KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Nasional21 JUNI HARI ISTIMEWA oleh : Tonny Djayalaksana
24-Aug-2019, 15:51 WIB


 
 
KabarIndonesia - Dihadirkannya seorang saksi ahli dari pihak terkait yaitu Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej yang kesaksiannya mampu mementahkan semua dalil-dalil pihak pemohon secara baik dan luar biasa. Melalui kesaksiannya tersebut maka tanggal 21 Juni 2019 itupun seperti menjadi
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
AMOR 16 Aug 2019 10:58 WIB


 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
LINGKUNGAN HIDUP

Pernyataan DLH Sumut: Seluruh Air Danau Toba Sudah Tercemar
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 06-Mar-2019, 07:00:14 WIB

KabarIndonesia - Samosir, Dalam lima tahun belakangan ini, masyarakat kawasan Danau Toba sering dihantui oleh issu terjadinya pencemaran air danau terluas di Asia Tenggara. Ditengarai bahwa pencemaran itu diduga terjadi akibat pembuangan limbah oleh perusahaan yang bergerak di sektor perikanan (KJA) dan peternakan yang ada di kawasan Danau Toba. Berbagai lembaga pemerhati dan pegiat lingkungan berteriak agar pemerintah menghentikan kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan hidup/air danau toba. Namun teriakan tersebut tidak mendapat respon dari lembaga berwenang. Pro kontra dan polemik terjadi tentang kebenaran pencemaran dan kualitas air danau toba. Dikabarkan bahwa pada hari Senin, (18/2) massa Aliansi Peduli Danau Toba telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah komisi DPRD Sumatra Utara, terkait tuntutan untuk me "Salah satu kesepakatan dari pertemuan 18 Februari 2019 adalah DPRD Sumut akan membentuk panitia khusus yang nantinya bertugas menginvestigasi pencemaran air Danau Toba dan rapat kembali akan digelar yang difasilitasi komisi D DPRD Sumut," informasi salah seorang kordinator aksi Aliansi Peduli Danau Toba, Nico Nadeak kepada medanbisnisdaily.com, Kamis (28/2/2019). Selanjutnya, untuk memenuhi kesepakatan tersebut, pada hari Selasa (5/3) menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi D DPRD Sumut, untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus Pencermaran Danau Toba tersebut. RDP ini dihadiri Bupati Karo, Terkelin Brahmana; Wakil Bupati Samosir, Juang Sinaga; Sekda Dairi dan perwakilan Pemkab Simalungun, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba Samosir. Dikabarkan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Utara menyampaikan pernyataan bahwa seluruh air Danau Toba sudah tercemar dengan tingkat pencemaran sedang. Kondisi tingkat pencemaran tersebut ditemukan berdasarkan penelitian yang dilakukan hingga 2012. Kesimpulan penelitian itu yang kemudian dijadikan dasar pembuatan surat keputusan Gubernur Sumut tahun 2017 tentang daya tampung dan daya dukung Danau Toba terhadap usaha budi daya ikan sebesar 10.000 ton/tahun. Kepala Bidang Tata Guna Lingkungan dan Amdal DLH Sumut, Sugiatno yang hadir dalam RDP tersebut mengaku bahwa keputusan Gubsu tersebut belum dilaksanakan. "Hanya saja, sayangnya keputusan itu belum diaplikasikan," sebutnya kepada Parlindungan Sibuea, medanbisnisdaily.com. Sementara itu, Ketua DPP Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul yang juga hadir dalam RDP mengatakan, "pencemaran air Danau Toba telah mengancam kehidupan masyarakat di kawasan danau terbesar di Asia Tenggara itu.". Ditambahkannya, ancaman yang terjadi mulai dari hilangnya potensi ekonomi hingga air yang tidak bisa lagi digunakan berenang atau dikonsumsi. "Itu sebabnya seluruh perusahaan di kawasan Danau Toba yang menimbulkan pencemaran harus dihentikan izin usahanya," tegas Lamsiang. Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga pada kesempatan tersebut menjelaskan berbagai bentuk program dan kegiatan sudah dilakukan di Samosir sebagai upaya agar situasi pencemaran di Danau Toba dapat dihentikan. Di antaranya mengutip eceng gondok, upaya bersih-bersih dan sebagainya. Menurutnya, pencemaran air Danau Toba sudah terhitung parah, hanya bisa dihentikan jika semua kepala daerah bersama masyarakat di kawasan Danau Toba kompak. Hal senada disampaikan Bupati Tanah Karo, Terkelin bahwa masyarakat di kawasan Tongging sudah dibuat kesepakatan agar Danau Toba zero KJA. Akan tetapi karena di daerah lainnya masih diperkenankan, maka mereka juga menjalankan usaha serupa. "Kapan saja ada kesepakatan bersama di seluruh kawasan Danau Toba tidak boleh ada kerambah, warga Karo sudah siap, tapi harus bersatu," ujarnya. Anggota Komisi D dari Partai Demokrat, Layari Sinukaban mendorong agar persoalan pencemaran Danau Toba dibawa ke DPR RI dan Presiden Jokowi. Agar upaya pembersihannya kembali bisa berlangsung secepat mungkin. Tanpa ada tahapan hingga daya tampung dan daya dukung kembali normal sebanyak 10.000 ton/tahun. "Karena keputusannya ada di pusat, kita bawa saja persoalan Danau Toba ini ke DPR RI dan Presiden sebagai kepala negara. Saya yakin Presiden Jokowi mendukung agar Danau Toba bersih dari KJA," ujar Layari. Leonard Sumurung Samosir dari Golkar menyatakan bisa saja persoalan pencemaran Danau Toba disampaikan ke DPR RI dan Presiden Jokowi. Namun sebelum menuju kesana lebih dulu akan diselenggarakan rapat gabungan dengan komisi lainnya di DPRD Sumut misalnya, dengan Komisi A terkait perizinan. "Nanti melalui rapat komisi gabungan kita lihat apakah pansus dan upaya mengadu ke DPR RI serta Presiden disetujui," ungkap Leonard. Terkait adanya perusahaan yang diduga memicu pencemaran air Danau Toba, dalam pertemuan tanggal 18/2 dan 5/3 yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut, Robby Anangga, dihadiri anggota komisi B Richard Sidabutar dan Donald Lumbanbatu (Gerindra), Syamsul Sianturi (Demokrat), anggota Komisi A Sarma Hutajulu (PDI Perjuangan) dan anggota Komis D Leonard Samosir (Golkar), bersepakat akan mendorong agar DPRD Sumut membentuk Pansus Pencemaran Danau Toba. "Saya selaku Ketua Komisi B bersama anggota lainnya agar dibentuk Pansus Pencemaran Lingkungan di Danau Toba," ujar Robby dan ditimpali Leonard Samosir, "Kami Komisi D setuju agar KJA dibersihkan semuanya dari Danau Toba," Sementara Nico Nadeak, kordinator aksi Aliansi Peduli Danau Toba, menegaskan, "Kita akan terus menyampaikan agar perusahaan-perusahaan perusak lingkungan di Kawasan Danau Toba ditutup. Juga menuntut mereka membayar kerugian yang dialami masyarakat dan memperbaiki lingkungan yang rusak." (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mekanisasi Pertanian di Tanah Batakoleh : Leonardo Tolstoy Simanjuntak
14-Jun-2019, 06:38 WIB


 
  Mekanisasi Pertanian di Tanah Batak Petani di Tanah Batak sekarang merasa lega. Semakin sulitnya mendapatkan tenaga kerja untuk mengelola pertanian padi, membuat mereka kewalahan. Untunglah mekanisasi pertanian itu beberapa tahun terakhir sudah hadir. Untuk panen raya, petani di kawasan Silindung Tapanuli Utara umumnya sudah menggunakan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 
DI ATAS LANGIT ADA LANGIT 23 Aug 2019 14:03 WIB


 

 

 
Investasi Dengan Uang Receh 20 Aug 2019 12:01 WIB


 

 

 

 

 

 

 
Apakah (Cukup) Anda Senang? 16 Aug 2019 11:04 WIB


 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia