Lomba Tulis YPHL : Pembangunan Pelestarian Hutan Berbasis Masyarakat di Pulau Nusakambangan
Oleh : Arif Yusuf Andrianto

28-Okt-2008, 19:40:11 WIB - [www.kabarindonesia.com]
Lomba Tulis YPHL
Pembangunan Pelestarian Hutan Berbasis Masyarakat di Pulau Nusakambangan

Pulau Nusakambangan terletak di sebelah Selatan Pulau Jawa dan berdampingan dengan kota Cilacap dengan luas pulau 210 km2 dengan panjang sekitar 36 km dan lebar 4 sampai 6 km. Secara administratif pemerintahan masuk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap. Sedangkang Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap itu sendiri merupakan salah satu kabupaten Daerah Tingkat II di Jawa Tengah yang terletak di Pantai Selatan bagian Barat Propinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat.
Pulau Nusakambangan ini dihuni oleh masyarakat Kampung Laut dan sejumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Kampung Laut ini adalah sebesar 13.540 jiwa dengan kepadatan penduduknya 93 jiwa/km2. Dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Kampung Laut merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit.
Nusakambangan dikenal sebagai kawasan hutan lindung yang banyak menyimpan kekayaan flora dan fauna dengan ciri-ciri khusus. Di pulau itu terdapat hutan seluas 12.106 hektare lebih yang berfungsi sebagai paru-paru dan penyimpan energi. Fungsi dan peranan hutan di pulau itu telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Cilacap, khususnya masyarakat yang tinggal di
kawasan Kampung Laut.
Dalam perkembangannya hutan di Pulau Nusakambangan mengalami kerusakan. Menurut data terakhir sekitar 5.000 hektar dari 16.000 hektar hutan di Pulau Nusakambangan rusak parah.
Keberadaan penambangan batu kapur yang dilakukan oleh PT Semen Cibinong sejak tahun 1975 memberikan sumbangsih terhadap kerusakan hutan di pulau tersebut. Selain itu munculnya aksi pencurian kayu juga memperparah kondisi hutan. Pencurian kayu di Pulau Nusakambangan mengalami peningkatan mulai tahun 1978. Sedangkan penebangan hutan di Nusakambangan mulai marak pada pascagerakan reformasi 1997. Hutan yang tadinya terjaga, mulai saat itu dirambah para pencari kayu.
Pelestarian hutan harus segera dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk akibat rusaknya hutan di pulau tersebut. Selain membawa dampak pada menurunnya kualitas keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, kerusakan hutan tersebut juga akan membawa dampak pada rusaknya wilayah pesisir Selatan Jawa Tengah akibatnya gelombang dari Samudera Hindia akan mudah menghantam pesisir Selatan. Pemerintah sudah jelas-jelas mengeluarkan perundangan tentang kehutanan yang mempunyai kekuatan hukum, tetapi kenyataannya sangat bertolak belakang dengan pelaksanaan di lapangan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Bab V Pengelolaan Hutan pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan undang-undang tersebut maka sangat ironis sekali jika masih terdapat eksploitasi hasil hutan berupa penebangan pohon di kawasan hutan lindung Pulau Nusakambangan. Terlebih lagi bila penebangan tersebut tergolong ilegal.
Konservasi hutan adalah salah satu jalan keluar bagi permasalahan kerusakan yang mengancam hutan di Pulau Nusakambangan.
Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 92 ayat 2, dinyatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan kepemilikan dari sarana dan prasarana yang dibangun. Selaras dengan pengertian tersebut maka peranan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai fasilitator.
Sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat memberi kesempatan kepada pihak lain yang berkompeten serta mendorong inovasi untuk meningkatkan pelestarian hutan di wilayah Pulau Nusakambangan.
Peranan pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai fasilitator sangat penting dalam kegiatan pembangunan kelestarian hutan di Nusakambangan. Fasilitasi tidak diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis maupun non teknis secara terus menerus kepada masyarakat sekitar yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun dan mengelola sendiri sarana dan prasarana yang ada . Selain itu pemerintah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang berkompeten dalam pembangunan pelestarian hutan, seperti pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat.
Sekarang ini penguasaan atas Pulau Nusakambangan sendiri dilakukan oleh beberapa lembaga antara lain BKSDA Provinsi Jawa Tengah, Departemen Hukum dan HAM (Depkumham), dan PT Semen Holcim Tbk. Oleh karena itu upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan selama ini di Pulau Nusakambangan perlu dikembangkan lagi dengan membangun kerja sama yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut demi kelesatarian hutan di sana.
Peran aktif masyarakat
Seluruh masyarakat harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan pelestarian hutan. Strategi pelaksanaannya meliputi :
a. Mengembangkan motivasi masyarakat melalui pendidikan formal dan informal
Masalah pelestarian hutan lebih bersifat pribadi. Perubahan- perubahan yang terjadi terletak pada tingkat individu. Untuk meningkatkan pemahaman (awarness) masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan maka penyadaran perlu diberikan sejak sekolah dasar. Murid sekolah dasar diberikan contoh-contoh dan gambar-gambar yang merangsang imajinasi mereka dalam berperilaku terhadap alam sekitar, terutama tentang pelestarian hutan. Sehingga diharapkan setelah mereka menginjak usia dewasa sudah mempunyai bekal yang cukup guna mendukung pelestarian hutan.
Pendidikan lainnya juga dapat dilakukan melalui majalah yang diterbitkan khusus memuat pesan-pesan tentang pelestarian hutan, pembahasan dan atau diskusi difasilitasi oleh orang-orang yang sudah terlatih dalam hal pelestarian hutan.
b. Meningkatkan kepedulian masyarakat
Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pelestarian hutan sangatlah penting. Keterlibatan tersebut adalah salah satu upaya untuk meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hutan serta sebagai upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat secara bertahap. Rasa memiliki dari masyarakat akan melahirkan kepedulian dalam memelihara kelestarian hutan.
Kepedulian masyarakat tersebut perlu dibangun dan dibangkitkan dengan upaya-upaya kampanye penyadaran tentang arti pentingnya kelestarian hutan. Dan hal tersebut harus dilakukan secara kontinyu, tidak hanya dilakukan ketika ada acara-acara tertentu saja.
c. Mengembangkan kerangka peraturan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam rangka melestarikan hutan
Peraturan dibutuhkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan melindungi terjadinya penyimpangan terhadap peran serta masyarakat pada semua tahapan pembangunan pelestarian hutan. Mengingat proses pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu yang cukup lama maka terobosan-terobosan peraturan perlu dilakukan untuk mengakomodasikan pembangunan pelestarian hutan yang bertumpu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, penegakan hukum, tanggap, berwawasan ke depan, pengawasan, efisiensi dan efektivitas serta profesionalisme menjadi dasar dalam kerangka peraturan tersebut.
d. Meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang teknik dalam pembangunan dan pengelolaan kelestarian hutan.
Menjadikan masyarakat sebagai peran utama dalam pembangunan kelestarian hutan tentu harus didukung dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam seluruh aspek, khususnya bidang teknik.
Dalam aspek teknik, masyarakat perlu dilatih untuk mengenali dan memahami karakteristik teknologi yang tepat guna serta sesuai dengan kondisi hutannya. Oleh karena itu dukungan dalam bantuan teknis sangat dibutuhkan, baik yang berasal dari pemerintah (pusat dan daerah), LSM dan swasta.
e. Mengembangkan pola monitoring dan evaluasi hasil pembangunan pelestarian hutan
Perlu dilakukan penyempurnaan subsistem monitoring dan evaluasi yang selama ini dipergunakan agar lebih berorientasi kepada tercapainya tujuan dari program pembangunan pelestarian hutan.
Proses monitoring dan evaluasi tersebut harus dilakukan mulai dari kelompok masyarakat, pemerintah kota/ kabupaten, propinsi dan pusat. Sehingga segala sesuatu yang terjadi berkenaan dengan kelestarian hutan tersebut dapat terkontrol dengan baik.
Diharapkan dengan adanya pembangunan pelestarian hutan yang berbasiskan masyarakat ini dapat menjadikan inspirasi bagi kalangan tertentu khususnya pemerintah Kabupaten Cilacap dan masyarakat sekitar Pulau Nusakambangan demi terselamatkannya hutan di pulau tersebut dari kerusakan.


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com