KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalKSPI Tolak Kenaikan BBM oleh : Bambang
29-Aug-2014, 10:55 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta, Konfeserasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan tegas menolak keras kenaikan (penyesuaian) harga BBM (diprediksi Premium naik menjadi Rp 8.000 sampai Rp 8.500) per liter, terkait desakan pemerintahan transisi yang ada di Jalan Situbondo, Menteng Jakpusat pimpinan cawapres
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Kucingku dan Gadisku 13 Aug 2014 15:52 WIB

PINTU 12 Aug 2014 14:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB


 
Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja 26 Jul 2014 23:41 WIB

 
 
NASIONAL

Pemilih Pilkada Jakarta Anti Politik Uang
Oleh : Rachmad Yuliadi Nasir | 05-Jul-2012, 11:42:15 WIB

KabarIndonesia - Sejak pembacaan visi misi para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di gedung DPRD Jakarta, Minggu, 24 Juni 2012.

Kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012, sekarang telah berlangsung selama seminggu, dimana keenam kandidat pasangan calon pun telah melakukan kampanye dengan meriah dengan berbagai cara untuk menarik simpati masyarakat Jakarta. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1, kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Birokrat atau perangkat daerah yang tidak netral dalam pilkada adalah kejahatan. Pasal 116 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur: Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak RP.6.000.000

Dari 224 daerah pada pilkada di tahun 2010, ada 25 daerah yang hasil pilkadanya di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Semua biaya yang sudah keluar untuk pilkada jadi sia-sia hanya karena tamak ingin menjadi penguasa. Pasal 82 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 adalah pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk menpengaruhi pemilih.

Menurut hasil pemantauan yang terjadi di lapangan, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta belum optimal memperhatikan pendidikan politik masyarakat. 
Kegiatan kampanye hanya menitikberatkan pada kegiatan sosial, hiburan, dan sosialisasi pasangan calon dan nomor kandidat. Sayangnya, kegiatan kampanye tersebut tidak memperhatikan sama sekali pendidikan politik bagi masyarakat.

Kampanye yang seyogyanya menjelaskan visi, misi, dan program yang kelak akan dilakukan oleh pasangan calon bila terpilih nyatanya kurang sekali dikemukakan dalam setiap kegiatan kampanye.

Pemasangan atribut kampanye juga timpang tindih satu dengan lainnya, padahal harus ada jarak 1 meter antar spantuk para kandidat. Praktek uang di khawatirkan juga terjadi. 
Pelanggaran ini sangat mengkhawatirkan karena akan menjadi instrumen pemenangan di tengah pemilihan langsung. Hak warga dibajak oleh kepentingan kandidat.

Mengingat bahaya politik uang terhadap keberlangsungan demokrasi maka Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan salah satu alasan dalam putusannya untuk membatalkan hasil pilkada di beberapa daerah karena merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis terstruktur dan masif.

Analisa terhadap putusan MK memperlihatkan berbagai modus praktek politik uang. Minimal ada 3 bentuk praktek politik uang. (1) Politik uang secara tunai, memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memberikan dukungan dan memilih calon tertentu. (2) Politik uang pasca bayar yakni menjanjikan imbalan kepada pemilih atau kelompok masyarakat jika calon bersangkutan terpilih. (3) Menjanjikan pemilih sebagai relawan dimana setiap relawan mendapatkan imbalan uang.

Juga muncul bentuk uang dengan menggunakan kekuasaan/jabatan. Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan dengan politisasi birokrasi. Selain itu juga terjadi praktek illegal jual beli suara baik di PPS dan PPK sehingga menyebabkan penggelembungan dan penggembosan suara.

Dalam Pilkda DKI Jakarta praktek politik uang bisa saja terjadi saat kampanye, menjelang pemungutan dan bahkan rekapitulasi suara. Modus yang dipakai bisa beragam, politisasi birokrasi, jual beli suara, bagi-bagi uang/sembako, penggunaan relawan dan bentuk lainnya.
Para kandidat harus berkompetisi secara jujur dan adil serta menghindari praktek politik uang. Saatnya para pemilih Jakarta untuk sepakat berkata TOLAK POLITIK UANG. Pemilih Jakarta Antipolitik uang, dalam bentuk apapun, oleh siapapun dan dengan dalih apapun.

Hasil survei suatu LSM bahwa 40,7 % responden percaya akan ada jual beli suara atau politik uang di pilkada Jakarta. 
Pasal 80 UU No.32 Tahun 2004 bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakanyang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Mari kita sukseskan pilkada DKI Jakarta, Rabu, 11 Juli 2012, pilih pasangan Gubernur yang Anti Politik Uang.



Blog: http://www.pewarta.kabarindonesia.blogspot.com/ 
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com 
Berita besar hari ini...!!! kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Upacara Bendera HUT RI-69oleh : Gholib
22-Aug-2014, 08:56 WIB


 
  Upacara Bendera HUT RI-69 Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-69, 17 Agustus 2014, puluhan anggota pecinta kereta api dan pegawai PT. KAI melakukan upacara bendera di pelataran gedung Lawang Sewu Semarang, Jateng, dengan memakai baju dan atribut pejuang tempo dulu.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
PILPRES 2014: Tidak Perlu Fanatik 07 Jul 2014 19:08 WIB

 

 

 

 
Perang Bintang Di MILO Camp 29 Aug 2014 10:57 WIB


 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB

 
Kampanye LEBE 28 Apr 2014 07:21 WIB

 
Ajang Kreatif dan Inovatif 20 Aug 2014 18:54 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia