KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalSusi Pudjiastuti, Sosok Kontroversi Namun Sarat Prestasi oleh : Badiyo
31-Okt-2014, 14:31 WIB


 
 
Susi Pudjiastuti, Sosok Kontroversi Namun Sarat Prestasi
KabarIndonesia - Usai pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK, ada satu sosok menteri yang menjadi sorotan dan perhatian publik dan ramai diperbincangkan masyarakat. Sosok itu tak lain adalah Susi Pudjiastuti yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 
Kajati Kalteng Kunjungi Katingan 30 Okt 2014 19:41 WIB


 
Dia yang di Tepian Kali 30 Okt 2014 09:32 WIB

Tak Habis Pikir Dia 30 Okt 2014 09:29 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

BPK Tidak Setuju atas Tanggapan Pemerintah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan

 
NASIONAL

BPK Tidak Setuju atas Tanggapan Pemerintah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan
Oleh : Ruslan Andy Chandra | 14-Jun-2008, 16:08:04 WIB

KabarIndonesia - Ketidaksetujuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas tanggapan pemerintah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaannya disampaikan BPK secara profesional. Seperti diketahui BPK (13/6) menyerahkan secara resmi beberapa buku dan CD yang berisikan 1.041 halaman. Berikut disampaikan bagian akhir laporan BPK tersebut.  Sehubungan dengan tanggapan Pemerintah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP 2007)  seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, BPK menyatakan ketidaksetujuan atas tanggapan Pemerintah terhadap tiga temuan pemeriksaan. Terhadap tanggapan tersebut, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan beserta alasannya, apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan, simpulan atau rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, tanggapan tersebut tidak benar. 

 Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Paragraf 28 Pernyataan Standar Pemeriksaan 03 Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan SPKN antara lain menyatakan bahwa ”apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan, simpulan atau rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menurut pemeriksa, anggapan tersebut tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan rekomendasi, maka pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan dan rencana tindakan perbaikan tersebut beserta alasannya. Ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan secara seimbang dan obyektif”. Sesuai dengan SPKN tersebut, ketidaksetujuan BPK atas tanggapan Pemerintah tersebut hanya terkait dengan substansi Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2007. Untuk tanggapan Pemerintah yang tidak terkait dengan substansi laporan hasil pemeriksaan dimaksud, BPK tidak memberikan tanggapan. 
Ketidaksetujuan BPK atas tanggapan Pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan temuan berjudul ”Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007 masih belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan”, Pemerintah menanggapi bahwa BPK menyarankan agar pelaporan pendapatan negara dicatat berdasarkan SAI (tanggapan nomor 1 atas temuan nomor 1). Atas tanggapan tersebut, BPK menyampaikan bahwa BPK tidak menyarankan agar pelaporan pendapatan negara dicatat berdasarkan SAI. Salah satu kondisi yang diungkapkan dalam temuan adalah fakta perbedaan data penerimaan perpajakan antara data SAU dan data SAI. BPK tidak dapat meyakini satupun data yang disajikan Pemerintah tersebut sehingga BPK menyarankan agar Pemerintah mengefektifkan mekanisme rekonsiliasipendapatan dan belanja negara (SAU dan SAI).

2. Terkait temuan berjudul ”PNBP dan PPh Migas tidak dilaporkan secara transparan dan atas realisasi penerimaan dari KKKS sebesar USD11.680.514.651 atau senilai Rp106.931,83 miliar” tidak disetor langsung ke Kas Negara, Pemerintah menanggapi bahwa penerimaan migas dapat diakui setelah earning process selesai dan pengakuan piutang migas telah tepat (tanggapan nomor 1 dan 3 temuan nomor 4).

Atas tanggapan tersebut, BPK menyampaikan bahwa pengelolaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan migas harus memenuhi asas bruto sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 16 Undang-undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Over/under lifting dan DMO, pengembalian PPN dan PBB serta pengeluaranpengeluaran laindapat dilaporkan dalam laporan realisasi APBN sebagaimana restitusi pajak danbelanjanegara pada umunya.  
b. Penetapan Dana perimbangan secara teknis dapat dilakukan oleh Pemerintah secara akurat meskipun penerimaan dan pengeluaran terkait migas dicatat melalui mekanisme APBN.
c. Earning process penerimaan migas telah selesai pada saat hasil penjualan migas dan panas bumi telah diterima pada rekening 600.000.411, sedangkan pengeluaranpengeluaran dari rekening-rekening tersebut merupakan belanja pemerintah untuk memperoleh hasil penjualan migas, bagi hasil migas dan pengembalian penerimaan seperti restitusi pajak. Oleh karena itu, Pemerintah dapat menetapkan aturan lebih lanjut atas penerimaan dan belanja tersebut.
d. Pengakuan Piutang Migas kepada PT Pertamina dan KKKS dalam Neraca tidak konsisten dengan perlakuan penerimaan migas yang dikelola dalam rekening antara (bukan rekening Kas Negara) dan baru diakui sebagai pendapatan negara setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran (secara netto).
  
3. Terkait temuan berjudul ”Investasi Non Permanen pada LKPP sebesar Rp 3.465,60 miliar tidak tepat”, Pemerintah menanggapi bahwa Pemerintah mengikuti ketentuan PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi, dimana dana bergulir merupakan investasi jangka panjang non permanen. Kas yang berstatus dana bergulir pada BLU (seperti pada LPDB Menkop UKM atau PIP Depkeu) berbeda dengan kas yang berstatus kas operasional yang memang harus dikonsolidasikan pada posisi kas K/Lyang bersangkutan. Dengan demikian, apabila Pemerintah mengikuti saran auditor BPK maka penyajian neraca menjadi bertentangan dengan prinsip akuntansi dan konsep pengelolaan keuangan BLU.  

Atas tanggapan tersebut, BPK menyampaikan bahwa PSAP 06 menyatakan pengertian investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).  

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung. Pasal 20 ayat (1) PP tersebut menyatakan investasi langsung dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur dilaksanakan dengan cara melakukan perjanjian investasi dengan badan usaha atau badan lain yang mengelola dana bergulir. Pengeluaran pemerintah yang telah ditempatkan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) baru disalurkan sebagian kepada Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Sisa dana pada PIP sebesar Rp3.465,68 miliar belum disalurkan ke badan-badanusaha dan masih ditempatkan pada rekening giro dan deposito pada bank umum.

Berdasarkan fakta dan kriteria investasi diatas, sisa dana pada PIP tidak dapat dikategorikan sebagai investasi karena:
a) kemungkinan manfaat ekonomik atau sosial belum timbul karenadananya belum disalurkan; dan
b) perjanjian investasi baru dilakukan dengan BPJT sehingga sisa dana yang belum ada perjanjiannya belum dapat dikategorikan sebagai investasi langsung.

*Foto by Ruslan Andy Chandra: Folder dan CD dari BPK RI untuk Harian  Online KabarIndonesia (HOKI)


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Penjual Pisang Bertelanjang Kakioleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:21 WIB


 
  Penjual Pisang Bertelanjang Kaki Mencari nafkah adalah kewajiban seorang pria terhadap keluarganya. Selain bekerja di sektor formal seperti menjadi PNS dan pegawai swasta, bisa juga dilakukan dengan cara berdagang. Tampak seorang pria tengah membawa pisang yang baru diambil dari kebunnya (16/10/14). Dengan bertelanjang kaki, pria
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Sastra Tanpa Riset 05 Okt 2014 10:09 WIB

 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 

 
We Do What We Can Do 30 Okt 2014 09:35 WIB

 
Liga Mahasiswa Kian Bergengsi 29 Okt 2014 23:13 WIB

 

 

 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB

 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia