KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPemerintahan Baru Diharapkan Lebih Perhatikan Daerah oleh : Alex Gunawan
22-Okt-2014, 19:32 WIB


 
  KabarIndonesia - Kasongan, Bupati Katingan Ahmad Yantenglie berharap di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan daerah dalam hal pemerataan pembangunan. Hal itu diungkapkan Bupati di sela-sela menyaksikan pertandingan cabang Dayung Porprov X Kalteng 2014 di Sungai
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Tak Datang 23 Okt 2014 17:37 WIB

Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
LINGKUNGAN HIDUP

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN:Basis Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan
Oleh : Sutaryono | 29-Okt-2008, 20:13:37 WIB

LOMBA TULIS YPHL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN:
Basis Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan
Oleh: Sutaryono*)

Pendahuluan
Era millenium yang ditandai dengan berbagai kesadaran baru tentang keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia di tengah pergulatan ekonomi dan politik global yang cenderung kapitalistik, menjadi diskursus menarik. Tidak sekedar diskursus, tetapi berbagai agenda-agenda pembangunan wilayah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi agenda penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan penduduk dunia, dengan tetap dalam kerangka keberlanjutan lingkungan.  The Millennium Development Goals (MDGs) Report 2006, pada tahun 1990 mencatat lebih dari 1,2 Milyar penduduk dunia (28%) yang tinggal di negara-negara berkembang berada pada kondisi kemiskinan yang memprihatinkan. Dalam konteks ke-Indonesia-an, berdasarkan MDGs Report Tahun 2005 jumlah penduduk miskin pada tahun 1999 mencapai 23,4 %. Pada tahun 2002 turun menjadi 18,2%, pada tahun 2003 menjadi 17,4% dan pada tahun 2004 menjadi 16,6%. Namun demikian menurut Tjondronegoro, pada tahun 2008 kalau kemiskinan diukur menggunakan kriterium Bank Dunia, dimana orang miskin adalah orang yang berpenghasilan di bawah USD 1,00 per Kepala Keluarga (KK), maka jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 20 juta. Tetapi apabila kriterium yang dipakai adalah angka Bank Dunia yang lain, yakni USD 2,00 per KK, maka jumlah penduduk miskin Indonesia pada saat ini mencapai 100 juta jiwa, atau hampir separuh (43,5%) jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 230 juta jiwa (Tjondronegoro, 2008a). 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Susenas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2006 mencapai 39,30 juta jiwa. Jumlah ini tersebar di wilayah perdesaan mencapai 24,81 juta jiwa dan di daerah perkotaan mencapai 14,49 juta jiwa (Heriawan, 2006). Apabila dihitung berdasarkan jumlah Rumah Tangga Miskin, terdapat 19,1 juta Rumah Tangga Miskin di negeri yang kaya ini. Berdasarkan data tersebut, 63,1% penduduk miskin berada di wilayah perdesaan. Lebih dari itu, 72% dari jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Apabila dihitung berdasarkan jumlah Rumah Tangga Pertanian, di seluruh Indonesia terdapat 13,3 juta Rumah Tangga Pertanian yang hanya menguasai  (belum tentu memiliki) luas bidang tanah kurang dari 0,5 hektar (Heriawan, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh rumah tangga petani sangat memprihatinkan, karena sebagian besar petani kita adalah petani gurem.   Kondisi ini tidak hanya dialami oleh petani di Pulau Jawa, tetapi juga petani di luar Pulau Jawa. Sebagai contoh 74 dari 100 rumah tangga petani di Jawa adalah petani gurem, di Kalimantan petani gurem mencapai 28%, dan di Sulawesi mencapai 31% dari seluruh rumah tangga petani (Heriawan, 2006). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani di negeri ini dapat dikatakan ‘lapar tanah'- salah satu penyebab meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan.

Pengangguran dan Kelangkaan Sumberdaya Lahan
Persoalan kemiskinan dan kelangkaan sumberdaya lahan bagi petani sebagaimana di atas sangat erat dengan persoalan ketenagakerjaan. Keterbatasan lahan garapan bagi angkatan kerja di perdesaan semakin meningkatkan angka pengangguran. Hal ini telah disinyalir cukup lama sebagai permasalahan ketenagakerjaan yang paling utama, yakni persediaan tenaga kerja lebih besar dari kebutuhan tenaga kerja. Wujud dari permasalahan tersebut berupa pengangguran, kemiskinan dan  keterbelakangan.

Berdasarkan hasil Sakernas 2006, terdapat sejumlah 106,3 juta angkatan kerja di Indonesia. Dari sejumlah itu terdapat 11,1 juta jiwa (10,4%) pencari kerja atau sering disebut juga sebagai pengangguran terbuka. Jumlah tersebut terdistribusi di perdesaan sebesar 5,28 juta jiwa (47,6%) dan di perkotaan sebesar 5,82 juta jiwa (52,4%). Jumlah pengangguran ini akan bertambah menjadi 41 juta orang, apabila digabung dengan angkatan kerja yang statusnya setengah pengangguran (bekerja tidak penuh) yang berjumlah 29,9 juta jiwa (23 juta jiwa berada di perdesaan dan 6,9 juta jiwa ada di perkotaan). Jumlah pengangguran dan setengah pengangguran ini, ternyata mencapai 38,57% dari seluruh angkatan kerja yang tersedia. Sejumlah 41 juta orang pengangguran (terbuka dan setengah pengangguran) ini adalah persoalan yang cukup berat bagi bangsa Indonesia.             

Petani yang lapar tanah, meningkatnya pengangguran yang berujung pada kemiskinan di perdesaan, menjadi satu penyebab masifnya perambahan hutan dan okupasi lahan-lahan kehutanan. Perambahan hutan yang dicirikan dengan illegal loging, okupasi lahan yang dicirikan dengan konversi lahan  kehutanan menjadi lahan pertanian, permukiman dan penggunaan lahan lainnya semakin meningkatkan tekanan terhadap hutan yang bermuara pada degradasi lingkungan kehutanan. Fenomena banjir, longsor lahan, dan kekeringan menjadi sebuah keniscayaan pada wilayah hutan dengan intensitas tekanan yang semakin tinggi.            

Untuk mengurangi atau bahkan menanggulangi degradasi lingkungan kehutanan sebagaimana di atas perlu dilakukan pengelolaan hutan yang terintegrasi dan melibatkan masyarakat sekitar hutan secara sistemik, holistik dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat sekitar hutan ini harus ditempatkan pada skema pemberdayaan, tidak sekedar partisipasi yang cenderung mobilisasi yang nir penguatan hak-hak masyarakat.

Pengalaman Pemberdayaan Dalam Pengelolaan Hutan
            Masyarakat perdesaan di sekitar hutan, adalah masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan, kesejahteraan, inisiasi dan daya kreasi yang relatif rendah. Budaya nrimo dan sikap fatalis menjadikan masyarakat yang selalu tersubordinasikan oleh sistem ini menjadi sulit untuk bisa berdaya (Sutaryono, 2008). Di sisi lain tekanan terhadap hutan yang semakin tinggi diklaim sebagai pemasok terbesar terhadap tingkat kerusakan hutan yang terjadi. Peladangan berpindah dan kesadaran masyarakat sekitar hutan terhadap sustainability sumberdaya hutan yang rendah sering dijadikan kambing hitam. Meskipun hal itu tidak sepenuhnya benar, tetapi upaya pemberdayaan masyarakat nampak menjadi entry point bagi tercapainya pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari, adil dan berkelanjutan.           

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, khususnya di Jawa telah lama dilakukan oleh Perum Perhutani. Beberapa program pemberdayaan yang telah dilaksanakan antara lain (Prakoso, 1996 dalam Sutaryono, 2008): (1) Prosperity Approach merupakan sebuah embrio pemberdayaan yang sudah mulai diterapkan semenjak tahun 1972, meliputi kegiatan di dalam dan di luar kawasan hutan. Kegiatan tersebut selalu mengalami perkembangan dan penyesuaian berdasarkan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat beserta perkembangan ilmu dan teknologi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus membuka dan memperluas lapangan kerja; (2) Program MA - LU atau "Mantri - Lurah", yakni program yang bertujuan untuk menggalang kerjasama antara Mantri dan Lurah dalam memberikan informasi kepada pesanggem tentang agroforestery dan aspek pertanian lain melalui berbagai demonstrasi plot; (3) Pada saat masyarakat mengeluh tentang keterbatasan lahan garapan, Perum Perhutani menawarkan sistem kontrak untuk mengerjakan lahan kawasan hutan yang dibingkai ke dalam program pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH); (4) Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang diluncurkan pada tahun 1981, yang di dalamnya terdapat program pengembangan sumberdaya manusia; (5) Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, yang lebih dikenal dengan PHBM, yang cenderung berorientasi pada pengamanan hutan, bukan pada upaya pemberdayaan.            

Program-program di atas terlahir, tumbuh dan berkembang dalam nuansa politik yang sentralistik, paradigma pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan pembangunan serta hegemoni negara yang begitu kuatnya menjadikan ruang-ruang interaksi, inovasi dan partisipasi kritis masyarakat menjadi sangat terbatas- kalau tidak dapat dikatakan tidak ada. Hal ini memberikan implikasi pada peran masyarakat sekitar hutan yang hanya sekedar obyek program-progam tersebut. Partisipasi masyarakat terletak pada tingkat operasional saja. Segala macam regulasi sudah ditentukan oleh Perum Perhutani, baik yang substansial maupun yang bersifat teknis. Tidak ada kebebasan ataupun peluang bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam program-program tersebut untuk mengembangkan program ataupun untuk berimproviasasi sekedar mengikuti nalurinya sebagai petani yang akrab dengan alam. Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang sudah disiapkan secara sepihak oleh Perum Perhutani harus menjadi acuan utama dalam kegiatan operasional.          

Kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan hutan di Jawa, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Perum Perhutani masih terbatas pada penggunaan terminologi belaka, tidak menyentuh substansi pemberdayaan. Akibatnya sudah dapat diduga, deforestasi masih menggejala dan tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang intensitasnya. Pemberdayaan dalam pengelolaan hutan sebagaimana dilakukan oleh Perum Perhutani masih bersifat setengah hati yang justru memberikan implikasi pada hilangnya kepercayaan masyarakat sekitar hutan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan hutan. Hilangnya kepercayaan itu salah satunya dimanifestasikan dalam bentuk resistensi yang mulai berkembang ke arah resistensi terbuka dan bersifat kontraproduktif (Sutaryono, 2008).

Pengelolaan Hutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Berbicara pengelolaan hutan berkelanjutan harus didahului dengan pemberdayaan masyarakat, meskipun dapat juga dipahami bahwa pengelolan hutan berkelanjutan adalah salah satu upaya dalam pemberdayaan. Dalam konteks ini penulis berkeyakinan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah prasyarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa masyarakat yang tidak berdaya diberikan stimulan berupa apapun, tetap tidak akan berdaya - realitas pada kasus program-program pemberdayaan masyarakat yang dimunculkan oleh Peru Perhutani.  Tetapi apabila masyarakat diberdayakan lebih dahulu maka berbagai stimulan yang ada- apapun bentuknya- akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitasnya dalam pengelolaan wilayah hutan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1996). Ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat itu salah satunya adalah bagaimana merubah mind set seseorang  dari perasaan tidak mampu, tidak bisa dan tidak mungkin menjadi merasa mampu, bisa dan sangat mungkin untuk melakukan perubahan. Adanya pencerahan pada masyarakat sekitar hutan akan kekuatan dan potensi yang dimiliki dapat memberikan kesadaran bersama bahwa perubahan menuju kesejahteraan adalah sebuah keniscayaan.  Berkaitan dengan hal tersebut, Suharto (2005) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kelompok miskin. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan kehidupan. 

Memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga cara yang meliputi (Kartasasmita, 1996): (1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (enabling); (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif dalam peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik seperti jaringan jalan, irigasi, listrik maupun sosial seperti fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran hasil produksi; (3) memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, bukan membuat masyarakat manjadi makin tergantung pada berbagai program yang bersifat charity, karena pada dasarnya setiap apa yang dimiliki harus dihasilkan atas usaha dan jerih payahnya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut, upaya pengelolaan hutan yang berbasiskan pemberdayaan dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut: (1) pemberian asset lahan kehutanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar hutan. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi  kontak langsung masyarakat sekitar hutan dengan hutan sekaligus mereduksi terjadinya pendudukan lahan (land grabbing), karena masyarakat sudah diberi asset terhadap lahan kehutanan yang dapat berfungsi sebagai kawasan penyangga; (2) pemberian akses masyarakat terhadap kawasan hutan, baik dalam hal pemanfaatan hasil hutan, pemeliharaan dan pengawasan. Akses terhadap kawasan hutan ini tidak sekedar terbatas pada pengelolaan lahan kehutanan dengan sistem tumpang sari yang jangka waktunya sangat terbatas, tetapi juga akses dalam pemanfaatan biodiversity hutan yang memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peluang untuk ikut mengawasi dan mengamankan kawasan hutan dari berbagai kemungkinan pengrusakan dan pembalakan; (3) meningkatkan ruang interaksi antara masyarakat sekitar hutan dengan lembaga yang diberi otoritas dalam pengusahaan hutan dengan semangat kesetaraan dan kemitraan. Semangat kesetaraan dan kemitraan akan meniadakan subordinasi terhadap masyarakat, tetapi justru menumbuhkan keberdayaan masyarakat sekitar hutan yang memungkinkan gagasan dan inisiatif lokal dalam pengelolaan hutan dapat dioperasionalkan secara modern; (4) perluasan lapangan kerja dalam pengusahaan hutan yang memungkinkan masyarakat sekitar hutan terlibat. Upaya ini dalam jangka pendek dapat mengurangi tingkat pengangguran sekaligus mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan; (5) menggeser paradigma pengusahaan hutan dari timber management yang bercirikan timber extraction (penambangan kayu) ke dalam pengelolaan hutan berbasis resources management yang mengedepankan pengelolaan suberdaya hutan partisipatif terintegrasi dan berbasiskan masyarakat. Paradigma resources management memungkinkan seluruh aparatur  kehutanan mempunyai bekal yang lebih lengkap dalam pengelolaan hutan, tidak sekedar kemampuan teknis dalam pengelolaan hutan tetapi juga memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar hutan secara partisipatif yang mengedepankan kebersamaan.

Penutup           
Beberapa hal yang disebutkan di atas membutuhkan komitmen bersama segenap pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, terutama pihak-pihak yang mempunyai otoritas dalam pengambilan kebijakan. Apabila hal di atas dapat dilakukan secara simultan, dapat dipastikan bahwa masyarakat sekitar hutan akan muncul pemahaman dan kesadaran baru tentang pentingnya keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya hutan. Pemahaman dan kesadaran baru tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah keberdayaan masyarakat yang bermuara pada tumbuhnya self of belonging masyarakat sekitar hutan terhadap sumberdaya hutan yang sudah hampir menghilang dari relung-relung kehidupan masyarakat sekitar hutan. Semoga.            

Bahan Bacaan
Griffin, Keith. et al. 2002. "Poverty and the Distribution of Land". Journal of Agrarian Change. Vol 2 No. 3, July 2002.
Heriawan, 2006. Implementasi Reformasi Agraria Dari Perspektif Dukungan Penyediaan Data dan Informasi Statistik. Makalah pada Simposium Agraria Nasional, 4 Desember 2006 di Makasar.
Kartasasmita, Ginanjar, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Pustaka Cidesindo, Jakarta.
Prijono, Onny S & Pranarka AMW, 1996, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Centre for Strategic an International Studies (CSIS), Jakarta.
Sutaryono, 2008. Pemberdayaan Setengah Hati: Subordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan. STPN & Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta.
Tjondronegoro, 2008a. Mencari Ilmu Di Tiga Jaman Tiga Benua. Sains Press. Bogor.
 ____________, 2008b. Negara Agraris Ingkari Agraria: Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia. AKATIGA. Bandung.
United Nations, 2006. The Millennium Development Goals Report 2006. New York.
Word Bank, 2008. "Agriculture For Development". Word Development Report 2008. The Word Bank. Washington, DC.
*) Sutaryono
email: taryo_jogja@yahoo.com  Hp. 08122958306  




Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Sastra Tanpa Riset 05 Okt 2014 10:09 WIB

 
Muhammadiyah Kalteng Adakan Milad 21 Okt 2014 12:49 WIB

 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 

 

 

 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia