KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Lingkungan HidupWALHI: Kabinet Jokowi, Tempatkan Lingkungan Hidup di Bidang Kelas Kedua oleh : Wahyu Ari Wicaksono
25-Okt-2014, 09:55 WIB


 
 
WALHI: Kabinet Jokowi, Tempatkan Lingkungan Hidup di Bidang Kelas Kedua
KabarIndonesia - Sejak pelantikan 20 Oktober 2014, rakyat Indonesia menunggu dengan bersemangat pengumuman kabinet presiden Jokowi. Pengumuman ini tentunya membawa pesan harapan akan adanya    Pemerintahan yang
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Tak Datang 23 Okt 2014 17:37 WIB

Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
NASIONAL

Banyak Permasalahan yang Terjadi pada Pilkada Jakarta
Oleh : Rachmad Yuliadi Nasir | 05-Jul-2012, 05:24:25 WIB

KabarIndonesia - Pilkada DKI Jakarta tinggal sepekan lagi. Akan tetapi masih ada warga yang belum terdata pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum hari pemilihan digelar. Sekarang sudah memasuki tahapan kampanye, ada berbagai permasalahan yang terjadi.

Pilkada seharusnya tidak bisa dilaksanakan sebelum masalah DPT selesai, karena masih banyak data pemilih ganda atau fiktif yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Hal ini berpotensi menghadirkan suara siluman. Ada dugaan karena adanya keterlibatan aparat dari Pemprov, Kota, Kecamatan, Kelurahan, bahkan RW dan RT.

Panwaslu DKI Jakarta harus mempidanakan aparat birokrasi yang terbukti terlibat dalam kasus DPT tersebut. Persoalan lain adalah potensi penyalahgunaan dana APBD DKI Jakarta.

Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dugaan penggelembungan APBD Jakarta untuk Dana Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp 1,3 Triliun. Alokasi dana hibah dan bansos sebelum Pilkada relatif kecil, akan tetapi mendekati Pilkada mendadak nilai anggaran melonjak tinggi dari Rp 800 Miliar pada 2011 menjadi Rp 1,3 Triliun pada 2012.

Hal lainnya adalah anggaran untuk sosialisasi hasil pembangunan Pemprov DKI, termasuk iklan atau reklame yang mencapai angka Rp 40 Miliar juga sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.

Para calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur peserta Pilkada yang masih menjabat tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan, dalam kampanye itu dilarang menggunakan fasilitas negara. Artinya, kalau dia cuti, semua fasilitas negara tak boleh digunakan.

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, ada tiga kandidat yang masih menjabat sebagai kepala daerah. Mereka adalah Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta, dan Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumatera Selatan.

Mereka yang masih menjabat sebagai Kepala Daerah harus meminta izin cuti lebih dulu kepada Menteri Dalam Negeri. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur tidak boleh melakukan kampanye dalam kondisi tidak cuti.

Data dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta sudah di tetapkan daftar pemilih tetap untuk Pilkada sebanyak 6.983.692 orang. Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih dipersoalkan oleh beberapa pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.554.285 orang; Jumlah pemilih perempuan sebanyak 3.429.407 orang. Total Jumlah seluruhnya sebanyak 6.983.692 orang, dengan jumlah TPS sebanyak 15.059 buah. Sedangkan data DPT yang di keluarkan oleh KPU tanggal 2 Juni 2012 ada sebesar 6.982.000 orang.

Penduduk Jakarta ber-KTP ada 5,6 juta orang. Dinas kependudukan dan catatan sipil DKI Jakarta mengatakan bahwa angka 5,6 juta telah terekam e-KTP yang memang merupakan target Kemendagri di tahun 2012. Saat dilakukannya pemutakhiran data pemilih belum mencapai jumlah 5,6 juta.

Pasal 79 ayat (3) huruf A UU No.32 tahun 2004 menyebutkan bahwa pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 

Pasal 81 ayat (4) adalah pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

Terkait masalah DPT maka Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Dahliah Umar dan Ketua Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih DKI Jakarta Aminullah harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. 

Sidang yang digelar tersebut dipimpin langsung  Ketua Majelis Jimly Asshiddiqi mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan lima orang anggota DKP. Ketua Panwaslu DKI Jakarta dan mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan tiga tim sukses ke DKPP terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta dengan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), yang menurut ketiga tim sukses, masih berantakan. Masih ada NIK ganda dan sejumlah nama yang diduga ganda.

KPU telah mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) dan memberikan waktu selama satu bulan untuk semua pihak melakukan perbaikan, akan tetapi ada masukan yang datang pada saat akhir.

Hasil sidang kedua yang dilakukan DKPP terungkap bahwa masalah DPT bisa menjadi sumber masalah terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Diduga ada kecurangan, ada rekayasa, sehingga ini bisa menimbulkan image buruk dalam kehormatan penyelenggaraan pemilu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa keputusan sidang kemungkinan sudah bisa dibacakan pada pekan depan. Namun, waktu persisnya belum ditentukan, mungkin sebelum tanggal 10 Juli sudah final.

Bila ketua KPU melanggar, dia harus memperbaiki diri. Kalau melanggar berat, dia bisa diberhentikan sementara. Kalau berat sekali maka bisa dipecat. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang, barang siapa yang melanggar kode etik yang berat maka orang itu harus diberhentikan. Jangan terulang lagi seperti Pemilu 2009 yang kacau di mana-mana.

Menurut survei Puskapol Fisip UI, ada 57,9% responden tidak tahu bahwa hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 adalah hari pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta. Jumlah kelurahan yang diambil sebanyak 60 kelurahan, wawancara tatap muka dilakukan pada bulan Juni 2012 dengan jumlah 594 responden.

Responden juga baru 79,7 % yang menjawab sudah terdaftar, tetapi masih ada 20,3% yang tidak tahu dan belum terdaftar. Yang sangat mengkhawatirkan adalah 34,7% warga yang tidak tahu jumlah kandidat dan siapa saja mereka serta 65,3% responden malah menjawab salah.

Sebagian besar 41% merasa dalam pilkada Jakarta ini akan ada pihak yang menawarkan imbalan untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan. Sebagian lainnya secara pasti mengatakan tidak ada 33%, tetapi sebagian lainnya mengatakan tidak tahu 26%. Ini artinya patut diduga potensi politik uang dalam pilkada DKI Jakarta akan tinggi. (*)


Blog: http://www.pewarta.kabarindonesia.blogspot.com/ 
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com 
Berita besar hari ini...!!! kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//




 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Sastra Tanpa Riset 05 Okt 2014 10:09 WIB

 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 
Papua Kalahkan Sumut 24 Okt 2014 11:23 WIB


 

 

 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB

 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia