KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
PolitikGASBIINDO: UU Perlindungan PRT Janji Politik Jokowi - JK oleh : Arief Rahmat Piliang
21-Des-2014, 15:32 WIB


 
 
GASBIINDO: UU Perlindungan PRT Janji Politik Jokowi - JK
KabarIndonesia - Tarik ulur pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di DPR sangat disayangkan oleh PB Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO). Kendati sejak 2004 sudah diajukan ke DPR, tetapi status RUU Perlindungan PRT sampai sekarang belumlah jelas.
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
 

 
Terima Kasihku Untukmu 20 Des 2014 11:39 WIB

Jiwaku Gatal 20 Des 2014 11:32 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Wanita Paling Berharga 18 Des 2014 19:54 WIB


 
 
NASIONAL

Indonesia di Tengah Badai Politik
Oleh : Ir. Bambang Sukmadji | 26-Feb-2010, 21:28:00 WIB

KabarIndonesia - Letak  geografis  Indonesia  yang berada persis di tengah-tengah  dua  samudra di sebelah Barat dan Timur serta  dua benua di sebelah  Tenggara dan Barat Laut,  memberikan spesifikasi tersendiri  sebagai negara yang harus diperhitungkan oleh bangsa lain,  terutama dalam aspek geostrategi dan geopolitik.

Disamping itu  Indonesia memiliki kekayaan alam  yang tiada bandingnnya yang tersimpan di 17.504 pulau ( Wikipedia, 2004). Sebagian dari pulau yang kita miliki  tersebut sekitar 6.000 di antaranya  merupakan pulau yang tidak berpenghuni, dan sudah semestinya masih mengandung kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya

Pulau-pulau tersebut terhampar dan menyebar di  sekitar katulistiwa dan memberikan cuaca tropis.  Tercatat pula bahwa disamping  kekayaan alam yang tiada bandingnya,  Indonesia  juga memiliki lebih dari 400 gunung berapi and 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif,  sebagian dari gunung berapi tersebut  terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan.  Yang  lebih memikat  para  cendikiawan dunia  guna pengembangan sains dan teknologi bahwa  Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung berapi aktif.
 
Sudah tentu kondisi daya dukung alamiah yang  kaya tersebut, jelas-jelas  menarik  minat  bangsa  penjajah untuk mengeksploitir kekayaan alam milik kita. Terbukti sejak  Tahun 1602  Bangsa Belanda, disusul kemudian Bangsa  Inggris dan Portugis serta Bangsa Jepang  telah  berhasil  menkmati kekayaan alam  kita. Disamping merampas kekayaan alam kita yang tak ternilai harganya,  khusus Bangsa Belanda juga telah mengeksploitir tenaga, kehidupan, dan hak azasi anak bangsa guna kemakmuran mereka,  selama  3, 5 abad lamanya.

Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan kondisi geografis alam  yang melingkungi negara kita, menyebabkan terbentuknya  ± 316  suku bangsa dan bahasa daerah yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia,  masing –masing dengan corak budaya yang berbeda.  Hal ini  tentunya membawa  berkah tersendiri bagi  kita ,  yang secara dialektis menempatkan  keberagaman ini  bukan  sebagai faktor  penghalang  dalam  upaya   pencapaian  hidup bersama. Tetapi justru    malah mampu  melatarbelakangi  upaya  pencarian  instrumen   yang  mampu  menjembatani  perbedaan  tersebut . Hingga  lahirlah  suatu  Instrurnen pemersatu yang  mampu diterima  semua  komponen  penyusun  bangsa dan negara  ini,  yang tak lain adalah  Idiologi  Pancasila,  yang telah terpenetrasi jauh  ke kalbu setiap anak bangsa ini.

Namun demikian  dalam perjalanan  hidup bangsa ini yang terus bergulir  menuruti  roda waktu, silih bergantinya  perseteruan,  goncangan, dan perbedaan pendapat terhadap sesama  anak bangsa  turut memperkaya  perjalanan Bangsa Indonesia di tengah pergaulan  kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Namun  kita tetap berbangga diri lantaran kita  berhasil membangun monumen politik Indonesia beruapa even politik bersejarah, yaitu berupa deklarasi  bersama  tentang itikad bernegara pada Tanggal  17 Agustus  1945 yang dideklarasikan oleh Soekarno dan Hatta.

Sebagai negara yang baru saja memperoleh prestis politik yang  monumental,  beragam langkahpun telah diderapkan oleh putra-putra  bangsa guna membangun  negara ini  dalam kerangka ekonom, politik,  pendidikan kesehatan dan semua sendi kehidupan Rakyat Indonesia . 

Dinamika  inipun tak luput  dari perbedaan  politik atau pandangan umum  tentang negara, yang meliputi sistim politik,   ideologi,  arah pembangunan dan lain sebagainya. Tercatat dalam sejarah  idelogi komunis, liberalisme,  pendirian NII oleh kelompok agamis pernah aktif, mewarnai wajah  perpolitikan Indonesia sebagai negara  yang baru lahir  ini.  

Perbedaan  pola pandang tentang berbangsa  dan bernegara ini membuat  Rakyat Indonesia menjadi terpolarisasi dan mengkristal  ke  dalam  ranah politik masing–masing  pada dekade  sebelum Tahun  1965. Selama  dekade  tersebut munculah Idiologi Komunis yang berkembang pesat  melalui   instrumen politik Partai Komunis Indonesia  ( PKI ),   yang merencanakan mengadopsi komunis  di Indonesia dengan  paksa.

Rakyat Indonesiapun saat  itu  menyambut  antusias terbentuknya partai ini yang menjanjikan  kesejahteraan  rakyat yang masih berada di strata terbawah  karena kemiskinanya.  Slogan untuk penghapusan kelas, yang dikenal dengan nama slogan sama rata sama rasa begitu bergaungnya. Sehingga  pada  Pemilu Tahun 1955 PKI  berhasl mendapatkan 6 juta  suara (Saat  itu jumlah Rakya Indonesia  baru berjumlah  ±  50 juta  jiwa).
 
Hal ini meruapakan pertanda bahwa PKI kala itu banyak diterima di hati Rakyat Indonesia. Namun  sejarah mencatat   sesuatu yang berbeda dengan yang diharapkan oleh hati rakyat, ketika pada  Bulan September 1965,  PKI berusaha  mengambih alih negara ini  dengan melakukan kudeta berdarah di bawah scenario DN Aidit, yang bertujuan hendak memaksakan kehendak rakyat banyak dalam menerapkan ideologi Komunis. Kenyataan itu berhasil membukakan mata dan hati Rakyat Indonesia  yang  sebelum itu menaruh simpatik.

Kenyataan ini akhirnya menyebabkan  air mata Ibu Pertiwi  kembali menetes, karena  di  persadanya  telah terjadi banjir darah akibat perseteruan antara  anggota partai  komunis dan kontra komunis Pada Tahun 1966,  yang berlangsung sebagian besar di Pulau Jawa dan Bali.   Bencana  yang berujud tragedi  kemanusiaan  begitu memilukan  hingga jatuh korban jiwa untuk para pendukung dan simpatisan PKI,  tercatat  sebanyak 2 juta  pendukung dan simpatisan PKI  dieksekusi  dan  200,000 lainnya di  penjara tanpa  diadili menurut norma hukum.

Kita sambut dengan tangan terbuka bila terdapat anasir baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin melakukan pencerahan kepa Rakyat Indonesia  yang  seharusnya   mendapatkan  statement mengenai tragedi ini sebenarnya. Namun demikian alangkah lebih baiknya bila tragedy tersebut dijadikan pelajaran berhaga   untuk masa mendatang dalam naungan kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. 

Dengan aksi pembersihan massal terhadap  setiap unsur yang berbau komunis / PKI,  yang dilancarkan Soeharto maka  berakhir sudah  wajah politik Orde  Lama  dan tertancaplah tonggak kekuasaan Orde Baru. 

Selama  berlangsungnya rezim Orde Baru tercapailah pembangunan di segala bidang, dengan konsep pembangunan  Rencana Pembangunan Lima Tahun, yang  pada finalnya  pemerintah era Orde Baru  berniat  membawa Rakyat  Indonesia  ke era tinggal landas  menuju Masyarakat Adil Makmur berdasarkan Pancasila, setelah  semua kerangka landasan  dan setiap sendi kebutuhan  Masyarakat Indonesia disiapkan terlebih dahulu pada  Pelita sebelumnya. 

Perekonomian  Indonesia  pada Tahun 1966 berada pada titik paling rendah.  Setelah itu upaya pembangunan yang sistematis mulai dilaksanakan melalui serangkaian pembangunan lima tahunan dan berjangka dua puluh lima tahun berdasarkan arahan-arahan GBHN. Repelita I dalam PJP I dimulai pada tahun 1969/70. Agar pencapaian sasaran pembangunan dapat terwujud secara optimal dan sesuai dengan yang digariskan, maka sasaran-sasaran pembangunan dipilah dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan.

Seluruh kebijaksanaan dirancang dan dilaksanakan dalam kerangka Trilogi Pembangunan. Selama PJP I, laju pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 6,8 persen dengan laju pertumbuhan penduduk telah dapat ditekan rata-rata di bawah 2 persen per tahun, pendapatan per kapita meningkat lebih dari 11 kali (dinyatakan dalam US$ pada harga yang berlaku)  menjadi di atas US$ 800. Dalam dua tahun Repelita VI, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,5 persen dalam tahun1994 dan 8,1 persen dalam tahun 1995. Pertumbuhan itu telah melampaui sasaran (baru) yang ditargetkan dalam Repelita VI yaitu sebesar 7,1 persen rata-rata per tahun.

Dalam Repelita VII, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk ditargetkan di atas 7persen dan 1,4 persen rata-rata per tahun. Dengan kedua sasaran ini, pendapatan per kapita padaakhir Repelita VII diharapkan dapat mencapai sekitar US$ 1.400 (berdasarkan US$ 1993), atau sekitar US$ 2.000 pada harga yang berlaku. Pada saat itu ekonomi Indonesia telah dapat digolongkan kedalam negara industri baru ( Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Ketua Bapenas, 1996 ).

Kita akui bersama bahwa kala itu Soeharto berhasil  melakukan perubahan besar pada setiap sektor, seperti  pendidikan, Keluarga Berencana, kesehatan, keamanan dan stabilitas politik,  keutuhan wilayah Indonesia. Namun  semakin lama Soeharto memerintah negeri ini, semakin banyak pula tokoh politik yang mengkritik  apalagi memasuki Tahun 1977 bertepatan dengan krisis yang melanda dunia  (Asia khususnya). 

Indonesia hingga kini  belum mampu untuk mengatasi krisis tersebut. Bahkan cenderung  melebar menjadi krisis multidimensional.  Terdapatnya kebocoran anggaran negara sebesar 30 %, sebagai akibat budaya korupsi  oleh oknum pejabat negara dari bawah hingga pusat, menyebabkan kian terperosoknya  Indonesia  dalam badai krisis.
 
Soeharto lah yang  pertama kali dituding sebagai penyebab kehancuran ekonomi Indonesia.. Sehingga  pada Tahun 1977  terjadilah gelombang demo besar – besaran yang menuntut pengunduran diri Soeharto. 

Meski Soeharto mencoba  mendirikan Komisi  Reformasi untuk menyurutkan aksi demo,  namun  niatan ini sama sekali  tidak mempengaruhi idealisme mahasiswa dan  Rakyat  Indonesia. Sehingga tidak ada jalan lainnya kecuali  mengundurkan diri  21  Mei  1998.
 
Setelah pengunduran diri Soeharto, maka panggung politik Indonesia berganti dengan Sistim Politik Reformasi, yang bersendikan kebebasan berpolitik, mengeluarkan pendapat dan Supremasi Hukum. Termasuk tuntutat Soeharto atas tuduhan korupsi selama 30 tahun, melalui yayasan – yayasan yang didirikan keluarga Soeharto.Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999.

Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya. Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006.

Selama berkibarnya Sistim Politik Reformasi, kehidupan politik berjalan monoton meski telah tiga kali Bangsa Indonesia mengamanatkan empat putra bangsa menjadi Presiden RI, masing–masing adalah BJ Habibi, KH Abdurahman Wakhid,  Megawati  Soekarnoputri dan SBY. Selama kurun waktu dari Tahun 1977–2009,  hanya  kita temui  padatnya aksi demo,  manuver politik para elit poltik guna mendapatkan dukungan publik,  kasus PHK  dan dinamka politik lannya yang justru membosankan Rakyat Indonesia.

