KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalEuforia Ekspedisi Nusantara Jaya 2016 Universitas Indonesia oleh : Sahila Daniara
05-Des-2016, 07:59 WIB


 
 
Euforia Ekspedisi Nusantara Jaya 2016 Universitas Indonesia
KabarIndonesia - Jakarta, Kepulauan Seribu,  Ekspedisi Nusantara Jaya atau disingkat ENJ baru saja selesai dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2016 lalu. Namun, meskipun sudah lebih dari sebulan berlalu, euforianya masih terasa. Bagi yang belum tahu apa itu ENJ, ENJ merupakan program
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Lowongan Desain Grafis Freelance 11 Jul 2016 15:53 WIB

 

 
Emosi Dilaruti Puisi 07 Des 2016 03:20 WIB

Sahabatku Ada 07 Des 2016 03:18 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Rockin-TV Menurut Edi Brokoli 23 Nov 2016 12:01 WIB

 
Birunya Cinta Payung Jokowi 07 Des 2016 03:21 WIB


 
 
NASIONAL

Banyak Permasalahan yang Terjadi pada Pilkada Jakarta
Oleh : Rachmad Yuliadi Nasir | 05-Jul-2012, 05:24:25 WIB

KabarIndonesia - Pilkada DKI Jakarta tinggal sepekan lagi. Akan tetapi masih ada warga yang belum terdata pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum hari pemilihan digelar. Sekarang sudah memasuki tahapan kampanye, ada berbagai permasalahan yang terjadi.

Pilkada seharusnya tidak bisa dilaksanakan sebelum masalah DPT selesai, karena masih banyak data pemilih ganda atau fiktif yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Hal ini berpotensi menghadirkan suara siluman. Ada dugaan karena adanya keterlibatan aparat dari Pemprov, Kota, Kecamatan, Kelurahan, bahkan RW dan RT.

Panwaslu DKI Jakarta harus mempidanakan aparat birokrasi yang terbukti terlibat dalam kasus DPT tersebut. Persoalan lain adalah potensi penyalahgunaan dana APBD DKI Jakarta.

Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada dugaan penggelembungan APBD Jakarta untuk Dana Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp 1,3 Triliun. Alokasi dana hibah dan bansos sebelum Pilkada relatif kecil, akan tetapi mendekati Pilkada mendadak nilai anggaran melonjak tinggi dari Rp 800 Miliar pada 2011 menjadi Rp 1,3 Triliun pada 2012.

Hal lainnya adalah anggaran untuk sosialisasi hasil pembangunan Pemprov DKI, termasuk iklan atau reklame yang mencapai angka Rp 40 Miliar juga sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.

Para calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur peserta Pilkada yang masih menjabat tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan, dalam kampanye itu dilarang menggunakan fasilitas negara. Artinya, kalau dia cuti, semua fasilitas negara tak boleh digunakan.

Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, ada tiga kandidat yang masih menjabat sebagai kepala daerah. Mereka adalah Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta, dan Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumatera Selatan.

Mereka yang masih menjabat sebagai Kepala Daerah harus meminta izin cuti lebih dulu kepada Menteri Dalam Negeri. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur tidak boleh melakukan kampanye dalam kondisi tidak cuti.

Data dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta sudah di tetapkan daftar pemilih tetap untuk Pilkada sebanyak 6.983.692 orang. Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih dipersoalkan oleh beberapa pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 3.554.285 orang; Jumlah pemilih perempuan sebanyak 3.429.407 orang. Total Jumlah seluruhnya sebanyak 6.983.692 orang, dengan jumlah TPS sebanyak 15.059 buah. Sedangkan data DPT yang di keluarkan oleh KPU tanggal 2 Juni 2012 ada sebesar 6.982.000 orang.

Penduduk Jakarta ber-KTP ada 5,6 juta orang. Dinas kependudukan dan catatan sipil DKI Jakarta mengatakan bahwa angka 5,6 juta telah terekam e-KTP yang memang merupakan target Kemendagri di tahun 2012. Saat dilakukannya pemutakhiran data pemilih belum mencapai jumlah 5,6 juta.

Pasal 79 ayat (3) huruf A UU No.32 tahun 2004 menyebutkan bahwa pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 

Pasal 81 ayat (4) adalah pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

Terkait masalah DPT maka Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Dahliah Umar dan Ketua Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih DKI Jakarta Aminullah harus menjalani sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. 

Sidang yang digelar tersebut dipimpin langsung  Ketua Majelis Jimly Asshiddiqi mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan lima orang anggota DKP. Ketua Panwaslu DKI Jakarta dan mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan tiga tim sukses ke DKPP terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta dengan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), yang menurut ketiga tim sukses, masih berantakan. Masih ada NIK ganda dan sejumlah nama yang diduga ganda.

KPU telah mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) dan memberikan waktu selama satu bulan untuk semua pihak melakukan perbaikan, akan tetapi ada masukan yang datang pada saat akhir.

Hasil sidang kedua yang dilakukan DKPP terungkap bahwa masalah DPT bisa menjadi sumber masalah terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Diduga ada kecurangan, ada rekayasa, sehingga ini bisa menimbulkan image buruk dalam kehormatan penyelenggaraan pemilu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa keputusan sidang kemungkinan sudah bisa dibacakan pada pekan depan. Namun, waktu persisnya belum ditentukan, mungkin sebelum tanggal 10 Juli sudah final.

Bila ketua KPU melanggar, dia harus memperbaiki diri. Kalau melanggar berat, dia bisa diberhentikan sementara. Kalau berat sekali maka bisa dipecat. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang, barang siapa yang melanggar kode etik yang berat maka orang itu harus diberhentikan. Jangan terulang lagi seperti Pemilu 2009 yang kacau di mana-mana.

Menurut survei Puskapol Fisip UI, ada 57,9% responden tidak tahu bahwa hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 adalah hari pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta. Jumlah kelurahan yang diambil sebanyak 60 kelurahan, wawancara tatap muka dilakukan pada bulan Juni 2012 dengan jumlah 594 responden.

Responden juga baru 79,7 % yang menjawab sudah terdaftar, tetapi masih ada 20,3% yang tidak tahu dan belum terdaftar. Yang sangat mengkhawatirkan adalah 34,7% warga yang tidak tahu jumlah kandidat dan siapa saja mereka serta 65,3% responden malah menjawab salah.

Sebagian besar 41% merasa dalam pilkada Jakarta ini akan ada pihak yang menawarkan imbalan untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan. Sebagian lainnya secara pasti mengatakan tidak ada 33%, tetapi sebagian lainnya mengatakan tidak tahu 26%. Ini artinya patut diduga potensi politik uang dalam pilkada DKI Jakarta akan tinggi. (*)


Blog: http://www.pewarta.kabarindonesia.blogspot.com/ 
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com 
Berita besar hari ini...!!! kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//




 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Pembangunan Simpang Semanggioleh : Dicky Ari Wibowo
21-Nov-2016, 18:41 WIB


 
  Pembangunan Simpang Semanggi Suasana pembangunan simpang susun Semanggi, Jakarta, Sabtu (21/5/2016). Pembangunan simpang susun Semanggi direncanakan akan memakan waktu sekitar satu tahun ke depan.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Suara Anak Negeri 23 Nov 2016 12:07 WIB


 

 

 

 
Kado Istimewa PBSI Wiranto 18 Nov 2016 08:43 WIB

 

 
Batas Realitas di Kaki Langit 06 Nov 2016 18:13 WIB

 

 

 

 

 
Kodam Siliwangi Gelar Istighosah 27 Nov 2016 23:13 WIB


 
  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia