KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
HukumRUU Omnibus Law Inskonstitusional Buruh Minta Stop Pembahasan Sidang Paripurna DPR RI oleh : ">
05-Okt-2020, 04:26 WIB


 
 
KabarIndonesia - Berbagai serikat pekerja yang merupakan afiliasi global unions federations menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tingkat pertama pada Sabtu malam (3/10). Mayoritas fraksi di DPR RI dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat
selengkapnya....


 


 
BERITA INTERNASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
M E R D E K A !!! 17 Aug 2020 06:01 WIB

Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
INTERNASIONAL

Media Australia Sebut Indonesia Akan Jadi Hotspot Covid-19 Dunia
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 23-Jun-2020, 12:15:07 WIB

KabarIndonesia - Melansir berita PR Cirebon yang ditulis Khairunnisa Fauzatul A, (23 /6), Indonesia mendadak mendapat sorotan di negeri sebelah, Australia. Ini terjadi setelah media Australia, The Sydney Morning Herald (SMH) dengan berani menyebut Indonesia sebagai hotspot atau pusat Covid-19 dunia.

Tulisan karya James Masola dengan judul 'The World Next Coronavirus hotspot is emerging next door' telah terbit pada 19 Juni 2020 lalu. Tulisan itu memuat pengamatan kurva penularan Covid-19 yang berbeda di Indonesia dari kebanyakan negara Asia Tenggara lainnya.

Dalam arti lain, saat kebanyakan negara di Asia Tenggara berhasil melandaikan kurva, Indonesia justru meningkatkan, sehingga media itu juga menyebut Pemerintah Indonesia telah gagal berperang melawan Covid-19.

Ini jelas menjadi kabar yang tak menyenangkan karena Indonesia seperti berada dalam ujung jurang. Bahkan, pemerintah Indonesia disebut

"Ketika perhatian dunia mengarah pada Amerika Serikat, India, Rusia, dan Brazil yang mencatat infeksi harian hingga puluhan ribu, Indonesia berada di bawah radar," demikian bunyi tulis SMH yang dikutip pada Selasa, 23 Juni 2020.

Tulisan pun berlanjut dengan mengeluarkan hasil pengamatan bahwa selama delapan dari 10 hari terakhir, SMH telah mencatat lebih dari 1000 infeksi baru setiap hari, dan hanya di bawah 1.000 pada dua hari lainnya.

Bahkan, para epidemiologis pun khawatir jumlah kasus dapat melewati 60 ribu kasus dalam dua pekan mendatang, meski saat ini berada di angka 42.762 kasus.

Kemudian, SMH juga mengkritik tingkat tes Covid-19 di Indonesia begitu amat memprihatinkan, karena berada di posisi 163 dengan total 2.193 tes per satu juta orang. Sedangkan, ini jelas tak sebanding dengan tingkat kematian yang tinggi secara proporsional.

Alih-alih penanganan diperketat, Pemerintah Indonesia justru mulai melonggarkan pembatasan pergerakan publik yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini terlihat dengan transportasi umum, penerbangan, pusat perbelanjaan, gereja dan masjid mulai dibuka di kota-kota, termasuk di DKI Jakarta.

Sementara Reuters melaporkan ada ratusan anak di Indonesia yang diyakini meninggal karena Covid-19. Secara resmi, ada 380 anak yang meninggal dalam klasifikasi "orang dalam pemantauan" yang berarti mereka menunjukkan gejala virus tetapi belum diuji.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia disebut SMH sebagai negara yang buruk dalam menangani pandemi Covid-19. "Hampir sejak awal, pemerintah Indonesia telah menangani pandemi ini dengan buruk," demikian bunyi tulisan SMH.

Ini didasarkan pada respon Pemerintah Indonesia yang sangat mengerikan saat mengetahui keberadaan virus corona di dunia. Mulai dari Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang menyatakan sejak awal bahwa kekuatan doa akan melindungi negara.

Kemudian berlanjut dengan pengakuan Presiden Joko Widodo bahwa informasi Covid-19 telah dirahasiakan dari publik untuk menghindari bahaya. Sedangkan, ada banyak penguncian yang tertunda, larangan orang mudik selama liburan keagamaan, tingkat pengujian yang buruk dan sekarang pelonggaran pembatasan karena jumlah kasus meningkat.

"Butuh waktu hingga 2 Maret bagi pemerintah(Indonesia) untuk bahkan mengakui kasus pertamanya meskipun banyak bukti awal yang bertentangan," demikian bunyi tulisan SMH.

Diakhir tulisan, media Sidney Morning Herald Australia menilai Pemerintah Indonesia saat ini hanya memiliki dua pilihan. Pertama, mengambil langkah-langkah yang jauh lebih kuat untuk menghentikan penyebaran penyakit, termasuk meningkatkan pengujian dan menerapkan kembali penguncian. Kedua, tetap mengeluarkan kebijakan yang 'aneh' dengan risiko mengorbankan nyawa masyarakat Indonesia.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Papua Nyatakan Dukungan Agar Otsus Jilid II Dilanjutkan pada Peringatan Hari Pahlawan Menyadari bahwa sejarah perjuangan pahlawan nasional Republik Indonesia khususnya yang tercermin pada peristiwa 10 November 2020 patut dikenang dan diteladani sebagai upaya generasi muda Indonesia dalam menghormati para pejuang yang telah merebut bangsa ini dari zaman penjajah hingga nyawa mereka
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
MENJAGA INTEGRITAS INTELEKTUAL. 19 Okt 2020 01:59 WIB

 

 

 
Kenaikan Cukai Rokok Ditunda 04 Nov 2020 00:50 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia