KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Lingkungan HidupWALHI: Kabinet Jokowi, Tempatkan Lingkungan Hidup di Bidang Kelas Kedua oleh : Wahyu Ari Wicaksono
25-Okt-2014, 09:55 WIB


 
 
WALHI: Kabinet Jokowi, Tempatkan Lingkungan Hidup di Bidang Kelas Kedua
KabarIndonesia - Sejak pelantikan 20 Oktober 2014, rakyat Indonesia menunggu dengan bersemangat pengumuman kabinet presiden Jokowi. Pengumuman ini tentunya membawa pesan harapan akan adanya    Pemerintahan yang
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Tak Datang 23 Okt 2014 17:37 WIB

Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

RUU Ormas Siap Disahkan DPR

 
NASIONAL

RUU Ormas Siap Disahkan DPR
Oleh : Feri Octavianus | 26-Mei-2013, 01:12:06 WIB

KabarIndonesia – Jakarta, Ditengah penolakan sebagian besar Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap Rancangan Undang-Undang Ormas (RUU Ormas), DPR mengklaim telah mendapat dukungan untuk mengesahkan RUU kontroversial tersebut dan berencana akan segera menuntaskan pembahasan dalam bulan Mei ini.

"Hari ini, semoga draf paling akhir bisa disepakati dan diambil keputusan sebelum dibawa ke paripurna," ungkap Ketua Panja RUU Ormas, Abdul Malik Haramain di Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pasal-pasal yang dianggap represif oleh banyak ormas telah diubah. Bahkan, keinginan ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) telah diakomodasi semua. Selain itu, kedua ormas besar di Indonesia ini tidak akan diikat penuh oleh RUU Ormas.

"Apa yang menjadi tuntutan perubahan dari Muhammadiyah sudah kami akomodasi semua. Bahkan lebih dari 100 persen sudah kami akomodasi," ujarnya.

Sebagaimana pasal yang disertakan dalam RUU Ormas yang mengistimewakan ormas besar dalam pendataan, DPR menetapkan bahwa ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU tidak perlu mendaftar lagi ke Pemerintah.

Haramain menambahkan bahwa RUU Ormas tidak akan mempersulit sumbangan pihak luar kepada Ormas, dan mengenai tuntutan peniadaan asas tunggal pun sudah diubah. Oleh karena itu politisi Senayan ini mengaku tidak paham jika masih ada penolakan.

"Kalau masih ada penolakan saya gak paham. Tunjukkan kepada kami pasal dan klausul mana yang dirasa memberatkan," ungkapnya.

Sementara itu, Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa RUU Ormas tidak relevan, tidak urgensi dan sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28. Dia meminta, pembahasan RUU Ormas diintegrasikan dengan RUU Perkumpulan.

Ditambahkannya, jika RUU kontroversial ini tetap dipaksakan untuk disahkan, Muhammadiyah khawatir UU itu akan mengekang ormas dalam memberikan kontribusi kepada negara. (*)


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/  
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com  
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Sastra Tanpa Riset 05 Okt 2014 10:09 WIB

 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 
Papua Kalahkan Sumut 24 Okt 2014 11:23 WIB


 

 

 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB

 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia