KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Top ReporterTop Reporter Bulan Juli 2014 Kategori Berita Artikel oleh : Redaksi-kabarindonesia
23-Jul-2014, 06:01 WIB


 
 
Top Reporter Bulan Juli 2014 Kategori Berita Artikel
KabarIndonesia - Pada bulan Juli 2014, Redaksi KabarIndonesia telah memilih Sdr. Rio Anggoro sebagai Top
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Keniscayaan 23 Jul 2014 05:12 WIB

Kenangan 15 Jul 2014 22:58 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB


 
Resep Pribadi Plecing Kangkung 15 Mei 2014 00:19 WIB


 
 
LINGKUNGAN HIDUP

Limbah B3 dari Bengkel Oli Bekas
Oleh : Nasrun Andika Nurdin | 04-Mei-2009, 10:22:50 WIB

KabarIndonesia - Aturan tentang pengelolaan limbah B3 menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Ternate A. Malik Ibrahim tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan perubahannya, Peraturan Pernerintah Nomor 85/1999 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18/1999 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sementara khusus untuk oli bekas lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) No. KEP-225/BAPEDAL/08/1996 tentang syarat-syarat penyimpanan dan pengumpulan limbah oli dan minyak pelumas. Ia menuturkan limbah berupa oli bekas jika tidak dikelola dengan baik dan dibuang secara sembarangan sangat berbahaya bagi lingkungan.

Pasalnya, oli bekas dapat menyebabkan tanah kurus dan kehilangan unsur hara. Sedangkan sifatnya yang tidak dapat larut dalam air juga dapat membahayakan habitat air, selain itu sifatnya mudah terbakar  yang merupakan karakteristik dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sebagian tugas Pemerintah Pusat didelegasikan ke pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 (perlu 3 tahun lebih untuk menjabarkan UU menjadi PP).  Berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan dirumuskan dalam PP tersebut termasuk kewenangan dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Malik mengatakan dalam PP 38/2007 tentang  pengelolaan limbah B3, khususnya untuk oli bekas agak kurang rasional. Sebelum PP 38/2007 terbit, praktis segala sesuatu tentang kewenangan pengaturan, pengendalian limbah B3 berada pada Pemerintah Pusat yaitu pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH RI). Kewenangan itu termasuk pemberian perijinan untuk pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan dan pengolahan limbah B3. Sesuai PP 38/2007, kewenangan untuk pengaturan dan pengendalian kegiatan pengumpulan limbah B3 diberikan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota). ”Anehnya kewenangan pengumpulan itu mempunyai pengecualian, yaitu untuk pengumpulan limbah B3 oli bekas.” kata Malik.

Berdasarkan PP 38/2007, kewenangan untuk perijinan dan pengendalian oli bekas mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan sepenuhnya berada pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup. “Ini artinya bila ada bengkel sepeda motor di Kota Ternate, Maluku Utara, maka Si Pengusaha bengkel harus mengajukan permohonan izin penyimpanan oli bekas ke KNLH RI di Jakarta. Pengusaha kecil seperti bengkel sepeda motor, kalau diminta mengurus izin ke Jakarta, maka ia akan memilih tidak mempunyai izin. Ketentuan ini jelas tidak rasional, kegiatan yang justru sudah sangat banyak di daerah, tetapi kewenangan perizinannya di Pemerintah Pusat,” tutur alumnus Malik.
   
Akibat dari ketentuan PP 38/2007 untuk oli bekas yang demikian, sudah dapat diduga, semakin banyak kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan oli bekas yang tidak bisa dikontrol.  Seharusnya kegiatan yang sudah sangat tinggi volumenya seperti oli bekas, maka kewenangan pengawasannya diberikan kepada pemerintah daerah. ”Terlepas dari segala kekurangan pemerintah daerah dalam melakukan tugas tersebut, secara rasional, pengawasan oli bekas mustahil dilakukan oleh KLH dari Jakarta,” tambahnya.
   
Saat ini, keberadaan bengkel kendaraan bermotor di Kota Ternate menjamur dan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Sejauh ini, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari operasionalisasi bengkel belum sesuai aturan. Limbah bengkel yang masuk dalam kategori B3 di antaranya oli bekas, semestinya di tampung di TPS limbah B3 dan selanjutnya dikumpul untuk kemudian diolah kembali menjadi oli baru. Ia mengatakan sementara ini telah ada pengusaha yang melakukan pengumpulan oli bekas dari bengkel-bengkel, walaupun perizinannya belum lengkap akibat dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.
   
Malik mengatakan, akan mengawasi pengelolaan limbah bengkel di Kota Ternate, pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan bengkel besar yang berpotensi mencemari lingkungan. “Kami baru mendata bengkel-bengkel besar, nantinya dilanjutkan bengkel skala menengah dan kecil, sementara daftar pengusaha pengumpul oli bekas juga sudah ditangan kami, menunggu pembinaan dan pendampingan untuk legalisasi izinnya" kata Malik, kemarin.

Selain mengawasi pengelolaan oli bekas pihaknya juga akan melakukan penertiban terhadap kegiatan industri perbengkelan ini menyusul sejumlah bengkel yang membuang limbahnya sembarangan dan  ini tidak tertangani dengan baik maka berpotensi menimbulkan pencemaran dan bahkan kebakaran.
   
Untuk langkah jangka panjang dari data yang telah dihimpun, Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate akan memberikan peringatan bagi bengkel-bengkel yang tidak sesuai standar aturan. Jika peringatan tidak diindahkan, izin usaha pada akhirnya akan dicabut. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga akan dilakukan untuk penertiban bagi usaha penjualan/toko spare part dan accessories kendaraan yang tempat usahanya juga sebagai bengkel. Padahal izin yang diberikan adalah izin perdagangan, bukan izin perbengkelan. (*)

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com/

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Pasmar-2 Marinir Gelar Latihan Pengendalian Demonstrasi Massaoleh : Dispen Kormar
18-Jul-2014, 21:20 WIB


 
  Pasmar-2 Marinir Gelar Latihan Pengendalian Demonstrasi Massa Dalam rangka memelihara kesiapsiagaan pasukan yang akan diterjunkan dalam proses pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang pada 22 Juli mendatang memasuki tahap rekapitulasi suara di KPU, satu Satuan Setingkat Batalyon (SSY) pasukan siaga Pam Pilpers Pasmar-2 Marinir menggelar Latihan penanggulangan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
PILPRES 2014: Tidak Perlu Fanatik 07 Jul 2014 19:08 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB


 
Tak Selamanya Teknologi Mahal 03 Jun 2014 09:05 WIB

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia