Perda Nomor 1/1990 Mati Suri; Mungkinkah Masih Terealisir?
Oleh : Melani Butarbutar

23-Jan-2009, 17:07:15 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Konon sejak tahun 70-80-an, kawasan Danau Toba khususnya kota Parapat, Tigaraja, Tigaras dan Haranggaol di Simalungun, Tongging di Kabupaten Karo; Tomok, Tuktuk, Ambarita, Simanindo dan Balige (Tapanuli Utara) telah berkembang menjadi daerah tujuan wisata ditandai dengan banyaknya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, apalagi Parapat berada pada jalur lintas Sumatera-Jakarta via Tapanuli, maka tak ayal lagi waktu itu banyak berdiri hotel yang dikelola swasta dan pemerintah dari kelas melati hingga kelas bintang, rumah  rumah penduduk yang juga dijadikan sebagai rumah tinggal wisatawan mancanegara. 

Hotel dan usaha industry pariwisatapun tumbuh subur dibangun persis di pantai Danau Toba, bahkan banyak juga penduduk yang pindah dari kawasan bukit dan membangun rumah di pinggir pantai. Menurut hasil pengukuran para ahli ketika itu tinggi permukaan air Danau Toba berada pada 905 meter diatas permukaan laut yang dijadikan sebagai batas normal ketinggian danau termasuk menjadi patokan dalam Perda Nomor 1 Tahun 1990.

Pada waktu itu,  pendirian bangunan yang menjamur di pinggir pantai belum ada aturan, kecuali aturan mengenai  pendirian bangunan di kawasan perkotaan dan ibukota kecamatan dipersyaratkan 12 meter dari as jalan dan wajib memiliki ijin bangunan. 

Maka berdirilah hotel dan penginapan menghadap pantai diatas tanah milik pribadi atau tanah yang dibeli dari masyarakat, dan menurut para orangtua setempat  sesuai aturan adat yang berlaku,  pantai atau "kaki" tanah juga menjadi hak pemilik hotel/rumah hingga ke danau artinya pantai juga menjadi kawasan hotel yang kemudian ditembok dan dibuat dermaga kapal.  

Hotel-hotel yang berdiri ketika itu persis di tepi pantai antara lain hotel Samosir, Hotel Danau Toba, Hotel Sibigo, Hotel Natour dan home stay di lokasi pantai bebas yang dipindahkan ke terminal Sosor Saba di Parapat;, Hotel Silintong, Toba Beach Hotel, Toledo Inn, Carolina Cottage, dan beberapa rumah penginapan di kawasan Tuktuksiadong serta di Pulau Tao Simanindo, Samosir.

Sementara waktu berjalan terus, perubahan musim yang kadang ekstrim dan beroperasinya PLTA Asahan yang turut ditengarai menyebabkan surutnya air danau Toba, tumbuh suburnya industry pariwisata, arus wisatawan yang makin besar, pembuangan limbah hotel, limbah kapal dan limbah rumah tangga dan penggunaan pestisida yang menggelora  dalam berbagai usaha masyarakat langsung ke Danau Toba tanpa disadari berdampak pada pencemaran air Danau Toba dikhawatirkan semakin tinggi. 

Masyarakat di kawasan Danau Toba ketika itu belum menyadari bahwa air Danau Toba sudah tercemar, mereka tetap saja mengambil air minum dan mandi di Danau Toba, kendatipun terdengar issu bahwa pencemaran telah melewati ambang batas. Issue ini diredam Pemerintah karena dianggap belum diketahui pihak luar dan kuatir akan berdampak pada penurunan arus wisatawan, namun Pemerintah diam-diam melakukan penelitian, memprakarsai pembentukan lembaga atau Yayasan yang tidak diketahui hasil kerjanya, serta melakukan pembangunan IPAL sepanjang pantai Parapat-Tigaraja hingga Ajibata, kini IPAL tersebut tidak lagi beroperasi.

Dilatarbelakangi hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan sebuah peraturan yang diharapkan dapat menyelamatkan dan melestarikan kawasan Danau Toba yakni  Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba, antara lain ditetapkan larangan mendirikan bangunan dipinggir pantai sejauh 50 meter dari bibir pantai (air), dilarang mendirikan bangunan yang dapat menghambat pandangan kea rah pantai, untuk penegakannya di lapangan Pemerintah Daerah diharapkan membuat patok atau pilar batas 50 meter di wilayah pantai masing-masing. 

Beberapa Pemerintah Tingkat II di kawasan Danau Toba, misalnya Kabupaten Tapanuli Utara pada waktu itu juga mengeluarkan Perda tentang Larangan menguasai dan mengusahai tanah pangeahan (tanah yang timbul akibat surutnya air Danau Toba), namun Perda ini juga terabaikan menjadi aturan diatas kertas  tidak terealisasi di lapangan seiring dengan perubahan politik pemerintahan daerah dan pergantian para Pimpinan di tingkat Provinsi dan Daerah Tingkat II.

Sebagaimana disebutkan bahwa disaat sebelum dan Perdasu Nomor 1/1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba disosialisasikan dan dilaksanakan, kondisi realitas di kawasan Danau Toba sangat tidak mendukung. Permukaan Danau Toba makin surut mencapai 900-902 meter dpl hingga memunculkan tanah kering di tepian Danau Toba, tercatat ratusan hektar tanah "pangeahan" terutama pada pinggiran Danau yang landai, seperti di kawasan bagian Utara hingga Barat dan Selatan pulau Samosir.

Untuk waktu yang cukup lama sekitar tahun 1988 hingga 1995, tanah timbul akibat surutnya Danau Toba dimanfaatkan masyarakat pemilik tanah berbatasan menjadi ladang dan sawah, ditanami hortikultura dan tanaman berbuah bahkan membangun rumah tempat tinggal, sementara di kawasan wisata seperti di Tuktuksiadong, Tomok, Ambarita, pantai yang kering ditimbun tanah dan batu untuk memperluas lokasi usahanya (hotel, taman dan dermaga)

Ketika itu persoalan yang muncul ditengah perselisihan masyarakat adalah pertengkaran bahkan bentrok fisik antar penduduk yang mengklaim pemilikan atas tanah pangeahan termasuk upaya masyarakat menentang Pemerintah yang menetapkan tanah tersebut sebagai tanah Negara.
       
Dengan demikian sesungguhnya Perdasu Nomor 1/1990 dan Perda Tapanuli Utara tentang tanah pangeahan tidak dapap diberlakukan dan diperhadapkan pada kondisi factual yakni dikawasan yang dilarang sudah banyak berdiri bangunan dan sumber mata pencaharian penduduk. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan tidak mungkin dapat mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan bagi hotel dan bangunan lain ditepi Danau Toba dan selanjutnya banyak usaha pariwisata tidak memiliki ijin operasional dan ijin lainnya karena IMBnya tidak ada, hingga saat ini tentunya.

Perda Nomor 1/1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba  telah 18 tahun tidak dijalankan, mati suri, tanpa ada yang bertanggungjawab untuk menjalankannya walaupun lima tahun belakangan ini ada lembaga-lembaga yang dibentuk dalam rangka penanganan dan pelestariannya antara lain BKPEKDT, LTRM. Mati surinya Perda Nomor 1/1990 tersebut telah mengakibatkan kawasan Danau Toba danau terbesar kedua di dunia sesudah danau Victoria di Afrika ini tampak semrawut dan tidak lagi member  manfaat maksimal bagi masyarakat, padahal kawasan Danau Toba sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dan objek pariwisata nasional.

Pertanyaannya adalah siapakah yang mampu membangkitkan kembali Perda tersebut?  Harapan ditujukan kepada  Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibawah pimpinan Gubernur Sumatera Utara  Syamsul Arifin, akan dapat merealisasinya di lapangan, kendatipun diakui bahwa untuk menata kawasan ini  butuhwaktu dan keterlibatan semua elemen masyarakat,  dan Daerah sekitar bertanggung jawab terhadap pengelolaan ekosistem dari pencemaran.  

Khusus untuk penanganan kawasan Danau Toba sebagai kawasan pengembangan pariwisata, Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 16/2005 tentang Koordinasi dan keterpaduan semua Lembaga  Pemerintah di tingkat Pusat (Departemen dan Non Departemen) sampai ke tingkat Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan jajarannya) untuk memberi perhatian bagi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.

Bagaimanapun juga, upaya penataan kawasan ini akan sangat berat dan sulit, dan tidak sekedar menegakkan peraturan melalui penerapan hukum, tetapi harus diperhatikan betapa perkembangan kehidupan masyarakat dan banyaknya usaha/perusahaan yang telah eksis seperti peternakan ikan/KJA, usaha transportasi/ferry, usaha peternakan di kawasan ini.

Kita sangat yakin, pemerintah akan dapat mencari solusi dan menyelesaikan persoalan penataan kawasan Danau Toba tanpa ada yang merasa dirugikan atau diabaikan, terutama mengingat saat ini sudah banyak kegiatan/usaha yang berdiri di kawasan tersebut yang "melanggar" Perda.  Semoga berhasil. (*)

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik):
redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://kabarindonesia.com//