Dinamika politik kembali  menggelora di akhir Tahun 2009 mengawali masa jabatan ke-2 II SBY sebagai Presiden RI hingga kini,  lantaran telah terjadinya  kemelut bercampur dengan carut- marut pengucuran  bailout sebesar 6,7 triliun rupiah kepada Bang Century yang dianggap sebagai bang kolaps yang akan menyipkan pengaruh sistemik perbangkan di Indonesia.

Namu karena pengucuran tersebut tanpa melalui mekanisme  yang telah baku. Maka publikpun berteriak dan yang paling banyak mendapat tudingan tersebut adalah Wapres Boediono Menkeu Sri Mulyani. Gegap gempitanya publik dalam mengomentari hal tersebut akhirnya sampai ke telinga Anggota DPR, yang segera membentuk Pansus Bang Century. Hingga kini masalah inipun belum mampu memberi wacana yang terang benderang, yang sebenarnya dibutuhkan publik agar mendapat pencerahan.

Akankah  kekisruhan tersebut terus berdampak dan menggoyang kursi keprisedenan? Nampaknya memang bakal mengarah ke sana, apalagi dengan dilakukannnya manuver politik dari komunitas elit politik nasional yang gerah dengan penyimpangan dana negara tersebut.
 
Sayangnya rakyat sementara ini masih menyangsikan   manuver tersebut meski dalam kemasan kemanusiawian dalam bentuk apapun,   label untuk perjuangan demi pencerahan  untuk rakyat akan sia-sia saja,   apalagi bagi mereka para  petinggi atau mantan  petinggi nasional yang  berkiprah politik.   Seperti even tanggal 1 Pebruari 2010 yang lalu, ketika sebuah Manifesto dibacakan oleh Anies Bawesdan Rektor Universitas Paramadina Jakarta.,  tentang penataan demokrasi. Tidak  tanggung–tanggung lagi manuver politik  itu  dihadiri oleh Jusuf Kalla, Surya Paloh, Wiranto, Megawati dan Taufik Kiemas, Akbar Tanjung dan masih banyak lagi.

Benarkah manuver politik itu mengatas namakan rakyat dan lebih jauh lagi hendak mensejahtarakan rakyat.  Yang jelas mereka hanya memiliki niatan untuk  meraih kursi kepresiden, saat  SBY telah ditinggalkan pendukungnya, karena konspirasi Bang Century.
Sementara itu  SBY yang memenangkan  Pemilu 2009 dengan mendapat perolehan suara 60 %, pada awalnya membentuk  koalisis besar, yang disusun dari dukungan koalisi yang terdiri atas Partai Demokrat, PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PPP (Partai Persatuan Pembangunan) , PAN (Partai Amanat Nasional) dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

Golkar  lebih memilih untuk konsisten dalam memberi pencerahan obyektif kepada Rakyat Indonesia tentang Bang Century demi eksistensi nama besarnya pada Pemilu Tahun 2014 nanti. Sementara  PPP mulai menjauhi koalisi akibat kasus Petinggi PPP yang pada KIB I menjabat sebagai Mentri Sosial, yaitu Bachtiar Chamzah yang terjerat kasus korupsi pengadaan sapi dan mesin jahit untuk keluarga pra sejahtera. Dengan demikian kekuatan koalisi akan melemah dan kedudukan SBY pun akan terancam,



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Profesi Pembersih Ayam Potongoleh : Jumari Haryadi
11-Des-2014, 12:16 WIB


 
  Profesi Pembersih Ayam Potong Beragam jenis pekerjaan tersedia di sekitar kita, asal kita mau dan tidak malu melakukannya. Salah satu pekerjaan itu adalah menjadi pembersih ayam potong broiler. Tampak beberapa ibu yang tinggal di sekitar kandang ayam Cikeuting Farm Bekasi milik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Semakin Putih Semakin Sibuk 17 Des 2014 19:12 WIB

Satu Aktor Dua Peran 08 Des 2014 18:44 WIB

 
Budaya Menyontek Mendarah Daging 16 Des 2014 19:19 WIB

Antri Demi Kemajuan Bangsa 16 Des 2014 18:00 WIB

 

 
Menghilangkan Stres dengan Musik 15 Des 2014 12:26 WIB

 

 
Etika Social Media 16 Des 2014 19:24 WIB


 
Shalat Dhuha vs Rezeki Lancar 20 Des 2014 11:38 WIB


 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia