KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalMendagri Tjahjo Kumolo Himbau Masyarakat Gelar Doa Bersama Untuk Keselamatan Bangsa oleh : Danny Melani Butarbutar
16-Okt-2019, 10:13 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta, Mengutip Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor111/11285/SJ tanggal15 Oktober 2019, dikabarkan bahwa Komunitas Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan menggelar Doa Bersama. Doa bersama tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Komedi Politik 02 Okt 2019 11:10 WIB

Antara Jarak dan Doa 21 Sep 2019 10:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Rayuan Gombal vs Cinta Sejati 11 Okt 2019 08:58 WIB


 
 
NASIONAL

Gagasan "Wiranto Way" Langkah yang Tepat Pasca Pemilu 2019
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 09-Mei-2019, 02:47:40 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan gagasan untuk membentuk tim bantuan hukum sangat tepat. Langkah itu untuk mengantisipasi dinamika politik sehubungan dengan aksi gerakan delegitimasi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menjelang pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sudah di depan mata.

Hal itu dikatakan dosen pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Kastorius Sinaga di Jakarta, Rabu (8/5/2019), sebagaimana dilansir beritasatu.com di laman online- nya.

"Seperti kita tahu, akhir-akhir ini secara kasat mata berbagai tokoh nasional marak mengumandangkan penolakan hasil pemilu lewat berbagai metode. Entah itu metode aksi jalanan people power yang di-endorse oleh mantan Ketua MPR Amin Rais atau ajakan gerakan civil disobedience (pemberontakan sipil) oleh Rizieq Syihab lewat Maklumat Mekkah -nya yang memerintahkan pengikutnya untuk mengepung dan menduduki paksa KPU di semua daerah. Juga, agitasi bernada anarkis oleh Eggy Sujana untuk aksi masif penolakan hasil Pilpres 2019 bila pasangan 02 kalah dalam hasil perhitungan real count KPU," ujar Kastorius.

Lebih lanjut dikabarkan, Kastorius Sinaga, penasehat ahli Kapolri periode 2005-2017 itu mengatakan bahwa sebagai Menko Polhukam yang bertanggung jawab di dalam mengendalikan stabilitas politik nasional, adalah sangat tepat bila Wiranto mengkanalisasi semua dinamika dan ketegangan politik setelah Pilres 2019 tersebut ke ranah hukum. Inilah hakikat motif cerdas di balik gagasan pembentukan Tim Bantuan Hukum ala Wiranto atau "Wiranto Way" tersebut.

Artinya, kata Kastorius, ancaman politik people power dan pengepungan KPU tidak perlu direaksi dengan tindakan counter movement serupa lewat politik pengerahan massa tandingan atau dalam bentuk represif kekuasaan negara. Namun, hal itu cukup disikapi dan ditindak dengan arif lewat langkah-langkah hukum, terutama atas ucapan, aksi, dan agitasi tokoh-tokoh panutan yang hendak menggerakkan people power yang bernada destruktif tersebut.

Pertanggungjawaban hukum oleh para tokoh agitator berikut pengikutnya itu merupakan hal yang mutlak dituntut lewat asistensi Badan Bantuan Hukum yang hendak dibentuk. "Negara kita adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaaan semata (machtsaat). Jadi, prinsip rule by the law harus dikedepankan untuk merespon setiap gejolak politik yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan negara," katanya.

Dalam konteks ini, menurut Kastorius, gagasan Wiranto tersebut tidak akan tumpang tindih dengan lembaga lain. Justru gagasan tersebut akan jelas menjadi panduan sinergi terhadap langkah lembaga pemangku kepentingan stabilitas negara, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI. Setiap konflik, dinamika dan segala potensi ancaman pasca Pilpres 2019 harus digiring ke ranah hukum. "Inilah yang saya sebut sebagai Wiranto Way atas gagasan pembentukan Tim Bantuan Hukum tersebut," ujarnya.

Kastorius menambahkan, sifat badan atau tim bantuan hukum tersebut adalah ad hoc atau sementara dengan target spesifik, yaitu penanganan stabilitas politik pasca-Pilpres 2019. Gagasan ini akan menyeragamkan langkah yuridis semua pemangku kepentingan di dalam menjaga stabilitas dan keamanan.

"Dalam konteks ini, saya melihat gagasan Wiranto Way ini merupakan langkah yang konstitusional dengan pengarusutamaan supremasi hukum di dalam merespon segala bentuk agitasi anarkisme di masyarakat," ujarnya.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utaraoleh : Sesmon Toberius Butarbutar
25-Sep-2019, 15:25 WIB


 
  Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara Camat Nassau Timbul Sipahutar (kiri) meninjau Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Rabu (25/09/2019)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia