KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia - Pada Nukilan Buku Jokowi Utusan Semesta: Sekali Lagi Semesta Membuktikan Tidak Pernah Ingkar Janji bagian (6) kita telah melihat, berbagai upaya untuk menyerang dan menjatuhkan Jokowi ternyata justru sering berbalik menjadi bumerang yang menjadikan elektabilitas Prabowo-Hatta terdegradasi. Jokowi-JK
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Sayapku Telah Patah 08 Jul 2019 10:34 WIB


 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
LINGKUNGAN HIDUP

Menteri Lingkungan Hidup Gelar Rapat Mengurai Sengketa Tanah dalam Reforma Agraria
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 13-Jun-2019, 10:15:45 WIB

KabarIndonesia - Sesuai dengan berita yang dirilis kantor Kementerian Lingkungan Hidup RI bahwa Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) mengadakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada Rabu, 12 Juni 2019 di Gedung Binagraha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta.

Dikabarkan, RTM ini dihadiri langsung menteri teknis terkait, diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara-RI (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan beberapa kementerian/lembaga terkait lainnya, serta jajaran TNI dan Polri, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan konflik agraria.

Pada kesempatan rapat tersebut, Kepala KSP Moeldoko yang bertindak sebagai pimpinan rapat dalam keterangan persnya menyatakan bahwa KSP mencatat terdapat 435 kasus agraria yang memiliki dokumen kelengkapan hak atas tanah, dan ada juga kasus dengan tidak memiliki dokumen sama sekali.

Moeldoko melanjutkan, bahwa dari sejumlah kasus tersebut, pemerintah berkomitmen melakukan penyelesaian konflik agraria. Sekitar 67 kasus dalam jangka pendek akan segera diselesaikan oleh pemerintah. Untuk itu, menurutnya perlu diambil langkah koordinasi dengan cara penunjukkan pejabat penanggungjawab dari masing-masing kementerian/lembaga untuk segera berkoordinasi.

Sementera itu, pada saat yang sama dalam keterangan persnya, Menteri LHK menyatakan bahwa kementerian LHK memiliki berbagai skema yang bisa dipakai dalam penyelesaian sengketa-sengketa agraria ini, juga telah memiliki instrumen-instrumennya.

Menurut Siti, yang pertama dapat dipakai adalah instrumen Perubahan Batas Kawasan Hutan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994. Kedua, instrumen pelepasan kawasan melalui Tanah Objek Reforma Agraria, juga tukar menukar kawasan hutan, atau pemindahan bila konflik agraria tersebut terjadi di kawasan konservasi seperti cagar alam atau taman nasional. Instrumen ketiga adalah penerapan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Instrumen Perhutanan Sosial, atau Instrumen Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Selanjutnya Siti Nurbaya menyatakan bahwa selama ini ada 320 kasus konflik yang diterima KLHK, di Sumatera tercatat 201 kasus, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 43 kasus, Kalimantan 47 kasus, Sulawesi 13 kasus, Mauluku dan Papua 16 kasus. Diantara kasus yang masuk dan ditangani tersebut, 45 kasus telah dalam tahap mediasi dan 39 kasus dalam tahap kesepakatan, sementara beberapa kasus lainnya masih dalam tahap “assessment”.
“Saya tadi juga dapat perintah dari KSP, untuk segera menyelesaikan 52 kasus konflik agraria dalam kawasan hutan.”, ujar Menteri Siti.

Dikatakan Siti Nurbaya, pihaknya (red: KLHK) telah memiliki daftar seluruh sengketa dan segera akan dilakukan pemeriksaan, untuk dilaporkan ke bagian konflik agraria di Kantor Staf Presiden. Dari daftar laporan konflik yang diberikan KSP yang juga dikirimkan ke KLHK ditemukan sejumlah konflik. Pemeriksaan laporan ini dilakukan untuk mencegah adanya laporan dan penanganan yang tumpang tindih dikemudian hari.

Dikabarkan, baru-baru ini KLHK telah mengeluarkan peta indikatif kawasan hutan adat, dan sekaligus pengakuan secara definitif kawasan hutan masyarakat adat. Penyematan nama “definitif” menurut Menteri Siti sangat dipengaruhi oleh kerjasama berbagai pihak, seperti Kemendagri, yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat, sebagaimana tertuang dalam Pemendagri No. 52, serta ketentuan lainnya.

Sementara itu KLHK, bertugas sebagai pihak yang memastikan kawasan hutan adat sebelum mengeluarkan pernyataan pengakuan secara definitif. Sejauh ini, KLHK telah melepas kawasan hutan adat yang telah definitif seluas lebih kurang dua puluh dua ribuan hektar di seluruh Indonesia. Untuk fase pertama, wilayah indikatif hutan adat yang dilepaskan seluas 472 ribu Ha, dan pemerintah menargetkan seluas 6,35 juta Ha kawasan hutan adat lainnya, akan segera diindikatifkan, sambil menunggu penetapan Perda di beberapa wilayah masyarakat adat di Indonesia.

Menurut menteri Siti, ada sebuah instrumen yang inisiatifnya datang dari dunia usaha atau korporasi. Dia mengakui korporasi memiliki peranan dalam penyelesaian sengketa agraria, sebab konflik-konflik yang ada saat ini sebenarnya tidak sehat bagi dunia usaha di beberapa kawasan di Indonesia.

Dijelaskannya, saat ini ada tiga belas (13) korporasi yang berinisiatif mengeluarkan areal-areal konflik yang ada dalam kawasan izin mereka. Ia juga menyampaikan, bahwa skema ini sangat dimungkinkan, dimana KLHK dapat memberikan addendum pengurangan luas kawasan, bagi korporasi-korporasi ini.

“Sudah ada 13 perusahaan, yang meminta addendum untuk mengurangi luas kawasannya, untuk diserahkan kepada masyarakat. Jadi, kalau di KLHK kita addendum izinnya dia (korporasi), dan kalau kami kumpulkan secara keseluruhan, itu ada enam puluh ribuan hektar kira-kira.” pungkas Menteri Siti.

Sementara itu, Kepala KSP Moeldoko menambahkan bahwa rapat tingkat menteri (RTM) ini bertujuan untuk memastikan siapa yang akan bertanggung jawab dalam mengemban fungsi koordinasi lintas kementerian. Dalam kesempatan ini KSP juga menyerahkan dokumen digital yang berisi daftar kasus beserta seluruh data pendukungnya kepada kementerian/lembaga terkait.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mekanisasi Pertanian di Tanah Batakoleh : Leonardo Tolstoy Simanjuntak
14-Jun-2019, 06:38 WIB


 
  Mekanisasi Pertanian di Tanah Batak Petani di Tanah Batak sekarang merasa lega. Semakin sulitnya mendapatkan tenaga kerja untuk mengelola pertanian padi, membuat mereka kewalahan. Untunglah mekanisasi pertanian itu beberapa tahun terakhir sudah hadir. Untuk panen raya, petani di kawasan Silindung Tapanuli Utara umumnya sudah menggunakan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cara Asik Menikmati Mudik 23 Mei 2019 13:11 WIB

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia