KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalWUPID 2017 Ajang Debat Menantang! oleh : Johanes Krisnomo
20-Okt-2017, 16:38 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, 20 Oktober 2017 - Gaduhnya para mahasiswa saat istirahat makan siang, mengikuti ajang debat WUPID 2017, tak sejalan dengan keseriusannya berkompetisi. Mereka berdebat mempertahankan argumentasinya, baik pro dan kontra, berdasarkan data akurat dan pola pikir kritis.

Bicara.co yang
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Sabar dan Syukur 12 Okt 2017 01:07 WIB

Di Padepokan Om Jin 12 Okt 2017 01:06 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
"Tangisan" Ridho Irama 12 Okt 2017 10:00 WIB


 

 
 
NASIONAL

Penganiayaan terhadap Petani di Riau
Oleh : Yoseph Tugio Taher | 28-Des-2008, 21:22:41 WIB

KabarIndonesia Penindasan yang menimbulkan korban oleh Polda Riau terhadap kaum petani  di Dusun Solok Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Bengkalis, Propinsi Riau.  Kamis, 18 Desember 2008 yang lalu, dilakukan dengan cara di luar peri kemanusiaan.

Warga digebuki dengan kayu hingga jatuh pingsan, lantas diseret ke dalam truk.  Anak-anak petani yang masih balita juga sudah diberi tontonan  tindakan anarkis dan brutal yang dilakukan aparat kepolisian. Teriak dan tangisan bocah-bocah itu tidak menyurutkan polisi untuk terus menganiaya ibu dan bapak mereka. Tak puas menggebuki, polisi lantas meratakan rumah warga dengan alat berat dan sebagian dibakar" diberitakan oleh Detik News, 26 Desember 2008.

Diberitakan sebelumnya, "Saksi mata menyebutkan bahwa polisi menggunakan dua buah helikopter yang memuntahkan bom napalm ke atas 700-an rumah warga dusun terpencil tersebut hingga hangus seketika. Kurang lebih 1.300 kepala keluarga kehilangan rumah dan harta benda. Saat ini mereka tidak dapat kembali ke tanahnya karena masih dijaga ketat oleh polisi dan preman. Jasad bayi yang meninggal pun tidak dapat dievakuasi oleh warga. Akibat panik, ratusan warga lari berpencar masuk ke hutan-hutan, dan sebagian lagi menyelamatkan diri ke rumah kerabat di desa-desa tetangga." (http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&dn=20081222082156)

Tim Komnas HAM yang turun ke lapangan, mengumpulkan bukti-bukti akan kebrutalan pihak Polda/Brimob Riau terhadap kaum petani, Menurut fakta yang dikumpulkan oleh Tim Komisi, pasukan Brimob Polda Riau yang dikerahkan untuk menindas kaum petani,  telah melakukan tindakan anarkis, dan Komnas HAM menyatakan bahwa  pasukan Brimob Riau telah melanggar hak azasi manusia (HAM).  Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Muhamad Ridha Saleh dalam acara jumpa pers, Sabtu tanggal 27/12/2008 di Pekanbaru.

Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam kasus bentrokan polisi dan petani di lahan PT. Arara Abadi di Bengkalis, Riau itu. Sekitar 500 rumah warga terbakar dan dirusak.

"Sebagian rumah di bakar pasukan Brimob Polda Riau, dan sebagian rumah lainnya diratakan dengan alat berat. Alat berat ini merupakan milik PT Arara Abadi. Tindakan yang dilakukan pasukan Brimob Polda Riau sudah tidak manusiawi lagi," kata Ridha Saleh.


Dalih Kapolda Riau

Dalam memberikan alasan atas penindasan dan pengusiran kaum petani yang menuntut ganti rugi atas lahan seluas 4 hektar terhadap PT Arara Abadi itu,  Kapolda Riau Brigjen Hadiatmoko dalam wawancara dengan detikcom di disela-sela acara jumpa pers di ruang kerjanya, Jumat (26/12/2008),  mengatakan, "Kita (Kapolda-pen) menurunkan personil ke lokasi sengketa itu, berdasarkan laporan pihak perusahaan dan tindakan represif (penindasan-pen)  yang kita lakukan terhadap mereka sudah sesuai dengan prosedur. Jadi tidak benar kalau kami telah melakukan pelanggaran HAM di sana. Tidak benar jika kami juga dituding melakukan pembakaran rumah dan menganiaya petani. Kalaupun ada rumah yang kita gusur, itu bukan rumah, melainkan gubuk." (http://www.detiknews.com/read/2008/12/26/173611/1059771/158/kapolda-riau-tidak-ada-pelanggaran-ham)


Pelanggaran HAM


Pihak Kepolisian mengklaim bahwa penindasan yang mereka lakukan hingga menelan korban jiwa manusia, bukanlah pelanggaran HAM. Tindakan penindasan terhadap petani sudah dianggap sesuai dengan prosedur hukum. Dan Kapolda "cuma" membakar gubug dan bukannya membakar rumah petani.

Tindakan brutal dan pelanggaran HAM ini sekali lagi mengingatkan kita kembali akan masa Diktator Militer Suharto yang selama kekuasaannya dengan seenaknya membunuhi, menangkapi dan memenjarakan rakyat yang menjadi lawan-lawan politiknya. Rakyat Riau telah mengalami masa "Riau Berdarah" di era Suharto. Ratusan  orang-orang yang diindikasikan sebagai komunis, ditangkap dari daerah-daerah seperti Bengkalis, Tanjung Pinang, Rengat, Tembilahan, Bagan Si Api-Api, dan lain-lain.  "Dikirim" ke Pekanbaru, namun nyatanya  tidak pernah sampai di Pekanbaru. Hilang lenyap di tengah jalan, dibunuh dan dicampakkan ke sungai, ke laut atau dikubur tanpa nisan, tak seorang pun yang tahu, hilang lenyap sampai kini. Bahkan yang katanya di "amankan", ditahan dipenjara RTM/TPU Pekanbaru selama belasan tahun, satu per satu diambil malam hari dan dibunuh. Puluhan manusia tak berdosa ditahan dan dibunuh oleh penguasa selama dalam tahanan. Anak cucu mereka akan senantiasa ingat hal ini, di mana ayah atau ibu mereka yang hilang lenyap di tangan penguasa? Kini, peristiwa penindasan dan kebrutalan di Bengkalis ini membuat "Riau Berdarah" lagi!

Dengan kejadian kebrutalan dan kebiadaban pihak penguasa/aparat negara ini, memberi gambaran dan menunjukkan bahwa Indonesia belum lagi lepas dari sistem kediktatoran Suharto. Para pengikut dan kroni-kroni Suharto masih bercokolan di mana-mana, terutama yang di dalam angkatan. Reformasi hanyalah sebuah lip-service untuk orang-orangnya Suharto/Orde Baru agar bisa duduk kembali di tampuk atas. Dan kini, nampak bahwa "Alat Negara" bukannya bertugas mengayomi rakyat, membela dan melindung rakyat  namun telah menjadi pembela-pembela dan alat kaum modal, kaum kapitalis seperti PT Arara Abadi/Sinar Mas Grup, atau siapa pun yang bisa membayarnya. Fakta telah bicara. Dan yang menjadi korban senantiasa adalah Rakyat!

"Kita menyayangkan pengerahan pasukan Brimob Polda Riau dalam menangani sengketa lahan. Seharusnya tindakan kekerasan tidak perlu terjadi dalam menyelesaikan sengketa agraria. Masalah ini mestinya semua pihak duduk bersama, baik pemerintah kabupaten dan propinsi serta badan pertanahan untuk menuntaskan persoalan yang ada, bukan lantas mengerahkan pasukan," kata. Wakil Ketua Komnas HAM, Mohammad  Ridha Saleh.

Bila Polda Riau menyebut tindakan represif yang mereka lakukan telah sesuai dengan hukum, menurut Ridha Saleh, "Tidak satu hukum di negara ini yang membenarkan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan sebuah persoalan."

"Kita justru balik bertanya atas komentar Polda Riau itu. Hukum mana yang membenarkan kita untuk melakukan tindakan kekerasan. Dalam kasus yang terjadi di lahan PT AA, sangat jelas sekali polisi telah melakukan pelanggaran HAM,"
tegas Mohammad Ridha Saleh.
(http://www.detiknews.com/read/2008/12/27/163934/1060026/10/komnas-ham-polda-riau-lakukan-pelanggaran-ham)
 

Sekitar 500 Rumah Warga Terbakar dan Dirusak


"Sebagian rumah dibakar oleh pasukan Brimob Polda Riau, dan sebagian rumah lainnya diratakan dengan alat berat. Alat berat ini merupakan milik PT Arara Abadi. Tindakan yang dilakukan pasukan Brimob Polda Riau sudah tidak manusiawi lagi," kata Ridha Saleh.

Ridha menegaskan, Komnas HAM tidak sependapat dengan Polda Riau yang mengatakan aparat hanya membakar gubuk-gubuk liar. Menurut Ridha Saleh, apa yang dirusak oleh polisi benar-benar rumah penduduk. Di bangunan itu petani hidup dengan keluarganya dengan bertani atau berkebun.

"Sekalipun rumah petani itu kondisinya seperti gubuk dan hanya terbuat dari dinding kayu, itu kan juga disebut rumah. Bukan berarti harus gedung yang megah baru disebut rumah," kata Ridha.

Pihak Komnas HAM juga tengah mengumpulkan dugaan pasukan Brimob membawa bom napalm saat bentrokan terjadi. Alat tersebut digunakan untuk membakar rumah penduduk.

"Kita masih mengumpulkan bukti. Sebab, dalam bentrok itu, pihak kepolisian menggunakan dua heli yang mengitari rumah-rumah penduduk. Warga mengklaim, setiap heli terbang di atas rumah mereka, maka rumah mereka terbakar. Sehingga ada dugaan pembakaran dilakukan lewat heli. Tapi untuk satu masalah ini kita masih perlu pembuktian lebih lanjut," kata Ridha.

Ridha menambahkan, polisi juga diduga melakukan penganiyaan terhadap warga. Penganiyaan itu dilakukan ketika polisi menangkapi warga untuk dijadikan tersangka penyerobot lahan perusahaan Sinar Mas Group.

"Banyak warga mengadukan tindakan kekerasan itu, berapa orang jumlahnya masih kita data. Tindakan polisi itu sangat kita sayangkan," kata Ridha.(cha/djo) http://www.detiknews.com/read/2008/12/27/144931/1059991/10/komnas-ham-500-rumah-petani-dirusak-dan-dibakar PT Arara Abadi harus bertanggungjawab!)
Komas HAM mendesak PT Arara Abadi (AA) bertanggung jawab atas bentrok berdarah antara Brimob Polda Riau dengan petani. Sebab, bentrok itu dipicu oleh permohonan perusahaan untuk mengusir warga desa.

"Pasukan Brimob itu hadir di sengketa lahan karena laporan polisi dari PT Arara Abadi ke Polda Riau. Dan sekarang segala sesuatu yang ditimbulkan atas bentrok itu harus menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Karena mereka yang membuat ulah ini," tegas Wakil Ketua Komnas HAM, Muhamad Ridha Saleh kepada pers, Sabtu (27/12/2008) di Pekanbaru.

Menurut Ridha, terjadinya konflik berdarah antara pasukan Brimob dengan petani di Riau, berawal dari surat laporan polisi PT AA yang meminta pengosongan lahan sengketa seluas 4.000 hektar. Dari surat laporan tersebut, lantas Polda Riau menurukan pasukannya.

"Kita akan minta keterangan dari pihak kepolisian, apa sebenarnya isi surat yang dilayangkan PT Arara Abadi itu. Sebab, dasar surat itu tadi, polisi mengusir warga desa dengan cara paksa," kata Ridha.

Pertanggungjawaban yang dimaksud, lanjut Ridha, pihak PT AA anak perusahaan Sinar Mas Group harus mengganti rugi segala kerugian yang ditimbulkan pasca terjadi konflik. Karena 500 rumah sudah diratakan dengan tanah serta harta benda milik warga juga turut dikubur pihak perusahaan.  "Kita akan merekomendasikan, agar perusahaan bertanggung jawab dalam kasus ini," tegas Ridha.

Komnas HAM juga meminta agar kasus sengekata lahan ini dapat diselesaikan pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau. Penyelesaian ini sebaiknya dilakukan dengan cara persuasif dan bukan dengan jalan kekerasan.

"Pemerintah Provinsi Riau harus dapat menyelesaikan semua konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Penyelesaian ini perlu dilakukan, agar tidak terjadi konflik seperti yang terjadi di Bengkalis," kata M. Ridha Saleh, Wakil Ketua Komnas HAM. (cha/djo) http://www.detiknews.com/read/2008/12/27/162323/1060011/10/komnas-ham-pt-arara-abadi-harus-bertanggungjawab (***)



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: http://www.kabarindonesia.com


 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sandy dan Syagung, Sukses di Ajang Debat - WUPID 2017oleh : Johanes Krisnomo
19-Okt-2017, 13:37 WIB


 
  Sandy dan Syagung, Sukses di Ajang Debat - WUPID 2017 Sandy Sanjaya Awaluddin (kiri) dan Syagung Gunawan May (kanan) dari Universitas Gajah Mada, terpilih sebagai 1st breaking team, dalam ajang debat Bahasa Inggris WUPID - World Universities Peace Invitational Debate, di Jakarta (14-15/10/17). Bersama Aldwin dan Ibrahim dari
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Ekspedisi NKRI Gelar Nikah Massal 20 Okt 2017 05:37 WIB

 

 

 

 

 
Pimpinan Redaksi HOKI 2017 09 Okt 2017 20:02 WIB


 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia