KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia - Pada Nukilan Buku Jokowi Utusan Semesta: Sekali Lagi Semesta Membuktikan Tidak Pernah Ingkar Janji bagian (6) kita telah melihat, berbagai upaya untuk menyerang dan menjatuhkan Jokowi ternyata justru sering berbalik menjadi bumerang yang menjadikan elektabilitas Prabowo-Hatta terdegradasi. Jokowi-JK
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Sayapku Telah Patah 08 Jul 2019 10:34 WIB


 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
DAERAH

Bupati Samosir Perintahkan Inspektorat Memeriksa Pejabat yang Lampaui Kewenangannya
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 03-Jun-2019, 16:09:04 WIB

KabarIndonesia - Samosir, Bupati Rapidin Simbolon mengaku merasa kecolongan dan tidak pernah memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengijinkan atau merekomendasi penebangan Hutan Tele, di kabupaten Samosir. Demikian dikabarkan rekan jurnalis Fernando Tanggang, greenberita.com dan Ranto S, hetawes.com, hari Minggu (2/6)

"Saya merasa kecolongan dengan surat ini, saya tidak pernah memberikan perintah kepada bawahan saya untuk mengijinkan penebangan Hutan Tele. Saya akan membawa masalah pengrusakan Hutan Tele ini keranah hukum, dan siapapun ASN yang terlibat disini, saya tidak akan melindunginya," ujar Rapidin Simbolon.

Sebelumnya diberitakan berbagai media online lokal bahwa telah berulang kali terjadi banjir bandang yang merusak lahan pertanian, rumah dan infrastruktur fasilitas umum bahkan korban jiwa. Banjir besar ini ditengarai akibat pebukitan dan areal hutan yang tidak memiliki tegakan kayu karena sudah ditebang secara illegal.

Tim Gakkum KemenLHK akhirnya melakukan pemeriksaan dan mendapati temuan adanya penebangan hutan secara massif di Desa Desa Partungko Naginjang kecamatan Sianjurmulamula yang dilakukan secara sistematis dan masif. Tim menemukan, terdapat dua lokasi penebangan yang dilakukan dengan dua alat berat diatas tanah yang sebagian kayunya telah ditebang dan sudah tertata rapi serta siap untuk diangkut.

Selanjutnya dilaporkan, Bupati Samosir Rapidin Simbolon turun langsung dan melihat temuan tersebut. Saat memeriksa kondisi hutan tersebut, Rapidin mendapat suraat-surat yang diperlihatkan operator alat berat bermarga Manik dilokasi penebangan pada Sabtu, (18/5/2019).

Salah satunya adalah surat Sekretariat Daerah Samosir bernomor 180/3246/HK/VIII/2018 perihal pertimbangan rencana penebangan kayu pada lahan hak milik, yang ditanda tangani oleh Asisten I Pemkab Samosir Drs. Mangihut Sinaga, MM yang bertindak sebagai Plh. Sekda Samosir.

Surat inilah yang kemudian menjadi polemik, karena Rapidin Simbolon sendiri telah menyampaikan rasa kesal dan marah besarnya pada saat rapat terpadu dengan Tim Gakkum dan beberapa stafnya juga dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi. Rapidin pun mengaku merasa kecolongan dan merasa tidak pernah memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengijinkan penebangan Hutan Tele.

Ketika dikonfirmasi kembali oleh greenberita.com pada Sabtu,(1/6/2019) terkait surat yang ditandatangani Plh. Sekda Samosir tersebut, Bupati Rapidin Simbolon mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait munculnya surat tersebut.

"Mengenai surat Asisten I (red: Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat ) selaku Plh. Sekda dan juga para pejabat lainnya yang terkait sehingga terbitnya surat nomor 180/3246/HK/VIII/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang lalu, perihal pertimbangan rencana penebangan kayu pada lahan hak milik, saya selaku Bupati juga Wakil Bupati tidak mengetahui sama sekali surat ini muncul . Dan yang paling janggalnya tembusan surat ini tidak diteruskan ke Bupati, sebagaimana aturan. Maka untuk itu, saya sudah perintahkan saudara Sekda utk mengklarifikasi surat ini kepada Sdr. Anggiat Sinaga," ujar Rapidin Simbolon kepada Fernando, greenberita.com

Terkait adanya indikasi bahwa Asisten I bertindak melebihi kewenangannya, Bupati Samosir mengaku sudah memerintahkan Kepala Inspektorat Samosir Waston Simbolon untuk melakukan pemeriksaan intensif.

"Sesuai aturan dan ketentuan, saya sudah perintahkan Kepala Inspektorat untuk memeriksa pejabat yang menandatangani surat ini. Karena pejabat yang menandatangani surat ini (red: Asisten I) tidak memiliki kewenangan terkait areal tersebut, dan Sdr. Anggiat Sinaga yang tidak memahami isi surat (point 2) sehingga menimbulkan permasalahan dan pengrusakan hutan yang ada di kawasan Tele. Inilah klarifikasi dari Pemkab Samosir untuk menjernihkan masalah ini," pungkas Rapidin Simbolon.

Lebih lanjut diperoleh informasi, untuk memenuhi perintah bupati, Sekda Samosir, Drs.Jabiat Sagala, M. Hum, menyatakan telah mengirimkan lagi suratnya kepada Anggiat Sinaga yang mengklaim diri sebagai pemilik lahan seluas 100 hektare lebih itu.

"Kami sudah mengeluarkan surat untuk mengklarifikasi surat itu. Disurat itu jelas saya pikir alasannya tentang isi klarifikasinya," ujar Jabiat Sagala kepada wartawan pada Minggu, (2/6/2019).

Pada surat bernomor 065/1639/SEKRE/V/2019.yang ditandatangani Sekda Samosir Drs. Jabiat Sagala, M.Hum pertanggal 31 Mei 2019 dan ditujukan kepada Sdr.Anggiat Sinaga, berbunyi:

1. Bahwa Bupati Samosir tidak mengetahui sama sekali isi surat dimaksud karena tidak dilaporkan kepada Bupati oleh pejabat yang menandatangani (Plh.Sekda Samosir, Drs. Mangihut Sinaga) dan juga tidak ditembuskan kepada Bupati Samosir sebagai laporan.
2. Isi surat dimaksud adalah kebijakan yang strategis maka seyogyanya Bupati Samosir yang berwenang untuk menandatangani.
3. Bahwa pejabat yang menandatangani surat tersebut telah melampaui kewenangan yang seharusnya.

Menanggapi penerbitan surat oleh seorang pejabat yang disebut diluar kewenangannya, seorang warga yang tidak mau disebut namanya membenarkan hal itu, dan mengatakan bahwa tindakan tersebut telah mencoreng nama baik atasan dan pimpinannya (bupati).

"Benar, itu tindakan melampaui kewenangannya sebagai Asisten atau Plh Sekda, nama baik pimpinan tercoreng, apalagi sifatnya pertimbangan dan kebijakan atas sesuatu masalah besar terkait masyarakat" sebutnya kepada Fernando greenberita.com melalui akun Whatsapp.

Lebih lanjut dikatakannya, surat baru yang dikirimkan oleh Sekda tertanggal 31/5 kepada Anggiat, seharusnya tidak berisi penjelasan atau klarifikasi tetapi membatalkan surat yang ditandatangani Asisten I.

"Tindakannya, batalkan surat terdahulu dan sesuai kewenangan, surat baru tersebut ditandatangani langsung oleh bupati Samosir. Soal pemeriksaan juga harus dilakukan pejabat eselon lebih tinggi." sebut mantan Asisten I di dua kabupaten ini.

Menjawab pertanyaan pewarta kabarindonesia tentang sanksi yang akan diberikan kepada pejabat terkait masalah surat dan masalah pembalakan hutan Tele, Sekda Samosir JB Sagala mengatakan masih menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan pimpinan.

"Ini masih ranah internal kita. Mengenai sanksi yang akan diterapkan, pak Bupati telah menugasi Inspektur utk menelusuri n melakukan pemeriksaan. Bgmn sanksi yg akan dikenakan nanti, kita tunggu hasil pemeriksaan dan keputusan Pimpinan." sebutnya melalui japri Whatsapp.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mekanisasi Pertanian di Tanah Batakoleh : Leonardo Tolstoy Simanjuntak
14-Jun-2019, 06:38 WIB


 
  Mekanisasi Pertanian di Tanah Batak Petani di Tanah Batak sekarang merasa lega. Semakin sulitnya mendapatkan tenaga kerja untuk mengelola pertanian padi, membuat mereka kewalahan. Untunglah mekanisasi pertanian itu beberapa tahun terakhir sudah hadir. Untuk panen raya, petani di kawasan Silindung Tapanuli Utara umumnya sudah menggunakan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cara Asik Menikmati Mudik 23 Mei 2019 13:11 WIB

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia