KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
HukumRUU Omnibus Law Inskonstitusional Buruh Minta Stop Pembahasan Sidang Paripurna DPR RI oleh : ">
05-Okt-2020, 04:26 WIB


 
 
KabarIndonesia - Berbagai serikat pekerja yang merupakan afiliasi global unions federations menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tingkat pertama pada Sabtu malam (3/10). Mayoritas fraksi di DPR RI dan pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
M E R D E K A !!! 17 Aug 2020 06:01 WIB

Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Webinar Nasional FH UKI: Cawako Bitung Berharap Pilkada di Masa Covid-19 Tidak Ditunda

 
HUKUM

Webinar Nasional FH UKI: Cawako Bitung Berharap Pilkada di Masa Covid-19 Tidak Ditunda
Oleh : Dantas | 25-Okt-2020, 14:32:39 WIB

KabarIndonesia-Jakarta  Di Webinar Nasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI), Calon Walikota Bitung (Sulawesi Utara) Ir. Maurits Mantiri, MM sebagai pembicara sharing berharap, agar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di masa pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Desember 2020 mendatang tidak ditunda.

Hal ini sekaligus menjawab masih adanya polemik di masyarakat, yang menolak atau menunda Pilkada Serentak 2020, disebabkan kekhawatiran risiko penularan Covid-19. Sementara memang, Pemerintah Pusat maupun Darerah, sedang berupaya terus mengatasi masyarakat yang terpapar Covid-19, berikut penerapan segala peraturan dan pembatasan.

Disisi lain, ada 270 wilayah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, dengan masing-masing pasangan calon (paslon) Kepala Daerah. Tentunya sudah mepersiapkan sosialisasinya jauh-jauh hari.

"Lebih dari setahun kami sudah mempersiapkan diri untuk perhelatan Pilkada ini. Tentu, selain sudah cukup lama berjerih-payah, pembiayaan untuk itu juga sudah tak terhitung. Jadi, kami sudah siap menghadapi ajang demokrasi Pilkada Desember nanti," ujar Maurits Mantiri berbagi pengalaman.
   
Maurits Mantiri yang diusung PDIP, Partai Perindo, Gerindra dan Hanura kota Bitung ini meyakini, bahwa penyelenggara Pilkada akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan segala peraturan yang ditetapkan terkait Pilkada. Sebab itu, dirinya yakin masyarakat pemilih juga akan mematuhi.

Webinar Nasional FH UKI yang diselenggarakan hari Kamis, 15 Oktober 2020, pukul 14.00-17.00 WIB ini, bekerjasama dengan Program Studi (Prodi) Doktor Hukum UKI dan Komite Pemilih Indonesia (TePI), dikendalikan host dari kampus pusat  UKI, Cawang, Jakarta Timur. Acara diikuti 300 lebih partisipan, mengangkat tema "Bagaimana Menata Pilkada di Masa Pandemi Covid-19", dengan aplikasi Join Zoom Meeting dan YouTube Live Streaming.
  
Diceritakan Maurits Mantiri yang berpasangan dengan Hengky Honandar, bahwa sosialisasi dan kampanye di masa pandemi Covid-19 ini, menghadapi tingkat kesulitan dan tantangan yang berbeda, dibanding kampanye periode sebelumnya.

"Di saat pandemi Covid-19 ini, sosialisasi program yang kami lakukan menjadi sangat berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu kita bisa cuap-cuap di lapangan terbuka dihadapan 1.000-an orang, maka sekarang hanya bisa sekitar 30-50 orang. Persis hitungan satu kelas belajar. Dan kami harus siap secara detail atas gagasan-gagasan yang kami tawarkan. Lebih detail dan kritis. Pertanyaannya juga menggigit. Apa jaminan Bapak kalau bapak ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi?," ungkapnya.

Dikatakan petahana Wakil Walikota Bitung yang sudah cuti ini, cara berkampanye juga harus dikreasi sedemikian rupa, sehingga bisa menjangkau masyarakat, tanpa menyalahi PSBB yang harus dipatuhi para paslon dan masyarakat.
 
"Kami siap dengan alat-alat gaya kampanye kami dengan mobil ada televisi di kiri-kanan. Kami di atas mobil, dari rumah pakai video dengan interaktif ketemu rakyat dengan mobil yang bisa dipakai live streaming. Ini untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan program kami, menghampiri rumah-rumah penduduk," tandasnya.
   
Karena itulah menurutnya, Pilkada ini banyak kreatifitas inovasi yang dibuat oleh paslon, serta sejalan dengan semangat era digital yang sedang hangat-hangatnya dibutuhkan.   
"Kalau soal berkualitas kami jamin pasti berkualitas. Karena banyak kreatifitas inovasi yang dibuat oleh paslon, serta sejalan dengan semangat era digital, yang sedang hangat-hangatnya dibutuhkan," yakinnya.

Bahkan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bitung ini juga membeberkan salah satu program mereka soal hitung-hitungan fasilitas pendidikan model PJJ dan fasilitas handpone untuk masyarakat.

"Kami harus menjelaskan metode kami, caranya, pjj, pendidikan, wi-fi. Saya menawarkan. Jadi karena penduduk kita hanya 250.000, yang pemilih 146.000, saya bilang, di era saya 1.000 titik wi-fi gratis. Akan dijamin oleh pemerintah. APBD kita cukup. kalau mereka yang tidak punya HP, saya bilang saya beli HP. HP Android sekarang cuma Rp 300.000. Penduduk kita 63.000 KK. Perkiraan yang tidak memiliki HP, hanya 10.000 KK. Makanya kalau kali Rp300.000 cuma 3 miliar," bebernya penuh semangat.
      
Dikatakan Ketua DPC PDIP kota Bitung ini, Pemerintah  daerahnya masih punya anggaran fleksibel 100 miliar. "Berarti saya jamin seluruh penduduk itu akan memiliki HP. Dari situlah informasi pemerintahan akan tiba tepat di masing-masing rumah tangga. Sehingga tidak ada lagi yang metode asal hanya orang tertentu yang dekat api saja yang menerima program Pemerintah," paparnya.

Menurutnya, kalau di era sekarang, tidak bisa lagi demikian, hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan kekhususan atau kelebihan. "Karena itu yang saya bilang kita mau supaya pandemic Covid ini benar-benar cepat recoverynya, harusnya kita satukan pendapat atau pandangan. Jangan berbeda-beda. Kalau kita berbeda-beda, malah ini yang menggagalkan," imbuhnya.
  
Kadang seperti terkesan, nanti bahwa di Pilkada ini akan menyebabkan adanya cluster Pilkada penularan Covid, sehingga jadi mengkhawatirkan. "Padahal coba hitung, ada nggak yang melakukan penelitian, inventarisasi, identifikasi, dengan cluster agama, yang telah melakukan ibadah dengan normal. Ada nggak yang menghitung cluster pasar? Kenapa mereka tidak taat? Dibandingkan dengan kami paslon, ancamannya di diskualifikasi. Ada ruang hukum yang jelas. Maka kami harus patuhi peraturan KPU secara ketat. Malah, dengan pelaksanaan Pilkada ini, saya jamin recovery ekonomi maupun kesehatan akan lebih cepat," pungkasnya.
  
Webinar menghadirkan 4 (empat) nara sumber top, yang sudah paparan lebih dulu yaitu: Dr. Juri Ardiantoro, S.Pd, M.Si, Deputy-4 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Mantan Ketua KPU R.I, Mantan Ketua KPUD DKI Jakarta; Dr. Teras Narang, SH, Senator DPD RI dapil Kalteng; Prof. Dr. John Pieris, S.H., MS, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UKI, Ketua Program Studi Doktor Hukum UKI, Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR R.I 2020-2024; dan Jeirry Sumampouw, STh, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI).   
 
Sementara di awal acara, Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH., MBA, memberikan sambutan seraya membuka webinar secara resmi. Ketua Dewan Pembina Yayasan UKI, Edwin Soeryadjaya juga berkenan memberi wejangan, dan berharap Covid-19 segera berakhir dan masyarakat kembali normal beraktivitas.
     
Acara dipandu host, Sola Grathia EM Bakhu (mahasiswa S-2 MIH UKI), dan moderator Diana Napitupulu, SH, MH, MKn, M.Sc, yang juga Dosen dan Kepala Departemen Dasar-dasar Ilmu Hukum FH UKI. Dalam sesi tanya jawab, moderator Dina memberi kesempatan dua orang penanya langsung, karena banyak pertanyaan yang sudah antri di room chat, hingga tiga jam lebih tak terasa.(*)

Foto: Para Narasumber, pejabat struktural UKI, panitia dan peserta Webinar (15/10/2020)<

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Papua Nyatakan Dukungan Agar Otsus Jilid II Dilanjutkan pada Peringatan Hari Pahlawan Menyadari bahwa sejarah perjuangan pahlawan nasional Republik Indonesia khususnya yang tercermin pada peristiwa 10 November 2020 patut dikenang dan diteladani sebagai upaya generasi muda Indonesia dalam menghormati para pejuang yang telah merebut bangsa ini dari zaman penjajah hingga nyawa mereka
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
MENJAGA INTEGRITAS INTELEKTUAL. 19 Okt 2020 01:59 WIB

 

 

 

 
Kenaikan Cukai Rokok Ditunda 04 Nov 2020 00:50 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia