KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPemerintah Harus Bersatu Demi Pulihkan Wilayah Terkena Bencana oleh : Rohmah S
17-Okt-2018, 15:20 WIB


 
 
KabarIndonesia- Jakarta, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia berada di kelilingi "cincin api (ring of fire)" sehingga potensi terjadi
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Batik adalah Indonesia 13 Okt 2018 19:47 WIB

Penyair Sang Waktu 31 Aug 2018 11:12 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB


 
 
LINGKUNGAN HIDUP

Sidang TUN Jakarta, Dr. Maruarar Siahaan, SH : Konstitusi Menjamin Hak Masyarakat Danau Toba Atas Lingkungan Hidup yang Layak
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 21-Des-2017, 09:53:35 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Siaran pers Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), 21/12 mengabarkan bahwa sidang lanjutan Perkara No.164/G/2017/PTUN-JKT, antara pihak Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) selaku Penggugat dengan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku Tergugat dan PT. Aquafarm Nusantara selaku Tergugat II Intervensi kembali digelar pada hari Rabu (20/12/2017) siang.

YPDT melakukan gugatan dikarenakan izin usaha PT. Aquafarm Nusantara yang diterbitkan oleh BKPM sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sebab menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergub SU) Nomor 1 Tahun 2009 ditentukan bahwa mutu air Danau Toba adalah standar air minum. 
Pengacara dari Tim Litigasi YPDT menghadirkan Saksi Ahli Dr. Maruarar Siahaan SH, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang juga Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan masih mengajukan 3 (tiga) orang saksi ahli dalam persidangan yang akan datang.

Saksi ahli Maruarar Siahaan menjelaskan mengenai Hak Konstitusi masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba (DT) yang sudah tidak bisa lagi mengonsumsi air danau karena sudah tercemar. Menurutnya, Pasal 28 UUD RI 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang layak dan berdasarkan pasal 33 UUD RI 1945, air Danau Toba yang diminum sejak jaman dahulu harus tetap dipertahankan karena bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Ditambahkannnya, bahwa pemerintah harus tanggap terhadap kepentingan masyarakat walaupun tidak ada gugatan seperti saat ini.

Secara terpisah, Robert Paruhum (Ketua Tim Litigasi YPDT) yang dihubungi usai menghadiri sidang menegaskan kembali bahwa seharusnya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara berkala meninjau izin usaha PT Aquafarm Nusantara, sebab hal itu telah diatur di Pergub SU Nomor 1 tahun 2009 yang menyatakan air Danau Toba untuk keperluan air minum. "Tanpa ada gugatanpun seharusnya pemerintah meninjau izin usaha PT Aquafarm Nusantara sebab sudah diatur di dalam Pergub. Tapi hal itu tidak dilakukan," ungkap Robert.

Majelis Hakim menunda persidangan dan akan melanjutkan sidang pada hari Rabu, 10 Januari 2018 untuk memberi kesempatan kepada Penggugat mengajukan saksi ahli berikutnya.

Hadir dari Tim Litigasi YPDT, Robert Paruhum Siahaan, SH (Ketua) dan FX Denny S. Aliandu, SH (Anggota). Tampak Drs Maruap Siahaan MBA (Ketua Umum YPDT), Dr. Ronsen LM Pasaribu (Pokja Ahli Departemen Hukum dan Agraria YPDT/ Ketum FBBI), Deacy Maria br. Lumban Raja, dan Susi Rio br Panjaitan turut menyaksikan jalannya persidangan.

Majelis Hakim yang hadir di persidangan PTUN Jakarta adalah Wenceslaus, SH, MH (Hakim Ketua), Oenoen Pratiwi, SH, MH (Hakim Anggota I), dan M. Arief Pratomo, SH, MH (Hakim Anggota II). Pardomuan Silalahi SH selaku Panitera Pengganti (PP). (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Bakul Kejujuran 17 Okt 2018 13:02 WIB

 
Selamat HUT TNI Ke-73 13 Okt 2018 19:46 WIB

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 
Manfaat Membaca 22 Sep 2018 15:12 WIB

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia