsul pada era Republik Romawi, Appius Claudius Caecus (340-273 SM), menyatakan “Faber Est Suae Quisque Fortunae” atau “Setiap orang adalah penata/perancang nasibnya sendiri.”  
Karena itu, kita selaku manusia yang sadar akan pentingnya suatu perjuangan mempertahankan keberlangsungan kehidupan di bumi yang hijau dan indah ini, nasib kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan.  
Untuk itu, dari persoalan di atas, ada beberapa hal yang seharusnya dilakukan diantaranya adalah secara bersama memperjuangkan adanya paradigma kebijakan pembangunan yang ideal. Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat harus merumuskan segala kebijakan pembangunan dan mengimplementasikannya sesuai dengan paradigma Good Sustainable Development and Good Governance (Pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan tiga aspek; ekonomi, sosial dan ekologi) serta menyerukan agar kebijakan pengelolaan, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pelestarian lingkungan hidup berbasiskan masyarakat/komunitas.  
Pemerintah dan DPR pun harus mengkaji ulang regulasi tentang lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan lingkungan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan dan rakyat. Hal ini harus diseriusi pula dengan penerapan integrated justice system dalam penataan dan penegakan hukum yang mampu mengeliminasi kelemahan koordinasi, keawaman hukum, dan hyper corruption dalam sistem peradilan yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang lingkungan, sehingga tercipta penegakan dan supremasi hukum (law enforcement and supremacy)  dalam menangani tindak pidana kasus-kasus perusakan lingkungan termasuk jika yang melibatkan oknum aparatur itu sendiri.  
Kemudian, untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk berjuang mempertahankan kelestarian lingkungan hidup, maka harus ada pelibatan yang massif elemen masyarakat dalam kampanye dan partisipasi aktif-praktis penjagaan, pelestarian dan rehabilitasi lingkungan terutama hutan. Harus juga dilakukan pengembangan studi dan advokasi yang berkaitan dengan pola pemberdayaan, pemanfaatan SDA berbasis pelestarian lingkungan dengan melibatkan elemen/komunitas masyarakat, termasuk dengan mencoba memasukkan kurikulum lingkungan hidup dalam pendidikan formal dan non-formal. Sehingga kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan terbina sedari awal.     
Selanjutnya, untuk revitalisasi lahan dan hutan, maka pemerintah sebagai pengambil, dan pelaksana kebijakan harusnya melakukan renegoisasi tentang kontrak pengelolaan lahan dan hutan. Melakukan juga penataan ulang dan mapping tentang wilayah konservasi dan konsesi, serta berani menghentikan pemberian izin penguasaan lahan dan hutan untuk kepentingan eksploitasi. Disisi lain, untuk menjaga agar partisipasi masyarakat agar tetap komitmen menjaga kelestarian, maka harus ada kebijakan pemberdayaan ekonomi dan pemberian kompensasi bagi warga masyarakat yang ada di daerah konservasi. Sehingga mereka turut menjadi agen untuk menjaga kawasan konservasi agar lestari dan tidak mudah di iming-imingi oleh para pihak-pihak perusak hutan yang ingin mengeruk keuntungan dari eksploitasi hutan, sehingga mereka (warga masyarakat setempat) tidak selalu menjadi kambing hitam aksi perusakan hutan dan ekosistem di dalamnya. Semoga!  

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Sastra Tanpa Riset 05 Okt 2014 10:09 WIB

 
Muhammadiyah Kalteng Adakan Milad 21 Okt 2014 12:49 WIB


 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 

 

 
Valentino Rossi Puji Marc Marquez 18 Okt 2014 23:59 WIB

 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia