KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
ProfilDian Ediono, GM Garuda Indonesia dan Gaya Kepemimpinan Indonesia oleh : Robert - Hoki
15-Sep-2014, 11:02 WIB


 
 
Dian Ediono, GM Garuda Indonesia dan Gaya Kepemimpinan Indonesia
KabarIndonesia - Belanda, Kompetisi bisnis antar maskapai penerbangan di Indonesia tergolong tinggi. Pasalnya banyak perusahaan swasta, asing dan milik negara yang memperebutkan pelanggan.
Kesuksesan Garuda Indonesia, sebagai salah satu perusahaan berpelat merah (milik negara) yang bergerak dalam dunia penerbangan dalam negeri
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 
Polisi Gadungan Ditembak Polisi 11 Sep 2014 04:52 WIB


 
Mengaduk Rasa 15 Sep 2014 10:45 WIB

Pergi 12 Sep 2014 12:44 WIB

 
Sumut Gelar Festival Budaya 03 Sep 2014 12:58 WIB



 
BERITA LAINNYA
 
Gita Gutawa, Diva Muda Indonesia 06 Sep 2014 09:34 WIB

Raffi Achmad Tagih Janji Jokowi 31 Aug 2014 04:13 WIB

 

 
 
LINGKUNGAN HIDUP

Limbah B3 dari Bengkel Oli Bekas
Oleh : Nasrun Andika Nurdin | 04-Mei-2009, 10:22:50 WIB

KabarIndonesia - Aturan tentang pengelolaan limbah B3 menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Ternate A. Malik Ibrahim tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan perubahannya, Peraturan Pernerintah Nomor 85/1999 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18/1999 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sementara khusus untuk oli bekas lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) No. KEP-225/BAPEDAL/08/1996 tentang syarat-syarat penyimpanan dan pengumpulan limbah oli dan minyak pelumas. Ia menuturkan limbah berupa oli bekas jika tidak dikelola dengan baik dan dibuang secara sembarangan sangat berbahaya bagi lingkungan.

Pasalnya, oli bekas dapat menyebabkan tanah kurus dan kehilangan unsur hara. Sedangkan sifatnya yang tidak dapat larut dalam air juga dapat membahayakan habitat air, selain itu sifatnya mudah terbakar  yang merupakan karakteristik dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sebagian tugas Pemerintah Pusat didelegasikan ke pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 (perlu 3 tahun lebih untuk menjabarkan UU menjadi PP).  Berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan dirumuskan dalam PP tersebut termasuk kewenangan dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Malik mengatakan dalam PP 38/2007 tentang  pengelolaan limbah B3, khususnya untuk oli bekas agak kurang rasional. Sebelum PP 38/2007 terbit, praktis segala sesuatu tentang kewenangan pengaturan, pengendalian limbah B3 berada pada Pemerintah Pusat yaitu pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH RI). Kewenangan itu termasuk pemberian perijinan untuk pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan dan pengolahan limbah B3. Sesuai PP 38/2007, kewenangan untuk pengaturan dan pengendalian kegiatan pengumpulan limbah B3 diberikan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota). ”Anehnya kewenangan pengumpulan itu mempunyai pengecualian, yaitu untuk pengumpulan limbah B3 oli bekas.” kata Malik.

Berdasarkan PP 38/2007, kewenangan untuk perijinan dan pengendalian oli bekas mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan sepenuhnya berada pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup. “Ini artinya bila ada bengkel sepeda motor di Kota Ternate, Maluku Utara, maka Si Pengusaha bengkel harus mengajukan permohonan izin penyimpanan oli bekas ke KNLH RI di Jakarta. Pengusaha kecil seperti bengkel sepeda motor, kalau diminta mengurus izin ke Jakarta, maka ia akan memilih tidak mempunyai izin. Ketentuan ini jelas tidak rasional, kegiatan yang justru sudah sangat banyak di daerah, tetapi kewenangan perizinannya di Pemerintah Pusat,” tutur alumnus Malik.
   
Akibat dari ketentuan PP 38/2007 untuk oli bekas yang demikian, sudah dapat diduga, semakin banyak kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan oli bekas yang tidak bisa dikontrol.  Seharusnya kegiatan yang sudah sangat tinggi volumenya seperti oli bekas, maka kewenangan pengawasannya diberikan kepada pemerintah daerah. ”Terlepas dari segala kekurangan pemerintah daerah dalam melakukan tugas tersebut, secara rasional, pengawasan oli bekas mustahil dilakukan oleh KLH dari Jakarta,” tambahnya.
   
Saat ini, keberadaan bengkel kendaraan bermotor di Kota Ternate menjamur dan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Sejauh ini, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari operasionalisasi bengkel belum sesuai aturan. Limbah bengkel yang masuk dalam kategori B3 di antaranya oli bekas, semestinya di tampung di TPS limbah B3 dan selanjutnya dikumpul untuk kemudian diolah kembali menjadi oli baru. Ia mengatakan sementara ini telah ada pengusaha yang melakukan pengumpulan oli bekas dari bengkel-bengkel, walaupun perizinannya belum lengkap akibat dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.
   
Malik mengatakan, akan mengawasi pengelolaan limbah bengkel di Kota Ternate, pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan bengkel besar yang berpotensi mencemari lingkungan. “Kami baru mendata bengkel-bengkel besar, nantinya dilanjutkan bengkel skala menengah dan kecil, sementara daftar pengusaha pengumpul oli bekas juga sudah ditangan kami, menunggu pembinaan dan pendampingan untuk legalisasi izinnya" kata Malik, kemarin.

Selain mengawasi pengelolaan oli bekas pihaknya juga akan melakukan penertiban terhadap kegiatan industri perbengkelan ini menyusul sejumlah bengkel yang membuang limbahnya sembarangan dan  ini tidak tertangani dengan baik maka berpotensi menimbulkan pencemaran dan bahkan kebakaran.
   
Untuk langkah jangka panjang dari data yang telah dihimpun, Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate akan memberikan peringatan bagi bengkel-bengkel yang tidak sesuai standar aturan. Jika peringatan tidak diindahkan, izin usaha pada akhirnya akan dicabut. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga akan dilakukan untuk penertiban bagi usaha penjualan/toko spare part dan accessories kendaraan yang tempat usahanya juga sebagai bengkel. Padahal izin yang diberikan adalah izin perdagangan, bukan izin perbengkelan. (*)

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com/

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Bisnis Fotocopy Semakin Kreatifoleh : Jumari Haryadi
11-Sep-2014, 11:53 WIB


 
  Bisnis Fotocopy Semakin Kreatif Jika ingin sukses berbisnis, diperlukan ide-ide kreatif dan inovatif agar bisa memenangkan persaingan pasar yang semakin kompetitif. Tampak sebuah usaha jasa fotocopy di Jalan Cihanjuang, Cimahi (10/09) yang memiliki cara kreatif dalam menarik calon konsumennya yaitu dengan berjualan Alat Tulis
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Desakralisasi Merah 11 Sep 2014 14:51 WIB

 

 

 
Patkor Indindo Sandar di Belawan 15 Sep 2014 10:35 WIB

Buku 100 Tokoh Karo Diluncurkan 15 Sep 2014 10:29 WIB

 

 

 

 

 

 
Desa di Sumut Butuh Dokter 15 Sep 2014 10:43 WIB


 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia