Problem Sampah Pesisir di Kawasan Kota Pantai Ternate
Oleh : Nasrun Andika Nurdin

25-Mei-2009, 00:26:08 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - “Penanganan sampah pesisir di Ternate sangat kompleks, setidaknya ada 3 hal yang mempengaruhi yaitu sampah dari masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas di wilayah pesisir, sampah kiriman dari wilayah daratan atas (up land) yang mengalir dari barangka dan selokan yang bermuara ke pesisir dan pantai, serta sampah kiriman dari daerah pesisir lain yang berdekatan dengan Ternate, akibat dari pola sirkulasi arus air.”


DEWASA ini, perkembangan kota memperlihatkan kecenderungan kembali ke pantai, yang kemudian oleh banyak ahli perkotaan mengembangkan konsep Kota Pantai seperti garden city, agropolitan, water frontcity, river side city dan lain-lain, yang kesemuanya menghendaki terwujudnya sustainable ecocity development. Sebagai kota pantai  maka dalam sistem tata ruang, kegiatan pembangunan tentunya terpusat di pantai.

Hal ini mengakibatkan kawasan pantai sering mendapat tekanan berat akibat dari kegiatan pembangunan dan kelebihan populasi. Salah satu masalah klasik yang hingga saat ini menghantui wajah kota pantai termasuk Kota Ternate, adalah penanganan sampah pesisir.
   
Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Ternate, Drs A. Malik Ibrahim MTP, persoalan sampah pesisir sebenarnya sangat kompleks, setidaknya ada 3 hal yang mempengaruhi timbulan sampah pesisir diantaranya : Pertama, kesadaran masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas di lingkungan pesisir, sering menganggap wilayah pantai sebagai tempat pembuangan sampah yang gratis, relatif murah dan mudah (praktis). 

Hal ini selain disebabkan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan yang tidak memadai, juga kurangnya informasi tentang kebersihan lingkungan, telah menyebabkan perairan pesisir menjadi “keranjang sampah” dari berbagai macam kegiatan manusia baik yang berasal dari dalam wilayah pesisir maupun di luarnya (lahan atas dan laut lepas). Akibatnya pembuangan sampah sembarangan telah mengurangi nilai keindahan dan kenyamanan “kemolekan” lingkungan pantai Ternate.

Kedua, sebagai outlet dari daratan, sampah pesisir tidak bisa dilepaskan dari lahan atas (up land). Aktivitas manusia di wilayah daratan (land based activity), seperti membuang sampah di barangka dan selokan secara langsung menyebabkan terjadinya banjir, dan pada gilirannya sampah tersebut bermuara ke wilayah pesisir. Ketiga, sebagai kota pantai, sampah-sampah pesisir juga tidak dapat dilepaskan dengan pola sirkulasi arus air sehingga mempengaruhi keberadaan sampah. Untuk itu juga perlu ada kerjasama antar Pemerintah Daerah, seperti peraturan daerah bersama  terhadap model penanganan sampah pesisir.

Dari hasil kajian BLH, terdapat beberapa masalah terkait pengelolaan sampah pesisir, diantaranya: konsentrasi peningkatan penduduk di wilayah pesisir; Pola konsumsi masyarakat belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan, seperti penggunaan kemasan berupa kantong plastik, kaleng, dll yang bersifat non biodegradable masih tinggi; Belum adanya pemberian kesempatan pada masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah (dalam koridor pelayanan publik); Rendahnya jumlah dan kualitas sarana & prasarana pengelolaan sampah; Belum berkembangnya mekanisme insentif-disinsentif; Pengelolaan sampah dengan model 3R (Reuse, Reduse dan Recycle) belum berjalan baik; Upaya pengelolaan sampah belum terintegrasi sebagai bagian dari pengendalian pencemaran; serta belum adanya kebijakan yang bersifat menyeluruh dan konsisten (master plan) dalam pengelolaan sampah perkotaan (khususnya pesisir).

Menurut A Malik Ibrahim, problem mendasar yang dirasakan adalah masih rendahnya kesadaran sebagian orang terhadap kebersihan lingkungan yang sering menganggap sungai, laut atau badan air sebagai tempat pembuangan sampah yang gratis, sehingga estetika dari suatu kota pantai menjadi sirna dan menyebabkan nilai sektor pariwisata menjadi turun akibat limbah yang masuk ke pantai.

Padahal salah satu daya tarik kota pantai adalah keindahan dari pantai itu sendiri baik kebersihan air lautnya maupun penataan ruang terbuka hijaunya sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh stakeholders. Selain itu, pencitraan kota pantai harus terlihat dari penataan, tingkat kebersihan dan keindahan kawasan pantai. Dan salah satu kunci dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan pantai adalah peningkatan pemahaman perencanaan kota (manajemen) dan pelaku pembangunan akan pentingnya nilai strategis sumberdaya pesisir bagi kelangsungan pembangunan.
   
Sejatinya, pengelolaan sampah pesisir perlu dielaborasi lebih jauh dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu Aspek Teknis, Aspek Kelembagaan, dan Aspek Manajemen dan Keuangan. Dengan 3 aspek ini, dapat dilakukan suatu rencana tindak (action plan) yang meliputi, (1) melakukan pengenalan karekteristik sampah pesisir dan metoda penanganannya, (2) merencanakan dan menerapkan pengelolaan persampahan secara terpadu (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir), (3) memisahkan peran pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang ada dengan fungsi operator pemberi layanan, agar lebih tegas dalam melaksanakan reward & punishment dalam pelayanan, (4) menggalakkan program Reduce, Reuse dan Recycle (3 R) agar dapat tercapai program zero waste pada masa mendatang, (5) melakukan pembaharuan struktur tarif dengan menerapkan prinsip pemulihan biaya (full cost recovery) melalui kemungkinan penerapan tarif progresif, dan mengkaji kemungkinan penerapan struktur tarif yang berbeda bagi setiap tipe pelanggan (6) mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih bersahabat dengan lingkungan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi bahan buangan.

    Bagi Malik Ibrahim, Cukup banyak rencana kota yang bagus tetapi dalam era perubahan yang begitu cepat menjadi  tidak aplicable atau dalam kurun waktu tertentu sudah tidak dapat menampung aspirasi pembangunan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan pembangunan suatu perkotaan.  Pembangunan yang ada di ekosistem kota pantai memerlukan kualitas lingkungan yang baik. Dengan demikian, setiap kegiatan perlu diukur sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara bersamaan dan serasi dan ramah lingkungan. (***)

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://kabarindonesia.com/