KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
EkonomiPemerintah Percepat Penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara oleh : Hotma D.l. Tobing
22-Aug-2014, 11:26 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta,  Saat ini, pemerintah tengah mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN). Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan harmonisasi dan finalisasi RUU PKN sebelum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat, demikian diinformasikan Fiscal News (21/08).

RUU
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Kucingku dan Gadisku 13 Aug 2014 15:52 WIB

PINTU 12 Aug 2014 14:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB


 
Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja 26 Jul 2014 23:41 WIB

Resep Pribadi Plecing Kangkung 15 Mei 2014 00:19 WIB

 
 
NASIONAL

Kopel: Banggar tidak Transparan
Oleh : Ahmad Yusran | 09-Nov-2011, 10:27:29 WIB

KabarIndonesia - Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menilai Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar semakin tidak transparan. Buktinya, pembahasan APBD Perubahan Tahun 2011 digelar tertutup di ruang kerja pimpinan dewan lantai II kantor parlemen itu, Selasa, 8 November.

Rapat Banggar yang sebelumnya diagendakan berlangung di ruang rapat panitia anggaran, tanpa alasan jelas tiba-tiba dialihkan ke ruang kerja Plt Ketua DPRD Makassar, Busrah Abdullah. Sejumlah wartawan media cetak/elektronik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga independen seperti Kopel yang hendak ikut menyaksikan rapat tersebut mengaku kecewa, sebab rapat dialihkan dan dibahas secara internal.

Direktur Advokasi Kinerja Legislatif Kopel Indonesia, Majid Patih, di Kantor DPRD Makassar, mengatakan, ulah anggota banggar yang mengalihkan rapat menjadi agenda tertutup adalah hal tidak logis.  Menurutnya, rapat kerja terkait hasil konsultasi banggar terhadap SK parsial yang menggunakan APBD Makassar telah menyalahi lima peraturan dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan tranparasi anggaran.    Di antaranya, kata dia, undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publuk (KIP), UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Thun 2004 Tentang Perbendaharan Negara, UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang-Undang.

"Kalau banggar menggunakan regulasi tata tertib (tatib) dewan maka dengan tegas saya mengatakan, hirarki dari undang-undang lebih tinggi dan hal ini wajib untuk dilaksanakan. Apalagi, DPRD adalah lembaga penyelenggaraan negara,” katanya. Soalnya, lanjut dia, rapat anggaran yang menyangkut kepentingan publik tidak boleh dilakukan secara tertutup. “Semua rapat yang berhubungan dengan anggaran dalam UU harus melibatkan unsur masyarakat di dalamnya," ujar Majid.
Dia mengaku kecewa, karena sejak pagi hari dia sengaja datang di kantor DPRD Kota Makassar untuk mengamati jalannya rapat kerja perubahan anggaran.

Rupanya, rapat itu dialihkan ke ruang pimpinan dewan yang alasannya internal. “Hal ini seakan ditutup-tutupi, dan mungkin saja ada bargaining dari masing-masing fraksi atau komisi," kata Majid.
Anggota Banggar dari Fraksi PKS, Mudzakkir Ali Djamil, saat dikonfirmasi, mengatakan, rapat internal banggar hanya membahas terkait agenda rapat-rapat banggar dan tidak melibatkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Namun, dia tidak membantah jika rapat banggar yang agendanya membahas perubahan anggaran itu dialihkan dan dibahas secara internal di ruang pimpinan dewan.

"Rapat ini hanya membahas soal agenda rapat banggar selanjutnya. Memang tadi dialihkan ke ruangannya Pak Busrah dan dibahas internal," katanya.

Pantauan KabarIndonesia menyebutkan, anggota DPRD Kota Makassar, khususnya yang terabung dalam banmus  mulai kelabakan dalam mengatur jadwal rapat rapat kerja. Hal ini mengingat waktu pembahasan APBD Perubahan yang tinggal menghitung hari serta sejumlah agenda rapat komisi yang tertunda. (ahmadyusran)  



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://kabarindonesia.com/

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Menjaga Perbatasanoleh : Gholib
13-Aug-2014, 16:46 WIB


 
  Menjaga Perbatasan Sebanyak 450 prajurit ditugaskan ke perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Utara yang diangkut dengan kapal KRI Tanjung Nusanive di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, 11 Agustus 2014. Seorang prajurit TNI AD dari Batalyon Infanteri 405/Surya Kusuma, Kodam IV/Diponegoro bergegas
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
PILPRES 2014: Tidak Perlu Fanatik 07 Jul 2014 19:08 WIB

 

 

 

 
Satukan Dukungan Bagi Timnas 15 Aug 2014 05:15 WIB

 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB

 
Kampanye LEBE 28 Apr 2014 07:21 WIB

 
Ajang Kreatif dan Inovatif 20 Aug 2014 18:54 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia