KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Top ReporterTop Reporter Bulan September 2014 Kategori Berita Artikel oleh : Redaksi-kabarindonesia
20-Sep-2014, 05:40 WIB


 
 
Top Reporter Bulan September 2014 Kategori Berita Artikel
KabarIndonesia - Pada bulan September 2014, Redaksi KabarIndonesia telah memilih Sdr. Agus Suriadi sebagai Top Reporter untuk kategori berita artikel.

Segenap Dewan Redaksi Harian Online KabarIndonesia (HOKI) mengucapkan selamat atas prestasinya dan terima kasih atas kontribusinya selama ini. Semoga terus bersemangat berkarya
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Tagihan itu 20 Sep 2014 05:47 WIB

Mengaduk Rasa 15 Sep 2014 10:45 WIB

 
Sumut Gelar Festival Budaya 03 Sep 2014 12:58 WIB



 
BERITA LAINNYA
 
Gita Gutawa, Diva Muda Indonesia 06 Sep 2014 09:34 WIB

Raffi Achmad Tagih Janji Jokowi 31 Aug 2014 04:13 WIB

 

 
 
NASIONAL

Pemilih Pilkada Jakarta Anti Politik Uang
Oleh : Rachmad Yuliadi Nasir | 05-Jul-2012, 11:42:15 WIB

KabarIndonesia - Sejak pembacaan visi misi para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di gedung DPRD Jakarta, Minggu, 24 Juni 2012.

Kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012, sekarang telah berlangsung selama seminggu, dimana keenam kandidat pasangan calon pun telah melakukan kampanye dengan meriah dengan berbagai cara untuk menarik simpati masyarakat Jakarta. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1, kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Birokrat atau perangkat daerah yang tidak netral dalam pilkada adalah kejahatan. Pasal 116 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur: Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak RP.6.000.000

Dari 224 daerah pada pilkada di tahun 2010, ada 25 daerah yang hasil pilkadanya di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Semua biaya yang sudah keluar untuk pilkada jadi sia-sia hanya karena tamak ingin menjadi penguasa. Pasal 82 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 adalah pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk menpengaruhi pemilih.

Menurut hasil pemantauan yang terjadi di lapangan, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta belum optimal memperhatikan pendidikan politik masyarakat. 
Kegiatan kampanye hanya menitikberatkan pada kegiatan sosial, hiburan, dan sosialisasi pasangan calon dan nomor kandidat. Sayangnya, kegiatan kampanye tersebut tidak memperhatikan sama sekali pendidikan politik bagi masyarakat.

Kampanye yang seyogyanya menjelaskan visi, misi, dan program yang kelak akan dilakukan oleh pasangan calon bila terpilih nyatanya kurang sekali dikemukakan dalam setiap kegiatan kampanye.

Pemasangan atribut kampanye juga timpang tindih satu dengan lainnya, padahal harus ada jarak 1 meter antar spantuk para kandidat. Praktek uang di khawatirkan juga terjadi. 
Pelanggaran ini sangat mengkhawatirkan karena akan menjadi instrumen pemenangan di tengah pemilihan langsung. Hak warga dibajak oleh kepentingan kandidat.

Mengingat bahaya politik uang terhadap keberlangsungan demokrasi maka Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan salah satu alasan dalam putusannya untuk membatalkan hasil pilkada di beberapa daerah karena merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis terstruktur dan masif.

Analisa terhadap putusan MK memperlihatkan berbagai modus praktek politik uang. Minimal ada 3 bentuk praktek politik uang. (1) Politik uang secara tunai, memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memberikan dukungan dan memilih calon tertentu. (2) Politik uang pasca bayar yakni menjanjikan imbalan kepada pemilih atau kelompok masyarakat jika calon bersangkutan terpilih. (3) Menjanjikan pemilih sebagai relawan dimana setiap relawan mendapatkan imbalan uang.

Juga muncul bentuk uang dengan menggunakan kekuasaan/jabatan. Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan dengan politisasi birokrasi. Selain itu juga terjadi praktek illegal jual beli suara baik di PPS dan PPK sehingga menyebabkan penggelembungan dan penggembosan suara.

Dalam Pilkda DKI Jakarta praktek politik uang bisa saja terjadi saat kampanye, menjelang pemungutan dan bahkan rekapitulasi suara. Modus yang dipakai bisa beragam, politisasi birokrasi, jual beli suara, bagi-bagi uang/sembako, penggunaan relawan dan bentuk lainnya.
Para kandidat harus berkompetisi secara jujur dan adil serta menghindari praktek politik uang. Saatnya para pemilih Jakarta untuk sepakat berkata TOLAK POLITIK UANG. Pemilih Jakarta Antipolitik uang, dalam bentuk apapun, oleh siapapun dan dengan dalih apapun.

Hasil survei suatu LSM bahwa 40,7 % responden percaya akan ada jual beli suara atau politik uang di pilkada Jakarta. 
Pasal 80 UU No.32 Tahun 2004 bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakanyang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Mari kita sukseskan pilkada DKI Jakarta, Rabu, 11 Juli 2012, pilih pasangan Gubernur yang Anti Politik Uang.



Blog: http://www.pewarta.kabarindonesia.blogspot.com/ 
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com 
Berita besar hari ini...!!! kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Jangan Salah Menuntun Anak di Jalanoleh : Jumari Haryadi
16-Sep-2014, 14:43 WIB


 
  Jangan Salah Menuntun Anak di Jalan Siapa orang yang tak sayang dengan anaknya? Namun ternyata masih ada saja orang yang tak paham cara menjaga anaknya, misalnya ketika sedang membawanya jalan-jalan. Seperti terlihat dalam foto yang di ambil di Jalan Rajawali, Kota Bandung (14/09/2014). Seorang ibu menuntun anaknya
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
Kumpulan Petapa dari Kanekes 19 Sep 2014 08:36 WIB


 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia