KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalMendagri Tjahjo Kumolo Himbau Masyarakat Gelar Doa Bersama Untuk Keselamatan Bangsa oleh : Danny Melani Butarbutar
16-Okt-2019, 10:13 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta, Mengutip Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor111/11285/SJ tanggal15 Oktober 2019, dikabarkan bahwa Komunitas Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan menggelar Doa Bersama. Doa bersama tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Komedi Politik 02 Okt 2019 11:10 WIB

Antara Jarak dan Doa 21 Sep 2019 10:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Rayuan Gombal vs Cinta Sejati 11 Okt 2019 08:58 WIB


 
 
LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah Didesak Untuk Mencabut Izin Usaha KJA PT Aquafarm Nusantara yang Diduga Mencemari Danau Toba
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 31-Jan-2019, 17:16:59 WIB

KabarIndonesia - Siaran pers Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Jakarta, pada 31 Januari 2019, Drs Maruap Siahaan, MBA, selaku Ketua Umum Yayasan tersebut mendorong Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk segera mencabut ijin perusahaan PT. Aquafarm Nusantara. Dikatakannya, bahwa sejak 2015 YPDT sudah mempublikasikan ke publik akan adanya bangkai ikan mati yang dibuang ke danau. Bahkan juga telah pada saat pelantikan Pengurus YPDT Perwakilan dari 7 (tujuh) kabupaten di Kawasan Danau Toba yang dilaksanakan 6 Juni 3015 di Desa Silimalombu, Kabupaten Samosir.

"Ketika itu (Juni 2015), YPDT merilis bangkai ikan PT Aquafarm Nusantara (PT AN) yang ditebar sembarangan di lokasi pinggir danau dan ada yang dikubur sehingga bau busuk menyengat luar biasa di sekitar pemukiman masyarakat. Selain itu, limbah cair pembusukan mengalir langsung ke danau. Ikan mati diberikan ke masyarakat itu bukan cerita baru. YPDT sudah mengingatkan bahaya epidemi sejak 2015." sebut Jhohannes Marbun, Sekretaris Eksekutif YPDT.

Lebih lanjut dikatakan Maruap Siahaan, bahwa temuan-temuan tersebut sudah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (saat itu Dr. Rizal Ramli) pada Oktober 2015 dan berjanji untuk menutup perusahaan KJA dengan memberi tenggat waktu selambatnya Desember 2016. Namun hingga waktu yang ditentukan, janji menteri tersebut tidak terealisasi sampai kini dengan menteri yang menggantikannya.

"Oleh sebab itu, pada 23 Januari 2017 secara resmi YPDT melaporkan dugaan pidana perusahaan KJA tersebut kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, serta melakukan beberapa langkah hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi," sebut Maruap.

Dijelaskan, penemuan limbah "bangkai ikan" menggunakan goni plastik dalam jumlah besar beberapa waktu lalu di Desa Sirungkungon, di area perusahaan PT AN adalah sebuah peristiwa yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi oleh PT AN. Peristiwa tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya berdasarkan pengakuan masyarakat di sekitar beroperasinya KJA maupun mantan pekerja perusahaan tersebut.

"Ini merupakan fakta yang cukup untuk mencabut ijin PT AN dan memproses perusahaan tersebut menurut hukum yang berlaku. Bukti sudah terang-benderang dan disaksikan langsung oleh kepala daerah, kepolisian, maupun komunitas dan masyarakat setempat," terang Ketum YPDT tersebut.
"Oleh karena itu, Pemerintah harus segera bertindak sebelum permasalahan tersebut menimbulkan konflik sosial dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat." lanjutnya.

Selain temuan tersebut, ada juga pengakuan masyarakat setempat bahwa PT AN memberi ikan mati dan busuk selama bertahun-tahun kepada masyarakat. "Ini sudah dapat dikategorikan pelecehan kemanusiaan, terutama kepada masyarakat Kawasan Danau Toba sebagai stakeholder utama." sebutnya.

Hal ini sangat menyakitkan dan negara harus bertindak demi harga diri, harkat dan martabat manusia, khususnya orang Batak dan rakyat Indonesia pada umumnya. Belum lagi perbuatan menenggelamkan limbah bangkai ikan mati ke Danau Toba secara masif. Publik menduga bahwa PT AN memiliki masalah pada AMDAL sebagai syarat utama bagi setiap perusahaan memperhatikan dan menjaga lingkungan hidup.

Melihat fakta dan bukti kasat mata atas perbuatan PT AN tersebut, hal ini jelas adalah perbuatan pidana dan Kepolisian juga harus bekerja secara profesional melindungi masyarakat dan bukan melindungi perusak lingkungan hidup.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut Dr Binsar Situmorang mengatakan, hasil investigasi dugaan PT AN membuang limbah ikan tidak sesuai prosedur, dengan membagi-bagi limbah ikan mati ke masyarakat sekitar kawasan Danau Toba, telah disampaikan ke Gubsu Edy Rahmayadi.

"Perkembangannya kita tunggu Jumat (1/2). Jadi hasil investigasi Tim DLH Sumut itu masih dalam proses saat ini, dan perkembangannya kita tunggulah lebih lanjut," katanya saat dihubungi wartawan SIB melalui telepon, Rabu (30/1) dan mengaku sedang bertugas di Jakarta.

Dia mengatakan, sebelum dirinya menjadi Kepala Dinas Lingkungan Sumut, sudah pernah dilayangkan surat peringatan kepada PT AN juga masalah limbah ikan. "Bahkan beberapa kali, cuma saya tidak ingat tahunnya kapan. Makanya kita masih memproses bukti-bukti yang kita temui di lapangan," paparnya.

Binsar menyampaikan, jika memang sudah ada bukti kuat, bahwa PT AN telah melakukan pembuangan limbah ikan mati dengan sengaja, dengan memanfatkan peran masyarakat sekitar, maka langkah berikutnya DLH Sumut akan menyampaikan sanksi pidana.

"PT AN merupakan perusahaan modal asing (PMA) dengan izin dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pusat. Namun bukan berarti kita di daerah, baik itu Kabupaten dan Provinsi tak bisa mencabut ijin lingkungannya. Kalau memang nanti terbukti mereka dengan sengaja membuang limbah ikan di kawasan Danau Toba, kita bisa mencabut ijin lingkungannya," katanya.

Sedang untuk mencabut izin penanaman modalnya, itu merupakan urusan pusat. Tapi ijin operasi di lapangan itu kewenangan Pemkab setempat. Karena perusahaan itu berada di lingkungan kabupaten.

"Jadi dugaan sementara tim kita, masih terkait kesalahan yang dilakukan PT AN, mereka mengumpulkan ikan-ikan mati lalu dibagi-bagi ke masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat membuangnya ke Danau Toba, dan tidak tau apakah masyarakat juga mengkonsumsi ikan mati itu. Inilah yang kita dapat dari hasil Tim Investigasi DLH kita untuk sementara," kata Binsar Situmorang.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utaraoleh : Sesmon Toberius Butarbutar
25-Sep-2019, 15:25 WIB


 
  Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara Camat Nassau Timbul Sipahutar (kiri) meninjau Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Rabu (25/09/2019)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia