KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJalan Berliku Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Sah Menjadi IUPK oleh : Wahyu Ari Wicaksono
22-Des-2018, 04:36 WIB


 
 
KabarIndonesia - Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI)
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Negeri Nestapa 23 Jun 2020 09:15 WIB

Kami Masih Punya Rasa Malu 31 Mei 2020 11:30 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
LOVE STORY BIBI LUNG & YOKO 27 Jun 2020 05:00 WIB


 
YUUK DEMO NGEPUNG SURGA! 27 Jun 2020 06:33 WIB


 
 
OPINI

Syafrudin Petani Miskin Rumbai Pekanbaru Butuh Keadilan
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 03-Feb-2020, 09:38:55 WIB

KabarIndonesia - Berbagai peristiwa hukum yang melibatkan warga masyarakat terjadi di negeri ini, sering kita baca di media cetak dan elektonik bahkan medsos. Pada umumnya hal ini timbul karena warga yang terkait karena adanya "penolakan" atas putusan hakim (pengadilan). Mereka menolak karena dirasakan adanya ketidakadilan. Merasakan adanya ketidakadilan tersebut, pihak terdakwa melakukan "perlawasan" dengan cara unjuk rasa, menyampaikan pengaduan ke pihak-pihak berkopeten, namun adakalanya menyampaikan petisi melalui internet. Demikian juga halnya seorang netizen Noval Setiawan, memulai pengumpulan suara melalui petisi.org. Saat berita ini ditayangkan sudah ada 4.849 orang pendukung yang menandatangani petisi yang ditujukan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau. Dibawah judul "Bebaskan Syafrudin dari Tuntutan Hukum: Petani bukan Penjahat Lingkungan." Adapun kronologi peristiwa hukum tersebut dikutip sebagai berikut: Syafrudin, 69 tahun, petani kecil dari Rumbai, Pekanbaru dituntut 4 tahun penjara, denda 3 milyar dan subsider 6 bulan penjara karena membakar lahan garapan seluas 20 m x 20 m untuk berladang. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Syafrudin terbukti melanggar pasal 98 No. 32/ 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara sederhana Syafrudin dianggap terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja merusak lingkungan. Sehari-hari Syafrudin yang tak bisa baca tulis mencari penghidupan dengan menggarap lahan milik orang lain. Ia menanam lahan tersebut dengan tanaman palawija, seperti ubi, kacang panjang, dan pisang. Lahan pinjaman tersebut sudah digarapnya sejak 27 tahun yang lalu untuk menghidupi seorang istri dan 6 anaknya. Pada 17 Maret 2019 lalu, Syafrudin membakar lahan garapannya untuk ditanami. Tujuannya untuk membersihkan belukar dengan cara membuat tumpukan bekas belukar dan membakarnya menggunakan mancis. Syafrudin-pun sudah memasang sekat api agar api tidak menjalar kemana-mana. Namun Syafrudin tetap saja ditangkap dan diadili. Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru menilai bukti untuk pasal yang didakwakan sangat lemah dan tidak mempunyai nilai pembuktian, karena JPU tidak pernah menunjukkan di persidangan hasil laboratorium dan tidak diperkuat oleh keterangan ahli, maka alat bukti surat harus ditolak karena bertentangan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan hidup. Dan, pasal  186 KUHAP. “ Dalam SKMA 36 tahun 2013 bukti surat hasil laboratorium harus diperkuat dengan keterangan ahli di persidangan, sedangkan ahli dan bukti surat tidak ditunjukkan di persidangan. Syafrudin hanya petani kecil, pendidikan SD pun ia tak tamat. Sangat tidak adil, jika seorang peladang kecil yang mencari penghidupan dengan menggarap lahan malah dipidana. Bagaimana penegakan hukum terhadap korporasi yang secara besar-besaran membakar lahan? Tahun 2015 Polda Riau menerbitkan SP3 atau penghentian kasus terhadap 15 korporasi yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan. Ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat! Padahal seharusnya penegak hukum lebih serius pada kebakaran yang dilakukan korporasi karena skala kebakaran hutan dan lahan yang ditimbulkannya lebih besar yaitu lebih dari 2 hektar. Ini bukti bahwa hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Mengapa peladang kecil dipidana, sedangkan korporasi besar bisa lolos? Saat ini proses persidangan masih berjalan, agenda putusan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2020. Kami meminta Pengadilan Negeri Pekanbaru membebaskan Syafrudin dari tuntutan hukum, karena petani kecil seperti Syafrudin bukan penjahat lingkungan! Diakhir dokumen petisi, Novel Setiawan menuliskan: Ayo dukung petisi ini agar Syafrudin dibebaskan dan mendapatkan keadilan. Dan Petisi ini didukung Oleh Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sambal Oelek Indonesia Buatan ASoleh : Fida Abbott
02-Jun-2020, 02:23 WIB


 
  Sambal Oelek Indonesia Buatan AS Sambal Oelek ini saya temukan di Walmart Supercenter, Parkesburg, Pennsylvania. Awalnya saya mengira buatan salah satu negara Asia selain Indonesia karena tulisan di depan botolnya. Ternyata buatan Amerika Serikat. Tampaknya Indonesia harus meningkatkan persaingannya di pasar bebas dan jeli membidik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 

 

 

 

 
HOW ARE YOU MY FRIEND? 27 Jun 2020 05:21 WIB

Masihkah Ada Rasa Damai Di Hati? 21 Jun 2020 14:23 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia