KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
OpiniSegudang Manfaat Bila Berpikiran Positif oleh : Bunga Wiladatika
22-Sep-2018, 15:10 WIB


 
 
KabarIndonesia - Berpikiran positif mendatangkan beragam manfaat bagi kesehatan jiwa dan raga. Berpikiran positif adalah bagaimana cara kita menghadapi suatu hal secara logis dari segi yang positif, sehingga mampu menjalani berbagai aspek masalah dalam kehidupan. Apa saja manfaat baik yang
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Penyair Sang Waktu 31 Aug 2018 11:12 WIB

Hidup adalah Belajar 29 Aug 2018 06:45 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB


 
 
LINGKUNGAN HIDUP

Komunitas Masyarakat Adat di Tapanuli Tetap Menuntut Adanya Hutan Adat
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 25-Mar-2018, 14:35:30 WIB

KabarIndonesia - Samosir, Bertempat di Training Center KSPPM, Girsang I Parapat, Senin, (19/32018), Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Irmansyah Rachman, melakukan fasilitasi penyelesaian konflik dengan 56 perwakilan dari 11 Komunitas masyarakat adat dampingan KSPPM yang ada di Tapanuli. Demikian Delima Silalahi, Staf Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), sebuah LSM yang berkantor di Parapat,

Dikabarkannya, enam komunitas masyarakat adat yang hadir dalam acara ini merupakan masyarakat adat yang selama ini berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari, di mana wilayah adatnya berada di wilayah konsesi perusahaan penghasil bubur kertas tersebut. Kelima kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat adat Tuan Nagahulambu, Pondok Bulu; Kelompok masyarakat adat Op. Bolus Simanjuntak di Huta Aeknapa Sipahutar; Kelompok masyarakat adat Siharbangan, Nagasaribu; Kelompok masyarakat adat Ama Raja Medang Simamora, Aek Lung; Kelompok masyarakat adat Pargamanan-Bintang Maria Parlilitan dan Kelompok masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dari Humbang Hasundutan.

Diketahui dari penuturan keenam komunitas adat ini, bahwa konflik mereka sudah berlangsung cukup lama, antara 5-12 tahunan. Perjuangan mereka untuk mempertahankan wilayah adat yang menjadi identitas dan ruang hidup mereka belum kunjung berhasil. Konflik-konflik kecil masih saja terjadi di wilayah adat karena pihak PT TPL masih saja memaksakan melakukan operasional di wilayah adat mereka.

Oleh karena itu mereka berharap agar KLHK melalui Irmansyah Rachman, mendorong adanya kesepakatan dengan pihak TPL untuk tidak melakukan kegiatan apapun di wilayah adat yang proses penyelesaian konfliknya sedang berlangsung.

Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta juga mengeluhkan tindakan perusahaan yang masih saja melakukan kegiatan di wilayah adat mereka, padahal pada penghujung Desember 2016 lalu, bertempat di Istana Negara mereka mendapatkan SK Pencadangan langsung dari Presiden Jokowi. Mereka juga meminta agar permasalahan peta lampiran SK tersebut yang tidak sesuai dengan peta usulan masyarakat segera direvisi sebagaimana dijanjikan Ibu Siti Nurbaya, Menteri KLHK pada 22 Oktober 2017 lalu di Jakarta.

Lima komunitas adat lainnya yang juga hadir adalah Komunitas adat Buntu Raja Sitanggor-Tapanuli Utara, komunitas adat Bius Hutaginjang-Tapanuli Utara, komunitas adat Golat Naibaho dan Golat Simbolon Desa Sijambur-Samosir, komunitas masyarakat adat Parsaoran Nauli-Samosir, dan komunitas masyarakat adat Raja Naopat Sigapiton-Ajibata Toba Samosir.

Empat komunitas adat yang pertama telah menyampaikan permohonan pelepasan wilayah adat mereka dari kawasan Hutan Negara langsung kepada Ibu Siti Nurbaya pada 22 Oktober 2017 lalu. Mereka menjelaskan bahwa segala dokumen pendukung seperti sejarah masyarakat adat, silsilah, peta partisipatif dan norma-norma adat mereka sudah diserahkan kepada pihak KLHK. Mereka bermohon kepada Pak Irmansyah agar segera memproses permohonan mereka tersebut.

Sedangkan masyarakat adat Raja Naopat Sigapiton, Toba Samosir, yang dihadiri sekitar 20-an perwakilan dari marga Raja Naopat Sigapiton menyampaikan penolakan mereka atas diberikannya sebagian wilayah adat mereka untuk dikelola oleh Badan Otorita Pelaksana Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT). Sekaligus juga memohon kepada pihak KLHK agar wilayah adat mereka tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan negara dan dikembalikan kepada masyarakat adat.

Menanggapi pemaparan permasalahan masing-masing komunitas adat tersebut, Irmansyah Rachman, Direktur PTKHA menjelaskan beberapa hal, yakni:

Pertama, bahwa kehadirannya dalam acara ini juga merupakan penugasan dari Ibu Siti Nurbaya untuk menindaklanjuti proses penyelesaian konflik yang sudah berjalan selama ini.

Kedua, agar masyarakat memiliki akses legal di Kawasan Hutan, ada skema-skema perhutanan sosial yang bisa digunakan sembari terus memperjuangan SK Hutan Adat. Namun 11 komunitas masyarakat adat tersebut sepakat untuk tetap memperjuangkan hutan adat, karena hutan adat merupakan bagian dari wilayah adat yang selain menjadi identitas juga ruang hidup mereka.

Ketiga, permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat adat akan segera diproses, sembari masyarakat bersama KSPPM terus mendesak pemerintah Kabupaten dan melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menerbitkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di setiap Kabupaten tersebut. Karena Perda adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pengurusan SK Hutan Adat. Terkait hal ini, masyarakat adat memohon kembali kepada KLHK untuk turut berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar mendesak pemerintah daerah meneribitkan perda dimaksud. Karena masyarakat adat memiliki keterbatasan sumber daya dan dana untuk berkordinasi dengan Kemendagri di Jakarta.

Keempat, terkait konflik dengan PT TPL di enam komunitas masyarakat adat yang wilayah adatnya berada di areal konsesi PT TPL, Direktur PKTHA berjanji akan segera mengadakan pertemuan dengan PT TPL dan membangun kesepakatan tidak melakukan operasional di wilayah adat yang sedang dalam proses penyelesaian konflik.

Diakhir laporannya, Delima Silalahi menyampaikan bahwa acara ini yang juga dihadiri oleh perwakilan Perhutanan Sosial dan Kelola Lingkungan (PSKL) Sumatera tersebut berjalan dengan lancar dan memberikan harapan baru bagi komunitas masyarakat adat di wilayah Tapanuli. (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 
Manfaat Membaca 22 Sep 2018 15:12 WIB


 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia