KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
HiburanToko Boekoe Tempo Doeloe oleh : Kabarindonesia
04-Apr-2020, 09:39 WIB


 
 
KabarIndonesia - Hampir setiap anak Tempo Doeloe senang baca komik, termasuk saya. Sebelum ada komik dalam bentuk buku, kami selalu membaca komik strip yang terdapat di koran ataupun majalah.

Misalnya, Put On yang terbit rutin di surat
selengkapnya....


 


 
BERITA PENDIDIKAN LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Pemunafik 05 Apr 2020 16:00 WIB

Rembulan di Celah Matamu 07 Mar 2020 15:27 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
YUK LAWAN WABAH KESEPIAN ! 21 Mar 2020 12:41 WIB


 
 
PENDIDIKAN

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 12-Des-2019, 16:26:09 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengabarkan bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” demikian disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12).

Empat program pokok kebijakan pendidikan yang disebut “Merdeka Belajar” tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Menurut Nadiem, arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN yakni pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). “Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” sebut Makarim.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” pesan Mendikbud.

Demikian dikutip dari Siaran Pers Nomor: 408/sipres/A5.3/XII/2019, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, laman: www.kemdikbud.go.id.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Saus Sate Indonesia Buatan Thailandoleh : Fida Abbott
22-Mar-2020, 03:07 WIB


 
  Saus Sate Indonesia Buatan Thailand Saus sate Indonesia ini saya temukan di toko kelontong daerah Chester, negara bagian Pennsylvania, AS. Harganya turun drastis dari $6.99 menjadi $0.99. Jumlahnya banyak sekali yang disetok di rak. Senang melihat salah satu saus terkenal Indonesia dijual di AS. Sayangnya,
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 
Cara Mudah Mulai Investasi Saham 27 Mar 2020 16:14 WIB


 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia