Kontroversi Surat Perintah 11 Maret 1966
Oleh : Wahyu Barata

13-Mar-2011, 07:00:11 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Soekarno yang masih teguh pada pendiriannya seolah tidak tahu harus berbuat apa. Dengan kekuasaannya sebagai presiden, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pun dibubarkan dan mahasiswa dilarang berkumpul hingga batas jumlah tertentu. Tetapi perjuangan mahasiswa tidak berhenti, angkatan darat semakin kuat daya tawarnya di hadapan Bung Karno. Bung Karno butuh keamanan, keselamatan diri dan keluarganya. Pasukan Cakrabirawa saja tidak cukup. Angkatan darat yang main mata dengan mahasiswa itu kemudian mendapatkan apa yang diinginkannya lima bulan setelah Gerakan 30 September 1965.

Tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (biasa disingkat Supersemar) kepada Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), Mayor Jendral Soeharto, menginstruksikan kepadanya selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk memulihkan keamanan.    

Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Supersemar. Ia memerintah Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Soeharto memanfaatkan kekuasaan tak terbatas ini pertama kali untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Soekarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktator militer sampai bulan Maret 1967.   

Sementara kepemimpinan PKI terus menghimbau massanya agar menuruti kewenangan rezim Soekarno-Soeharto. D. N. Aidit yang melarikan diri, ditangkap dan dibunuh TNI pada tanggal 24 November 1967, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh sekretaris ke dua PKI Nyoto.


Isi Supersemar

Dalam bidang politik, pemerintah dan rakyat Indonesia melakukan tiga tindakan dalam menumpas PKI, yaitu:

1). Menertibkan lembaga-lembaga/badan-badan kenegaraan yang telah menyimpang dari isi dan maksud Undang-Undang Dasar 1945, dan mengembalikannya pada ketentuan yang sebenarnya.

2). Menertibkan produk dan keputusan lembaga negara yang telah menyimpang dan mengembalikannya pada aturan yang sebenarnya, seperti tata peraturan perundang-undangan, pidato-pidato presiden yang telah menjadi aturan formal kenegaraan.

3). Pembersihan lembaga atau badan kenegaraan serta lembaga kemasyarakatan dari orang-orang komunis dan yang terlibat Gestapu/PKI, dengan memberhentikan dan mengadili (menahan dan menghukum) mereka.

Dengan menggunakan legalitas Supersemar yang diberikan Soekarno (sebagai presiden konstitutional dan sah) kepada Soeharto (Pangkostrad yang akhirnya telah menjadi penguasa faktual), maka Soeharto telah membubarkan PKI dan semua organisasi yang bernaung di bawahnya dan menyatakan ajaran komunisme atau marxisme sebagai ajaran terlarang di seluruh wilayah Indonesia (dengan Surat Keputusan No. 1/3/1966, tanggal 12 Maret 1966).    

Kemudian menahan dan memberhentikan 63 anggota DPR - GR 15 orang mentri yang diduga terkait PKI dan komunisme dari jabatan masing-masing. Usaha penghancuran PKI dan komunisme berlanjut ke daerah. Kekuatan anti PKI dan komunisme yang berawal di Jakarta, menjalar dengan cepat ke seluruh wilayah Indonesia. Di sinilah peranan angkatan 66 yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) menjadi sangat penting dan menonjol.


Keluarnya Supersemar
   
Menurut versi resmi, awal keluarnya Supersemar ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno melantik kabinet Dwikora yang disempurnakan, dikenal dengan "Kabinet 100 Mentri". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai pimpinan pasukan pengawal Presiden (Cakrabirawa) melaporkan bahwa banyak "pasukan liar" atau "pasukan tak dikenal" yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad yang dipimpin Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet yang diduga terlibat G 30 S/PKI, di antaranya adalah Wakil Perdana Mentri I Soebandrio. Berdasarkan laporan ini, Wakil Perdana Mentri I Soebandrio, Wakil Perdana Mentri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter. Sementara sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Mentri II Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor.    

Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi presiden menggantikan Soekarno) yang saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G 30 S/PKI. Mayor Jendral Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit (sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai skenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebuah kejanggalan). Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi angkatan darat, Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amir Mahmud, Brigadir Jendral Basuki Rahmat ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Soekarno. Setibanya di Istana Bogor, malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi angkatan darat itu dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut mengatakan bahwa Mayor Jendral Soeharto mampu mengendalikan situasi dan keamanan bila diberi surat tugas atau surat kuasa yang memberi kewenangan kepadanya untuk bertindak. Menurut Jendral (Purnawirawan) M. Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno terjadi hingga pukul 20.30 malam. Akhirnya Presiden Soekarno menyetujui dan membuat surat perintah sebelas Maret yang hingga kini populer disebut Supersemar.     
      
Supersemar yang ditujukan kepada Mayor Jendral Soeharto sebagai panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu, memulihkan keamanan dan ketertiban, tiba di Jakarta tanggal 12 Maret 1966 pada pukul 01.00 waktu setempat dan dibawa oleh sekretaris Markas Besar Angkatan Darat, Brigadir Jendral Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono yang ketika itu menerima telepon dari Mayor Jendral Sutjipto, ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul sepuluh malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan selesai malam itu. Ini perintah Pangkopkamtib, Mayor Jendral Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Supersemar itu tiba.


Kotroversi Supersemar   

Menurut penuturan salah seorang dari tiga perwira tinggi angkatan darat yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka kembali membacanya dalam perjalanan pulang ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi berkomentar, "Lho ini kan perpindahan kekuasaan."

Beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang, dan tidak jelas surat ini hilang oleh siapa dan di mana? Karena pelaku sejarah peristiwa "lahirnya Supersemar" ini sudah meninggal. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan di sebuah bank. Menurut kesaksian Letnan Satu (Purnawirawan) Sukardjo Wilardjito, salah seorang mantan pengawal kepresidenan, yang ditulis di berbagai media massa pasca reformasi 1998.  Perwira tinggi yang datang ke Istana Bogor pada dini hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 bukan tiga orang, tetapi empat orang, Brigadir Jendral M. Panggabean turut serta waktu itu. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigadir Jendral M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar Angkatan Darat berwarna merah jambu. Brigadir Jendral M. Panggabean dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat menodongkan pistol ke arah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Supersemar yang tidak jelas apa isinya.  Letnan Satu (Purn.) Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden membalas menodongkan pistol ke arah para jendral, namun Presiden Soekarno memerintahkan Sukardjo menurunkan dan menyarungkan pistolnya. Kemudian Presiden Soekarno menandatangani surat itu, seraya berpesan, kalau situasi sudah aman mandat itu harus dikembalikan.    

Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu pulang ke Jakarta, Presiden Soekarno mengatakan kepada Sukardjo bahwa ia harus keluar dari istana.

"Saya harus keluar dari istana dan kamu harus hati-hati," ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tak lama kemudian (berselang sekitar 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan Kostrad, Letnan Satu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti, kemudian ditangkap dan ditahan di rumah tahanan militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Sukardjo Wilardjito, Jendral (Purn.) M. Jusuf dan Jendral (Purn.) M. Panggabean membantah peristiwa itu.   

Menurut kesaksian A. M. Hanafi dalam bukunya "A. M. Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto", seorang mantan duta besar Indonesia di Cuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu (Purn.) Sukardjo Wilardjito yang mengatakan Jendral M. Panggabean juga datang ke Istana Bogor bersama tiga jendral lain (Amir Mahmud,Basuki Rahmat, dan M. Jusuf) pada tanggal 11 Maret 1966 malam, yang menodongkan pistol terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Begitu juga sebagian besar mentri sudah menginap di Istana Merdeka untuk menghindari kalau datang esok harinya, demonstrasi-demonstrasi sudah berjubel di Jakarta. A. M. Hanafi hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Mentri III Chaerul Saleh.  Menurut tulisannya dalam buku itu, ketiga jendral tadi pergi ke Istana Bogor, menemui Presiden Soekarno yang berangkat ke sana lebih dulu. Mereka bertolak dari Istana Merdeka, di mana sebelumnya Brigadir Jendral Amir Mahmud menelpon Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, meminta izin untuk datang ke Bogor. Semua itu ada saksinya.    

Ketiga jendral itu membawa teks yang sekarang terkenal dengan nama Supersemar. Di sana Bung Karno tidak ditodong sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar, istana telah dikelilingi para demonstran dan tank-tank. Karena situasi telah memanas, Bung Karno menandatangani surat itu. A. M. Hanafi mengungkapkan, sepengetahuannya, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama mentri-mentri lain. Jendral M. Panggabean tidak datang ke Bogor, pada waktu itu menjabat sebagai Mentri Pertahanan dan Keamanan tidak hadir.


Yang Mengetik Supersemar
   
Siapa sebenarnya yang mengetik Supersemar tersebut masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letnan Kolonel (Purn.) TNI AD Ali Ebram, saat itu sebagai staff asisten I Intelijen Resimen Cakrabirawa.    

Kesaksian yang disampaikan kepada sejarahwan asing, Ben Anderson, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat berkop Markas Besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan.   

Arsip Nasional telah melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini, bahkan telah berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn.) M. Jusuf, saksi terakhir, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, hingga akhir hayatnya 8 September 2004, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang waktu itu menjabat Mentri Sekretaris Negara, Jusuf Kalla, dan M. Saelan, bahkan meminta Dewan Perwakilan Rakyat  memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang usaha Arsip Nasional tak pernah terwujud.  Setelah mantan Presiden Soeharto, saksi kunci lainnya, wafat pada tanggal 27 Januari 2008, sejarah Supersemar semakin sulit diungkap sehingga kalangan sejarahwan dan hukum Indonesia mengatakan bahwa peristiwa G 30 S/PKI dan Supersemar adalah salah satu dari sekian sejarah Indonesia yang masih gelap. (*)

Disarikan dari berbagai sumber.
Penulis: peminat sejarah

Sumber gambar: Google 


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com