KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
HukumRUU Omnibus Law Inskonstitusional Buruh Minta Stop Pembahasan Sidang Paripurna DPR RI oleh : ">
05-Okt-2020, 04:26 WIB


 
 
KabarIndonesia - Berbagai serikat pekerja yang merupakan afiliasi global unions federations menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tingkat pertama pada Sabtu malam (3/10). Mayoritas fraksi di DPR RI dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat
selengkapnya....


 


 
BERITA IPTEK LAINNYA









 
BERITA LAINNYA
 

 

 
M E R D E K A !!! 17 Aug 2020 06:01 WIB

Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
IPTEK

Hasil Survei: 89 Persen Responden Usia Muda Khawatir Dampak Krisis Iklim
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 16-Okt-2020, 14:16:11 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Bertepatan dengan aksi Global Climate Strike yang akan digelar serentak di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia pada 25 September 2020, untuk menyuarakan pentingnya tindakan dan penanganan krisis iklim, Yayasan Indonesia Cerah dan Change.org Indonesia hari ini (24/9) meluncurkan hasil dari sebuah survei daring.

Survei yang dilaksanakan selama sekitar 2 bulan (23 Juli – 8 September 2020) ini diikuti oleh 8.374 orang yang tersebar di total 34 Provinsi di Indonesia, dimana mayoritas adalah responden dengan rentang usia 20-30 tahun yang merupakan warga muda aktif pengguna media sosial.

Survei disebarkan melalui website dan pengguna Change.org Indonesia, kanal-kanal media sosial dan aplikasi percakapan.

Survei menemukan sekitar 89% warga muda aktif merasa khawatir atau sangat khawatir tentang dampak krisis iklim. 97% diantaranya berpendapat bahwa dampak krisis iklim setidaknya sama atau lebih parah dari dampak pandemi COVID-19. Dampak yang paling dikhawatirkan meliputi krisis air bersih (15%), krisis pangan (13%), dan penyebaran penyakit atau wabah (10%). 19 dari 20 orang responden percaya bahwa manusia memiliki andil dalam menyebabkan krisis iklim.

“Kita sudah melihat bagaimana COVID-19 mengubah segalanya dalam beberapa minggu. Dampak krisis iklim dinilai akan menyerang lebih kuat dalam waktu yang dekat. Banyak yang berpendapat bahwa dampak krisis iklim sebenarnya sudah hadir hari ini, dan harus segera kita tangani. Kami melakukan survei ini untuk mengetahui bagaimana persepsi publik, terutama anak muda, tentang krisis iklim sebagai bahan pertimbangan untuk merancang strategi penanganan dampak krisis iklim kedepannya.” kata Adhityani Putri Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah.

Menurut responden, sumber terbesar dari emisi gas rumah kaca (GRK) adalah kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan (38%), diikuti asap kendaraan dan pabrik (35%), dan pembangkit listrik energi fosil (batubara, minyak bumi, dan gas alam) (23%).

Pelestarian hutan, termasuk penghentian penebangan hutan alam, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan dan lahan gambut (28%) dianggap sebagai solusi paling tepat untuk meminimalisir krisis iklim. Solusi berikutnya adalah peralihan energi fosil menjadi energi bersih dan terbarukan (26%). Saat ini sumber energi terbesar di Indonesia masih berasal dari energi fosil. Seperti batubara, minyak bumi dan gas alam. Namun, 91% responden percaya bahwa sudah saatnya Indonesia melepaskan diri dari sumber energi fosil.

Kinerja pemerintah dinilai sebagai hambatan terbesar dalam penanganan krisis iklim (63%), diikuti dengan kurangnya kesadaran publik (24%). Sementara kondisi ekonomi dan harga energi bersih yang masih mahal dinilai sebagai hambatan terkecil (13%).

Komitmen pemerintah, DPR, dan perusahaan dalam penanganan krisis iklim masih dinilai buruk, dengan tingkat ketidakpuasan paling tinggi pada DPR RI. Meskipun demikian, hampir semua percaya bahwa krisis iklim harus menjadi agenda utama di pemerintah dan DPR dengan 79% responden pun setuju Indonesia menjadi pemimpin dunia dalam menangani krisis iklim.

Di level pengambil kebijakan, siapa menurut responden yang harus menangani?

3 dari 5 orang menilai penanganan krisis iklim tidak cukup dilakukan pada tingkat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, namun krisis iklim harus langsung ditangani oleh Menteri atau Presiden.

“Sebagai sebuah organisasi yang berupaya mendorong partisipasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan, kami melihat tingginya partisipasi responden usia muda dalam menyuarakan kepeduliannya pada krisis iklim lewat survei ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Tentunya suara-suara mereka itu harus ditindaklanjuti dan mendapatkan perhatian dari pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan maupun DPR dalam menangani krisis iklim,” demikian kata Arief Aziz, Country Director Change.org Indonesia. (
Pers Release Survei Krisis Iklim di Mata Anak Muda, Change.org)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Papua Nyatakan Dukungan Agar Otsus Jilid II Dilanjutkan pada Peringatan Hari Pahlawan Menyadari bahwa sejarah perjuangan pahlawan nasional Republik Indonesia khususnya yang tercermin pada peristiwa 10 November 2020 patut dikenang dan diteladani sebagai upaya generasi muda Indonesia dalam menghormati para pejuang yang telah merebut bangsa ini dari zaman penjajah hingga nyawa mereka
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
MENJAGA INTEGRITAS INTELEKTUAL. 19 Okt 2020 01:59 WIB

 

 

 

 
Kenaikan Cukai Rokok Ditunda 04 Nov 2020 00:50 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia