KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalKSPI Tolak Kenaikan BBM oleh : Bambang
29-Aug-2014, 10:55 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta, Konfeserasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak keras kenaikan (penyesuaian) harga BBM (diprediksi Premium naik menjadi Rp 8.000 sampai Rp 8.500) per liter, terkait desakan pemerintahan transisi yang ada di Jalan Situbondo, Menteng Jakpusat pimpinan cawapres
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Kucingku dan Gadisku 13 Aug 2014 15:52 WIB

PINTU 12 Aug 2014 14:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB


 
Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja 26 Jul 2014 23:41 WIB

 

CATATAN KRITIS ATAS PILKADA: Kasus Sulawesi Selatan dan Maluku Utara

 
NASIONAL

CATATAN KRITIS ATAS PILKADA: Kasus Sulawesi Selatan dan Maluku Utara
Oleh : Ruslan Andy Chandra | 22-Mar-2008, 19:58:49 WIB

KabarIndonesia -  Pembahasan oleh pengamat politik tentang catatan kritis atas Pilkada di dua derah otonomi digelar di Hotel Cemara Jakarta Pusat, Jum’at, 21 Maret 2008.

Harian Online KabarIndonesia (HOKI) yang meliput acara tersebut melihat suasana diskusi yang hangat. Hadir sebagai pembicara  Andi Irman Putrasiddin, Agus Sudibyo, Denny Indrayana, Indra Jaya Piliang, Refly Harun, Saldi Isra, dan Zaenal Arifin Mochtar. Sedangankan Putu Artha yang sedianya hadir menurut penyelenggara seminar sedang "ngaben" atau melaksanakan upacara adat Bali. Dian didamping Mira Levina selaku penyelenggara diskusi yang hangat tersebut menyampaikan Term of Reference “Catatan Kritis atas Pilkada; Kasus Sulawesi Selatan dan Maluku Utara” berikut petikannya.

Pilkada (pemilihan langsung kepala daerah) sudah dijalankan sejak tanggal 1 Juni 2005 berdasarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Idealnya, setiap tahapan pilkada makin baik, demokratis, efisien dan berdaya guna. Namun, seiring dengan semakin dekatnya pemilihan umum tahun 2009, justru sejumlah petaka terjadi dalam pilkada.

Hanya saja, banyak yang menyalahkan masyarakat atau rakyat sebagai sumber petaka itu. Buktinya, terdapat sejumlah pihak yang menyatakan pilkada menyebabkan perpecahan atau konflik di masyarakat. Ada juga yang meminta agar pilkada ditiadakan. Pandangan-pandangan itu muncul dari kelompok elite di masyarakat, tetapi tentu bukan cerminan dari pendapat masyarakat sendiri.

Dua pilkada yang mendapatkan perhatian adalah pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Kedua pilkada ini sekalipun selesai di tingkat masyarakat, namun menyisakan sengketa hasil. Sengketa itu dilakukan oleh masing-masing kandidat dan memang dibuka peluang oleh UU No. 32/2004.

Dalam kasus sengketa Sulawesi Selatan, pihak Mahkamah Agung menghasilkan dua putusan. Pertama, meminta pilkada ulang. Kedua, memenangkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang. Bisa dikatakan perkara ini sudah selesai secara hukum, tinggal eksekusi oleh pihak lain, seperti Departemen Dalam Negeri.
Sementara, sengketa pilkada Maluku Utara menghasilkan keputusan agar dilakukan perhitungan suara ulang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Utara. Hanya saja, pihak KPUD Maluku Utara yang melakukan penghitungan itu terbelah dua. Pertama, dibawah pimpinan Rahmi Husein yang memenangkan pasangan Thaib Armayin dan A Ghani Kasuba.

Sedangkan atas inisiatif sendiri, anggota KPUD Muchlis Tapi-Tapi yang didukung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru memenangkan pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo. Dari sini, muncul dilema, siapa sebetulnya yang menjadi pemenang dalam pilkada Maluku Utara?

Pertanyaan-pertanyaan itu mendapat jawaban  dalam Seminar Setengah Hari ini yang didahului oleh konferensi pers dan pendapat para pakar. Pendapat itu didasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan yuridis menyangkut sengketa pilkada. Selain itu, seminar ini juga berusaha mendiskusikan apa yang menjadi inti dari pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia, khususnya dari sisi analisis hukum dan politik.

Sampai seberapa jauh pilkada ini menjadi pijakan bagi proses demokratisasi dan memberi pengaruh bagi peningkatan taraf hidup masyarakat? Apakah pilkada merupakan bagian dari pertaruhan kalangan elite semata atau bisa menjadi pintu masuk bagi cita-cita kesejahteraan dan keadilan social di Indonesia? Yang jelas, dari sisi masyarakat, siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah tidak menjadi persoalan. Justru yang patut dihindari adalah kevakuman kekuasaan pemerintah daerah, karena akan memacetkan fungsi pelayanan publik.  Pilkada Sulawesi Selatan sudah diketahui pemenangnya, sementara pilkada Maluku Utara sudah mendekati titik akhir.


 

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: www.kabarindonesia.com 
 

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Upacara Bendera HUT RI-69oleh : Gholib
22-Aug-2014, 08:56 WIB


 
  Upacara Bendera HUT RI-69 Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-69, 17 Agustus 2014, puluhan anggota pecinta kereta api dan pegawai PT. KAI melakukan upacara bendera di pelataran gedung Lawang Sewu Semarang, Jateng, dengan memakai baju dan atribut pejuang tempo dulu.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
PILPRES 2014: Tidak Perlu Fanatik 07 Jul 2014 19:08 WIB

 

 

 

 
Perang Bintang Di MILO Camp 29 Aug 2014 10:57 WIB


 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB

 
Kampanye LEBE 28 Apr 2014 07:21 WIB

 
Ajang Kreatif dan Inovatif 20 Aug 2014 18:54 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia