KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
EkonomiGubsu Minta Mobil Mewah Pakai Pertamina Dex oleh : Jenda Bangun
30-Aug-2014, 12:35 WIB


 
  KabarIndonesia - Medan, Pasca normalisasi pasokan BBM, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujonugroho memantau langsung penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Pertamina Jalan KL Yosudarso, kemarin.

Gubsu juga mengimbau pengendara mobil mewah yang sedang mengantri mengisi BBM. Dengan ramah,
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Kucingku dan Gadisku 13 Aug 2014 15:52 WIB

PINTU 12 Aug 2014 14:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Raffi Achmad Tagih Janji Jokowi 31 Aug 2014 04:13 WIB

Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB

 

 
 
LINGKUNGAN HIDUP

Lomba Tulis YPHL : Izin Tambang Melimpah, Sumber Air Terancam
Oleh : Abdul Saban | 14-Okt-2008, 11:53:58 WIB

KabarIndonesia - Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sifatnya hanya berlangsung sepanjang perusahaan itu berjalan, penambangan di daerah terbuka membawa dampak lain yakni berkurangnya debit air di wilayah sekitar dan ini akan menimbulkan efek domino lain terhadap warga, satwa liar dan hutan. --------------------------------

Luas
wilayah daratannya sekitar 248.871 hektar. Lama sudah sspal Buton menjadi komoditi primadona dan dikenal sebagai salahsatu aspal terbaik di dunia karena kemampuannya bertahan dalam kondisi cuaca apapun. Pengelolaan aspal telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu namun tak berkembang baik. Kemudian pada tahun 2003, eksplorasi besar-besaran tambang aspal buton dimulai lagi.

Pada tahun 2007, produksi aspal Buton mencapai 21.500 ton. Artinya, bahan tambang ini naik 77,73 %, bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya mencapai 12.096,66 ton. Jika diperhatikan perkembangannya, terlihat bahwa produksi aspal semenjak tahun 1997 hingga tahun 2004 mengalami fluktuasi, yang mana produksi produksi tertinggi dicapai pada tahun 1997 sebesar 115.348 ton, kemudian menurun drastis pada tahun 2002 sebesar 976,18 ton.

Tapi, Buton tak hanya memiliki aspal. Dalam jurnal geologi Buton yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Buton tahun 2004, tercatat , kabupaten ini tak hanya menyimpang batu aspal, tapi juga mangan, krom, minyak bumi serta nikel yang saat ini izin pengelolaannya mulai keluarkan dan menimbulkan kegusaran penggiat lingkungan karena sebagian besar pengelolaan itu berada pada kawasan konservasi.

“Kami khawatir sekali, bagaimana mengontrol mereka?”kata Hendra Gunawan, Forest Management & GIS Specialist Division Operation Wallacea Trust Baubau. Organisasi tempat Hendra bekerja mengosentrasikan programnya pada kawasan hutan Lambusango yang dikenal sebagai lumbung air bagi seluruh warga Baubau dan Buton.

Data Opwalt melalui foto citra satelit tahun 2008 menunjukan, sebanyak 15 perusahaan tambang mengancam status dan fungsi kawasan hutan lindung, sebab perusahaan tambang dengan berbagai jenis tersebut memiliki lahan konsensi eksplorasi di hutan lindung. Kabupaten Buton memiliki Cagar alam Kakinawue seluas 810 hektar serta kawasan konservasi Suaka Marga Satwa seluas 28.510 hektar.

Kedua wilayah konservasi ini berdampingan dengan potensi tambang yang luasnya 30 ribu hektar dan kini tengah dilirik banyak investor. Ini menimbulkan ancaman serius terhadap hilangnya kemampuan kawasan hutan untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan. Selama ini, hutan terbukti mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui pengambilan hasil hutan seperti buah-buahan, madu, rotan, dan bahan bangunan.

Pertambangan dikenal sebagai usaha yang destruktif dan ekstraktif sejak usaha tersebut dimulai sampai tambang tersebut tutup. Kelola tambang akan mengalihkan fungsikan hutan secara besar-besaran dan bukti di sejumlah propinsi di Indonesia menunjukkan banyaknya kerusakan lingkungan saat proses tambang dilakukan.

Wahid Ode, STP, staf ahli Laboratorium Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) kabupaten Buton, pencemaran tersebut dapat ditimbulkan oleh penggunaan air secara sengaja untuk memisahkan lumpur dari bahan mineral yang digali. Selain itu, dapat pula terjadi akibat erosi, karena banyak penambangan di kabupaten Buton beraktivitas di daerah dataran miring. Ketika tutupan hutan hilang, air dan lumpur mulai mengalir ke bawah akibat hujan dan masuk ke sumber air. Erosi tanah ini bahkan dapat menimbulkan tanah longsor dan banjir yang fatal.

Sedangkan dampak sosial dari penambangan adalah berkenaan dengan hak atas tanah, karena tanah (hutan) yang luas tempat masyarakat lokal menggantungkan hidupnya akan diambil untuk kegiatan penambangan, dan daerah yang lebih luas di sekitar penambangan, sumber air akan tercemar. Muhamad Zainal Arifin Ryha, anggota DPRD Komisi C Baubau juga mengkhawatirkan hal sama.

Menurutnya, industri tambanga akan membawa dampak langsung pada masyarakat lokal yang hidupnya tergantung pada aliran-aliran sungai, baik untuk kebutuhan primer maupun untuk penunjang kerja (lahan pertanian). ‘Mereka (perusahaan tambang) hanya akan meninggalkan lahan yang terbuka dan ini kerugian bagi warga sekitar,” katanya. Sulit bagi warga memiliki lahan itu kembali karena kerusakan akibat tambang sulit diperbaharui dalam sekejab.

Di sejumlah wilayah tambang, Daerah Aliran Sungai (DAS) Wonco yang berhulu di kabupaten Buton akan menjadi ancaman terbesar pasca tambang. Ada hal berbeda yang dikatakan oleh Muhamad Zainal Arifin Ryha, Anggota Komisi C, DPRD Kota Bau-Bau, perdebatan antara pemerintah dan investor maupun antara pemerintah pusat dan pemerinhta daerah ini muncul ketika tak ada kesepahaman antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah propinsi dalam soal hasil tambang yang masuk di kas daerah.

Ia mengatakan, sudah saatnya meninjau kembali perizinan tambang agar dampak lingkungan bisa dieliminir. Pemberian izin Kuasa Pertambangan (KP) di Sultra kebanyakan dikeluarkan oleh Bupati atau walikota setempat, yang tidak terkoordinasi baik dengan pemerintah propinsi. “padahal aturannya sangat jelas, soal kebijakan yang menyangkut pengolahan sumber daya alam, harus berkoordinasi dengan pemerintah propinsi, yang selanjutnya meminta iziinya kepada pemerintah pusat,” tutur Zainal.

Intisari UU nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah sangat ideal untuk Indonesia. Namun, pemaknaanya tidak dipahami dengan baik oleh pemerintah daerah saat ini. Pemahaman konsep ini menurut Zainal, masih banyak disalah artikan. Mestinya, tujuan pengolahan SDA dengan konsep otonomi daerah, adalah untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan cara menjamin ketersediaan potensi sumber daya alam tersebut.

“Tapi, SDA sektor tambang yang tidak pernah habis? Itu hal yang mustahil,” katanya. Lalu, seperti apa rupanya keuntungan dari KP ini, hingga para kepala daerah seakan berlomba mengeluarkan izinya? Zainal Arifin, mendeskripsikannya seperti ini; menurutnya jangka waktu pemerintahan kita yang hanya berselang lima tahun saja. Akibatnya, kebijakan yang ditetaskanpun hanya untuk kepentingan lima tahun pula. “pemikiran pragmatif seperti yang mesti diubah oleh pemerintah kita saat ini,” katanya. Radjlun, SH, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buton, mengatakan pemerintah tak akan beri izin bila investor masuk dalam kawasan tersebut. Masalahnya izin-izin bagi pengelolaan tambang biasanya tidak dipahami investor, akibatnya berdampak pada penurunan nilai bagi hasil. Ujung-ujungnya, tetap daerah yang rugi.

Mencemaskan Dampak Tambang
Sekolah Rakyat Butuni (Serabut), organisasi yang melakukan pendampingan pada warga sekitar mendata, sebanyak 38 blok konsensi pertambangan baik KP maupun KK telah ditetapkan oleh pemerintah orde baru. Konsensi tambang itu memegang izin di 40.771 hektar lahan dengan target produksi berbeda beda, yah aspal mangan, pasir besi dan nikel. Pembagian kue tambang itu dikuasai oleh 16 perusahaan antara lain PT. Sarana Karya (SAKA), PT. Yuman Jaya Tama, PT. Summitama Intinusa, PT. Mega Utama Indah, PT. PT. Metrix Elicipta, PT. Putindo Bintech, PT. Karunia Alam Indonesia, PT. Asia Mineral Samudra, PT. Sultra Raya Tambang, PT. Imperial Resources, PT. Karya Mega Buton, PT. Cendana Baja Bahari, PT. Timah Tbk, PT. Bumi Pertiwi Kencana dan PT. Titra Santana. Dan sejak dua tahun terakhir, PT. Kurnia sedang mengejar izin untuk 500 hektar lahan perkebunan kelapa sawit di kecamatan Lasalimu.

Menurut Radjlun dari target PAD 1 Milyar di sektor pertambangan aspal dan nikel, tahun 2008 ini, Pemkab Buton telah berhasil mengumpulkan 1,4 Milyar. Namun ditengah keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan PAD dari sektor tambang, justru banyak menimbulkan keresahan sosial di lingkungan masyarakat itu sendiri. Semisal, harga tanah masyarakat di desa Sandang Panga yang dipakai untuk lahan pertambangan hanya diharga 3 ribu rupiah per meter, sedangkan tanamannya 50 ribu per pohon bila telah berusia produktif minimal 3 tahun. Selain itu, kontribusi perusahaan tambang terhadap masyarakat, masih dipertanyakan oleh masyarakat setempat. Menurut keterangan La Toga, tokoh masyarakat desa Sandang Pangan kecamatan Sampolawa, PT. Olah Bumi Ely Cipta (OBEC), salah satu perusahaan tambang aspal yang sejak tahun 2003 lalu melakukan pengolahan batu aspal di daerahnya tidak punya kontribusi apapun bagi masyarakat setempat. “walau tanpa perusahaan, kami masih tetap cukup makan,” kata La Toga, tokoh masyarakat desa Sandang Pangan.

Dia bercerita, kampung ini awalnya bernama desa Rongi. Sebuah desa penghasil jagung, tembakau, ubi-ubian, kacang, kelapa dan tanaman palawija lainnya. Pada tahun 1964, terjadi kekeringan di kabupaten Buton, akibatnya banyak penduduk yang kelaparan, karena kesulitan air untuk bercocok tanam. Namun, karena kebiasaan penduduk daerah ini yang menyimpan bahan makanan, sehingga warga setempat tidak sulit mengatasi musim kelaparan itu. “Lalu, masyrakat Buton berbondong-bondong datang membeli bahan makan di desa ini, karena persediaan kami sangat banyak” kenangnya. Sejak saat itu, pemerintah kabupaten Buton menamai kampung ini desa Sandang Pangan, artinya desa lumbung makanan.

Saat ini, di desa yang mayoritas petani ini, sekitar 1879 jiwa menghadapi ancaman kehilangan mata pencahariannya. Beberapa orang warga sudah mulai menjual tanah perkebunan mereka kepada perusahaan untuk dijadikan lahan pertambangan. Di lain sisi, pertumbuhan kepadatan penduduk desa ini semakin meningkat, sementara tanah tempat tinggal mereka semakin sempit. “sasaranya kami pasti merambah hutan lindung, tapi itu dilarang denga pemerintah” kata La Toga. Kondisi di desa yang ada saat ini, masyarakat mulai terdesak akan lahan tempat tinggal dan laha perkebunan yang semakin sempit. Kabupaten Buton merupakan gugusan pulau besar paling terluar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara. Luas daratannya 2.488,71 Km2 atau setara dengan 248.871 Ha dan wilayah perairan 21.054 Km2 atau setara dengan 21.054 Ha.

Data Sensus Badan Pusat Statistik Tahun 2005 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Buton saat ini sebanyak 137.436 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 132.664 jiwa dan perempuan 137.436 jiwa. Sejak pemerintahan orde baru Kabupaten Buton telah di canangkan menjadi wilayah konsesi pertambangan aspal, mangan dan pasir besi yang terkandung dalam perut bumi Buton seluas 40.771 Ha. Pada era otonomi daerah, Pemerintah lalu menetapkan 38 lokasi/Blok konsensi (pertambangan skala besar untuk 16 investor yang telah mengantongi izin Menteri Pertambangan dan Energi maupun Bupati Buton.

Perusahaan itu antara lain ; (1) PT.Sarana Karya, (2) PT.Olah Bumi Elcipta, (3) PT. Yuman Jaya Tama, (4) PT.Summitama Intinusa, (5) PT.Mega Utama Indah, (6) PT.Metrix Elcipta, (7) PT.Putindo Bintech, (8) PT.Karunia Alam Indonesia, (9) PT. Asia Mineral Samudra, (10) PT.Sultra Raya Tambang, (11) PT.Imperial Resources, (12) PT. Karya Mega Buton, (13) PT.Timah Tbk, (14) PT.Bumi Pertiwi Kencana, (15) PT.Titrasantana Indah Permata, (16) PT.Cendana Baja Bahari.

Selain tambang, PT Kurnia, investor lain juga mengajukan izin untuk mengelola 500 hektar lahan menjadi perkebunan sawit di Kecamatan Lasalimu Sejak 2 tahun terakhir, PT. Kurnia salah satu investor Perkebunan Besar sedang berusaha mendapatkan Izin konsensi seluas 500 Ha untuk perkebuanan Sawit di Kecamatan Lasalimu. Apa yang kami khawatirkan adalah, investasi tambang dan sawit mengancam hutan konservasi seluas 29.320 ha. Berbagai investasi itu berada pada kawasan cagar Alam Kakinawue, kawasan suaka margasatwa lain.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan, pengelolaan tambang yang dilakukan PT Timah dan PT Sarana Karya telah merusak hutan-hutan primer di kawasan hutan Lawele dan mengakibatkan degradasi lingkungan. Efeknya buruk, karena menimbulkan masalah lain pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya pada warga yang bermukim di sekitar wilayah pertambangan.

Warga mengalihkan hak kepemilikan tanah adat untuk kepentingan investasi, meninggalkan pekerjaan tani, kehilangan pekerjaan dan tak memperoleh hasil dari investasi tersebut. Sebagai lembaga yang konsen dengan pendampingan komunitas-komunitas adat, kami mendorongkan tumbuhnya kemandirian warga untuk mengelola sumberdaya alamnya dan mempertahankan sistem nilai dan kelembagaan adat.




Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Upacara Bendera HUT RI-69oleh : Gholib
22-Aug-2014, 08:56 WIB


 
  Upacara Bendera HUT RI-69 Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-69, 17 Agustus 2014, puluhan anggota pecinta kereta api dan pegawai PT. KAI melakukan upacara bendera di pelataran gedung Lawang Sewu Semarang, Jateng, dengan memakai baju dan atribut pejuang tempo dulu.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
PILPRES 2014: Tidak Perlu Fanatik 07 Jul 2014 19:08 WIB

 
KSPI Tolak Kenaikan BBM 29 Aug 2014 10:55 WIB


 

 

 

 
Perang Bintang di MILO Camp 29 Aug 2014 10:57 WIB


 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB

 
Ajang Kreatif dan Inovatif 20 Aug 2014 18:54 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia