KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalDensus 88 Amankan Tersangka Teroris Poso oleh : Burhan
18-Okt-2014, 22:41 WIB


 
  KabarIndonesia - Makassar, Tim Densus 88 bekerjasama dengan Polda Sulsel dan Resmob Polres Bulukumba menangkap Firdaus alias Daus Bin Faisal (25), pemuda asal Salebba desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang diduga sebagai salah satu pelaku teror bom di
selengkapnya....


 


 
BERITA NASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 
Polsek Rappocini Tangkap Buronan 19 Okt 2014 00:16 WIB

 
Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

PerlindunganNya di Bebas Hambatan 16 Okt 2014 17:30 WIB

 
Tigi Menuju Perubahan! 25 Sep 2014 13:11 WIB


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
NASIONAL

SEKRETARIS MENTERI NEGARA BUMN: Rangkap Jabatan, Sah
Oleh : Adi Supriadi | 18-Jun-2008, 10:31:39 WIB

KabarIndonesia - Menteri Negara (Meneg) BUMN Sofyan Djalil mengungkapkan, hingga kemarin kementeriannya belum menyetujui pejabat negara yang telah mengundurkan diri sebagai komisaris.

Pihaknya masih akan melihat satu per satu pejabat dari Departemen Keuangan (Depkeu) yang mengundurkan diri. "Di mana-mana pemegang saham duduk sebagai komisaris untuk mengawasi perusahaan. Kalau pejabat tidak duduk di komisaris,siapa yang mengawasi BUMN. BUMN kan milik negara," tandas Sofyan Djalil di Jakarta kemarin.

Penegasan Kementerian Negara BUMN untuk mempertahankan pejabat negara yang rangkap jabatan juga disampaikan Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu. "Untuk menjaga kepentingan pemerintah di BUMN,masih sangat penting wakil pemerintah duduk di BUMN. Dari beberapa pengalaman, BUMN yang nggak ada wakil (pemerintah) jadi kendala rumit saat pemerintah ingin mengembangkan BUMN itu," paparnya.

Rangkap jabatan, kata dia, adalah hal yang sah karena ada landasan hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 29/1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PP No 100/2002 tentang Jabatan Struktural. "Dalam PP No 29 disebutkan bahwa pejabat yang rangkap jabatan harus mendapat izin atasannya. Dalam PP No 100 disebutkan bahwa pejabat tidak bisa merangkap dua jabatan struktural," ujarnya.

Menurutnya, wakil pemerintahan di BUMN masih dibutuhkan karena untuk menjaga kepentingan pemerintah. "Kalau tidak ada wakil pemerintah di BUMN, siapa yang akan menjaga aset negara," tanyanya. Mengenai conflict of interest yang mungkin terjadi,kata dia,memang tidak diperbolehkan, tapi kalau interest-nya sama menurutnya malah bagus.

Menurut Said, saat ini Kementerian Negara BUMN, Depkeu, dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara berkoordinasi agar dibuat peraturan pemerintah (PP). Peraturan tersebut guna mengatur mekanisme pengangkatan pejabat dan komisaris di BUMN, termasuk memperjelas soal definisi rangkap jabatan. Kementerian BUMN, menurut Said, mengusulkan tiga hal,yaitu bagaimana mekanisme pengangkatan komisaris dari pejabat pemerintah; kedua, pengertian konflik kepentingan (conflict of interest); dan ketiga, definisi rangkap jabatan.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah menghapuskan gaji rangkap yang diterima pejabat negara. Rangkap gaji dinilai tidak relevan dengan semangat reformasi birokrasi dan penghematan keuangan negara. KPK mengungkapkan, saat ini banyak pejabat negara setingkat eselon I, II maupun III merangkap sebagai komisaris di perusahaan-perusaha an BUMN.

Hal ini langsung direspons dengan pengunduran diri beberapa pejabat eselon I Depkeu sebagai komisaris BUMN. Di tempat terpisah,Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap tidak ada lagi pejabat tinggi negara yang merangkap jabatan sebagai komisaris di lima perusahaan. Menurut Kalla, pejabat yang merangkap sebagai komisaris di lima perusahaan BUMN akan sulit membagi waktu.

"Kita setuju, tentu harus ada penyesuaian. Artinya setidak-tidaknya jangan ada pejabat yang punya lima komisaris. Di lima tempat jadi komisaris semua, (itu) berlebihan. Akhirnya tidak ada waktu juga," kata Kalla saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Meski demikian,Wapres tidak mempersoalkan adanya pejabat yang merangkap satu jabatan menjadi komisaris di BUMN.Sebab,pemerint ah membutuhkan seseorang yang berasal dari lingkungan birokrasi untuk dijadikan wakil pemegang saham. "Pejabat jadi komisaris karena perusahaan ini milik negara menurut saya sah-sah saja. Kan negara harus ada wakilnya. Kalau tidak nanti yang mewakili negara profesional yang tak jelas lagi arahnya mau ke mana," papar Wapres.

Di samping itu, menurut Kalla,yang dipersoalkan oleh KPK adalah masalah rangkap gaji, bukan rangkap fungsi. Karena itu, pemerintah akan segera meluruskan masalah rangkap gaji tersebut. "Jadi ini ada pertanyaan, tidak boleh karena rangkap gaji atau fungsi? Isunya kanlewat KPK. Kalau karena gaji dobel, kita setuju. Tentu harus ada penyesuaian," ujar Wapres.

Anggota Komisi II DPR Lena Mariana Mukti men- dukung langkah reformasi birokrasi yang sedang digarap pemerintah.Namun, menurutnya, rangkap jabatan merupakan kewajaran dan ada manfaatnya bagi negara. "Rangkap jabatan bolehboleh saja karena secara fungsi mereka diperlukan. Asal jangan gaji (rangkap)," ucapnya. Namun Lena tidak setuju kalau rangkap jabatan sangat banyak karena tujuan utama masalah fungsi tak akan tercapai.

Terkait reformasi birokrasi, anggota Fraksi Persatuan Pembangunan ini mengatakan, pemerintah jangan melupakan masalah kualitas dan evaluasi. Menurutnya, evaluasi bisa saja dengan mudah dilakukan karena jumlah PNS tak terlalu banyak. "PNS itu hanya sekitar 4,2 juta.Saya rasa tidak akan terlalu sulit mengawasinya kalau benarbenar serius," tandasnya.


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik):
redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Sastra Tanpa Riset 05 Okt 2014 10:09 WIB

 

 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 
PNPM Desa Tulangan Rawan Gesekan 20 Okt 2014 12:52 WIB

 

 
Valentino Rossi Puji Marc Marquez 18 Okt 2014 23:59 WIB


 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia