KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalKorban Lapindo Tagih Janji Jokowi oleh : Abdul Latif
23-Okt-2014, 20:21 WIB


 
 
Korban Lapindo Tagih Janji Jokowi
Kabarindonesia - Sidoarjo, Sehari dilantik menjadi Presiden RI ke 7, Presiden Joko Widodo sudah ditagih janjinya oleh ratusan korban Lapindo yang tergabung dalam area peta terdampak. Janji Presiden priode 2014-2019 tersebut adalah akan membantu menyelesaikan permasalahan hingga penyelesaikan ganti rugi korban
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Tak Datang 23 Okt 2014 17:37 WIB

Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
LINGKUNGAN HIDUP

Lomba Tulis YPHL : Tragedi Kebakaran Hutan Di Indonesia
Oleh : Albert Hasudungan | 13-Okt-2008, 17:36:49 WIB

KabarIndonesia - Kebakaran hutan di Indonesia merupakan tragedi yang memakan kerugian besar. Penelitian ADB (Asian Development Bank) & BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) (1999) mengestimasi rata-rata kerugian ekonomi dari kebakaran hutan yang pernah terjadi di beberapa bagian di Indonesia pada 1997/1998 sebesar 9.3 milyar dollar AS.

Lucca Tacconi (2003) menyatakan bahwa total emisi karbon yang dihasilkan dari kebakaran hutan tersebut pada 1997/1998 tersebut sebesar 493 juta ton. Bayangkan betapa besar kerugian yang kita tanggung baik dari sisi kerugian ekonomi maupun dari asap emisi karbon pada momentum kebakaran hutan tersebut. Hal ini semestinya disikapi secara lebih serius oleh negara Indonesia dalam mengambil langkah strategis dan kebijakan yang efektif menangkal terjadinya kembali kebakaran hutan.

Tragedi Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan merupakan bencana yang tak terelakkan bagi manusia. Ketika momentum kebakaran hutan terjadi, kita tidak bisa menghentikannya dalam waktu sekejap. Menurut Hety Herawati et.all (2006), kebakaran hutan dipicu dari fenomena alam dan dari perbuatan manusia yang membakar hutan untuk kepentingan tertentu. Mereka juga menyatakan bahwa tindakan manusia untuk membakar hutan telah meningkatkan potensi kebakaran hutan yang ada di Indonesia.

Kebakaran hutan memberi dampak negatif yang besar terhadap masyarakat lokal, negara tetangga maupun ancaman keberlanjutan biodiversitas hutan. Kerugian yang diterima masyarakat lokal berupa ancaman kesehatan karena asap kebakaran hutan mengandung berbagai macam gas toksik, yang menimbulkan infeksi pernapasan akut (Hety Herawati et.all (2006).

Asap kebakaran hutan juga dapat menyebar ke daerah lain, sehingga kabut yang ditimbulkannya mengganggu aktivitas masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kendaraan, serta memperbesar probabilitas terjadinya kecelakaan di daerah karena asapnya tersebut menganggu konsentrasi pengendara kendaraan bermotor di jalan.

Masyarakat yang berlokasi dekat dengan daerah kebakaran juga menghadapi risiko kerugian berupa terbakarnya rumah dan harta milik mereka. Selain itu kebakaran hutan dapat menyebabkan kerugian unit usaha akibat pemberhentian sementara kegiatan operasional unit bisnis yang berlokasi dekat dengan areal kebakaran hutan.

Dari segi biodiversitas, CIFOR (Center For International Forestry Research) (2003) mencatat total areal yang terbakar pada 1997/1998 di Indonesia mencapai 11.7 juta hektar, di mana areal hutan yang terbakar berkisar 6.04 juta hektar. Hal ini tentunya akan disertai dampak lanjutan yaitu berupa kematian berbagai jenis flora dan fauna yang tinggal di daerah tersebut, disertai hilangnya ekosistem untuk bertahan hidup karena kebakaran hutan tersebut. Menjadi lebih buruk lagi apabila asap kebakaran hutan sampai menyebar ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang dapat menurunkan reputasi Indonesia di mata dunia terkait dengan permasalahan kebakaran hutan.

Potensi terjadinya kembali kebakaran hutan di Indonesia sesungguhnya masih cukup besar, yang dapat dilihat aproksimasinya dari penyebaran titik panas di Indonesia. Departemen Kehutanan (Dephut) mencatat jumlah sebaran titik panas di Indonesia telah mengalami peningkatan dari 37896 menjadi 146264 titik dari 2005 ke 2006. Selain itu, biaya yang harus ditanggung untuk memulihkan kebakaran hutan juga tidaklah murah. Dalam pemberitaan pers, Greenomics Indonesia memperhitungkan biaya pemadaman kebakaran hutan mencapai 1.4 milyar rupiah per hari (Bisnis Indonesia, 30/08/2006).

Keseriusan Negara Indonesia
Kerugian dan dampak negatif yang besar dari kebakaran hutan seharusnya menjadi respons yang positif dan serius bagi elemen dan para pengambil kebijakan terkait di Indonesia dalam mencegah kebakaran hutan di Indonesia.

Upaya yang telah dilakukan pengambil kebijakan terkait untuk melindungi kebakaran hutan diantaranya adalah melakukan langkah preventif dengan mensiagakan aparat keamanan hutan dan menggunakan satelit teknologi untuk mendeteksi titik-titik api di daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan. Namun demikian, hal itu tidaklah cukup optimal dalam memerangi permasalahan kebakaran hutan. Para pengambil kebijakan juga mesti memikirkan bahwa pencegahan kebakaran juga diperlukan tindakan preventif yang lebih optimal lagi, terutama di areal hutan yang beresiko besar untuk terbakar.

Efektivitas pencegahan kebakaran seharusnya juga disertai dengan optimalisasi kebijakan publik dalam menangani kebakaran hutan. Hal ini dapat dilakukan melalui penciptaan insentif tertentu supaya elemen terkait lainnya juga mau berpartisipasi dalam menangkal kebakaran hutan, akan tetapi disertai disinsentif penegakan hukum yang keras untuk oknum-oknum yang melakukan pembakaran hutan secara brutal. Kenaikan luas kebakaran hutan di taman nasional, yang notabene merupakan kawasan dilindungi, dari 595.05 hektar menjadi 1324.55 hektar dari tahun 2005 ke 2006 seharusnya menjadi tamparan bagi para pengambil kebijakan terkait, bahwa implementasi insentif dan disinsentif kebijakan publik yang optimal sangat penting dilakukan secepatnya demi menangkal kebakaran hutan.

Insentif yang tepat menjadi suatu hal yang perlu dipikirkan kembali dalam mencegah si jago merah yang datang tak terduga. Dephut mencatat bahwa pada 2006 tenaga pengamanan hutan berjumlah 10354 orang, namun mereka mesti menjaga kawasan hutan seluas 133.69 juta hektar, atau secara rata-rata satu orang tenaga pengamanan harus menjaga 12912.37 hektar areal kawasan hutan.

Hal ini menjadi indikasi bahwa pengambil kebijakan tidak dapat melangkah sendirian, karena keterbatasan tenaga pengamanan hutan tersebut. Para pengambil kebijakan sepatutnya memikirkan kembali bagaimana masyarakat dan unit-unit usaha terkait tertarik untuk dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.

Salah satu insentif yang perlu dipikirkan adalah tidak hanya mendidik masyarakat sekitar tentang pelatihan kebakaran hutan saja, namun merampingkan alur komunikasi pelaporan masyarakat kepada tenaga pengamanan hutan secara optimal, baik dari segi birokratis pengaduan maupun sistem komunikasinya dalam menangkal bencana kebakaran hutan.

Pengaturan insentif berupa kemudahan pengurusan birokrasi pengelolaan usaha bagi pengusaha kehutanan yang taat aturan hukum, mengimplementasikan secara transparan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menjaga hutan, tidak membakar hutan secara brutal, serta mau “dibina” merupakan salah satu opsi yang cukup baik.

Namun demikian, unit usaha atau oknum masyarakat tertentu yang “bandel” membakar hutan secara brutal dan seenaknya demi kepentingan dirinya sendiri, perlu mendapat tindakan hukuman yang setimpal menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum kejahatan kehutanan seharusnya tidak hanya baik pada pembuatan dan konsep peraturannya saja, yang terpenting adalah konsistensi implementasinya menimbulkan efek jera bagi unit-unit usaha atau oknum tertentu yang sudah “nekat” mencoba membakar hutan secara brutal dan seenaknya untuk kepentingan individual semata.

Apabila kebijakan publik tersebut diimplementasikan secara optimal, potensi bencana kebakaran hutan dapat diperkecil karena meningkatnya tenaga, partisipasi, dan respons yang lebih cepat dari berbagai elemen terkait dalam mencegah kebakaran hutan. Selain itu, penurunan potensi kebakaran hutan otomatis dapat meredam biaya besar yang timbul dari pemulihan kebakaran hutan dan kerugian yang diterima masyarakat Indonesia dari kebakaran hutan. Efektifitas implementasi kebijakan tersebut juga dapat menaikkan reputasi Indonesia di mata dunia dalam upaya mencegah kebakaran hutan.

Albert Hasudungan Pengamat Ekonomi Kehutanan



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Sastra Tanpa Riset 05 Okt 2014 10:09 WIB

 

 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 

 

 

 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB

 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia