KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJalan Berliku Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Sah Menjadi IUPK oleh : Wahyu Ari Wicaksono
22-Des-2018, 04:36 WIB


 
 
KabarIndonesia - Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI)
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
BNN "Panen" 1 Ton Ganja di Aceh 13 Aug 2020 02:57 WIB


 
Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

Negeri Nestapa 23 Jun 2020 09:15 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
DAERAH

Pidato Ketua DPRD Samosir: Pemerintah Harus Siap Dikritik dan Tidak Kompromi Terhadap Kemiskinan
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 26-Nov-2019, 15:03:22 WIB

KabarIndonesia - Samosir, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Balige, Paul Marpaung memandu acara pengambilan sumpah/janji dan melantik 25 anggota DPRD Samosir periode 2019-2024, dalam Sidang Paripurna DPRD Samosir, Senin 25 November 2019.

Sidang Paripurna pemberhentian dan pelantikan anggota DPRD ini dipimpin Ketua DPRD 2014-2019 Rismawati boru Simarmata didampingi wakil ketua Jonner Simbolon.

Ke 25 Anggota DPRD yang dilantik untuk periode 2019-2024 ini terdiri dari 12 orang wajah baru dan 13 orang petahana (anggota dprd 2014-2019). Keseluruhan berasal dari 4 daerah pemilihan di Samosir dan dari partai PDIP, Nasdem, PKB, Golkar, Demokrat dan Gerindra.

Rismawati Simarmata, Ketua DPRD Samosir 2014-2019, dalam pidato pembukaannya di sidang paripurna menyampaikan bahwa sejak awal dirinya sebagai pimpinan dan anggota DPRD tidak mengenal kompromi terhadap hal-hal yang tidak benar dan melanggar aturan.

"Ketika 5 tahun yang lalu saya memegang palu ini, Saya menyatakan kepada rakyat bahwasanya kepemimpinan kami adalah tanpa kompromi, bahkan terhadap kawan dan partai sendiri. Dan pada hari ini ketika saya memegang palu ini untuk yang terakhir kalinya, dapat kami sampaikan dengan kepala tegak kepada rakyat bahwasanya janji kami telah kami penuhi, kami tepati dan tanpa kompromi. Dan dalam kesempatan ini kembali kami menyampaikan janji untuk memperjuangkan suara rakyat tanpa kompromi untuk 5 tahun berikutnya, sekalipun tidak menjadi pimpinan lagi." sebut Rismawati, yang juga akan dilantik sebagai anggota DPRD Samosir periode 2019-2024.

Rismawati pun melanjutkan pidatonya, "Mungkin bagi para hadirin dan terutama anggota DPRD yang baru bertanya-tanya, kenapa kami berjuang tanpa kompromi. Wajar, karena atasan kitapun tidak punya kompromi, bahkan dapat disebut tidak kenal kompromi. Bagaiman mungkin rakyat Samosir kenal kompromi, ketika angka kemiskinan kabupaten ini yang sebesar 13,38% per Maret 2018 jauh lebih tinggi daripada rata-rata provinsi Sumut yang hanya sebesar 8,83% per Maret 2019.

Tentunya kami tidak bisa berdiam diri sebagai DPRD Samosir, terlebih kami bertiga yang duduk dikursi pimpinan. Terngiang di kepala kami, salah satu prosedut parlemen: QUI TACET CONSENTIRE VIDETUR (Baca: KUI TAKET KONSENTIRE VIDETUR). SIAPA YANG DIAM DIANGGAP SETUJU. Kalau kami diam, berarti kami setuju akan kemiskinan di kabupaten Samosir," ujarnya dihadapan sidang paripurna yang terbuka untuk umum itu.

Pada bagian berikutnya Rismawati, mengaku sebagai pimpinan dan anggota DPRD, menghadapi tantangan berat ketika menyusun Ranperda Tanah Ulayat dan menemui kegagalan.

"Besar memang tantangan kami dalam menyusun Ranperda tanah ulayat, terutama dari pemerintah kabupaten Samosir dan bahkan Partai kami sendiri. Namun ketika kami menyaksikan Ronggurnihuta dan berbagai desa di pelosok yang antusias menyambut perjanjian baru. Kembali kami dikuatkan oleh senyum dan tawa rakyat kita yang tetap punya semangat membara. Semangat membara yang kami saksikan ini tidaklah berbeda dengan semangat yang disaksikan Veteran perang kemerdekaan RI di pulau Samosir di masa lampau. Dimana, sekalipun rakyatnya sangat miskin namun tetap siap mengorbankan segalanya demi masa depan yang merdeka.

Maka setelah melalui perjuangan dan perdebatan yang panjang, rampunglah kami buat Ranperda tanah ulayat tersebut. Namun persetujuan bersama Pemerintah kabupaten Samosir tidak kunjung datang hingga detik terakhir ini. Maka kami memohon maaf kepada segenap rakyat Samosirvatas kegagalan yang sangat kami sesali ini. Mudah-mudahan Perda ini bisa disetujui oleh Pemkab Samosir yang sekarang atau yang mungkin baru nantinya, untuk menggenapi harapan rakyat kita." terang Rismawati.

Menjelang akhir pidatonya, Rismawati kembali menegaskan kedudukan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan mitra sejajar pemerintah daerah.

"VOX POPULI VOX DEI, Suara rakyat adalah suara Tuhan, maka hanya suara rakyatlah yang harus didengar oleh Wakil rakyat, bukan suara kawan, partai bahkan pemerintah. Dari rakyatlah kekuasaaan kita, oleh rakyatlah kita berkuasa, dan demi rakyatlah kita berkuasa.

Rakyatlah yang memberi jabatan kepada kita, maka kepada rakyat jugalah jabatan itu kita kembalikan di akhir mssa nantinya. Maka sebagai anggota Dewan, tidak boleh ada kompromi dalam menyuarakan suara rakyat. Karena Tuhan Yang Maha Esa bisa murka bila suara umatnya tidak disuarakan. Apalagi bila diselewengkan dibawah sumpah jabatan yang sebentar lagi akan bersama-sama kita ucapkan.

Mungkin para hadirin dan terutama Anggota Dewan yang terhormat berdebat dalam hati akan konsekwensi ucapan saya. Apakah boleh mengkritik pemerintah dan partai atas dasar suara rakyat? Maka saya kutiplah Tan Malaka, salah satu bapak pendiri Republik ini yang tewas tragis dibedil republik kita sendiri. 'Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tidak bisa dikritik, maka matilah sistem itu." jelas Ketua DPRD Samosir ini.


Selanjutnya Rismawati mengingatkan kembali akan kedudukan dan tugas Anggota DPRD ditengah pelayanan pemerintahan dan sebagai wakil rakyat.

"Terakhir saya akan mengutip kembali pernyataan Veteran Perang Kemerdekaan RI yang (mungkin) hadir pada saat ini. 'Kami berjuang untuk Indonesia Merdeka dan berdaulat, bukan Indonesia yang dijajah oleh anak negeri dengan korupsi dan penindasan'. Dan itulah dasar kenapa harus ada legislatif untuk melakukan tugas pengawasan, aspirasi, persetujuan bersama.

Pengawasan yang tajam dan tanpa kompromi menjamin kebijaksanaan dan terhindarnya korupsi. Aspirasi menjamin perwakilan rakyat dalam sistem kerakyatan dan terhindarnya penindasan. Persetujuan bersama menjamin memang adanya permusyawaratan, atau khususnya untuk 'halak hita' (red. orang Batak) tergenapinya 'satahi saoloan' (red. seia-sekata). Sehingga yang benarlah yang menjadi jalannya di negara kita, khususnya daerah kita.

Konsekwensinya, DPRD dan Pemerintah daerah harus sama-sama memahami dan sama-sama memaklumi dua hal. Pertama, bahwasanya DPRD harus siap mengawasi dang mengkritik pemerintah atas dasar suara rakyat. Kedua, pemerintah harus siap diawasi dan dikritik DPRD."

Diakhir sambutannya yang dia sebut sebagai sambutan perpisahan pimpinan DPRD, Rismawati Simarmata menuturkan "Memang banyak tantangan dan ancaman bagi para wakil rakyat yang mau menyuarakan kebenaran. Takut akan oknum, akan partai, akan penguasa, yang bisa saja berkonspirasi untuk tidak melanggengkan kita duduk di kursi Dewan ini, bila tidak 'sejalan'. Memang menyuarakan kebenaran itu pekerjaan berat, tapi yakinlah kawan-kawan Dewan dan hadirin sekalian, 'ujungna sai monang do hasintongan, pada akhirnya kebenaran pasti menang.

Dan seperti kata Megawati Soekarnoputri: 'jika kalian sejatinya memperjuangkan suara rakyat, yakinlah Rakyat yang akan mendukung kalian, melindungi kalian dan memilih kalian kembali" tegas Ketua DPRD Samosir dari partai PDI-P ini." pungkasnya. (Penulis: Danny Melani Butarbutar. Isi pidato dikutip atas ijin yang bersangkutan).KabarIndonesia - Samosir, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Balige, Paul Marpaung memandu acara pengambilan sumpah/janji dan melantik 25 anggota DPRD Samosir periode 2019-2024, dalam Sidang Paripurna DPRD Samosir, Senin 25 November 2019.

Sidang Paripurna pemberhentian dan pelantikan anggota DPRD ini dipimpin Ketua DPRD 2014-2019 Rismawati boru Simarmata didampingi wakil ketua Jonner Simbolon.

Ke 25 Anggota DPRD yang dilantik untuk periode 2019-2024 ini terdiri dari 12 orang wajah baru dan 13 orang petahana (anggota dprd 2014-2019). Keseluruhan berasal dari 4 daerah pemilihan di Samosir dan dari partai PDIP, Nasdem, PKB, Golkar, Demokrat dan Gerindra.

Rismawati Simarmata, Ketua DPRD Samosir 2014-2019, dalam pidato pembukaannya di sidang paripurna menyampaikan bahwa sejak awal dirinya sebagai pimpinan dan anggota DPRD tidak mengenal kompromi terhadap hal-hal yang tidak benar dan melanggar aturan.

"Ketika 5 tahun yang lalu saya memegang palu ini, Saya menyatakan kepada rakyat bahwasanya kepemimpinan kami adalah tanpa kompromi, bahkan terhadap kawan dan partai sendiri. Dan pada hari ini ketika saya memegang palu ini untuk yang terakhir kalinya, dapat kami sampaikan dengan kepala tegak kepada rakyat bahwasanya janji kami telah kami penuhi, kami tepati dan tanpa kompromi. Dan dalam kesempatan ini kembali kami menyampaikan janji untuk memperjuangkan suara rakyat tanpa kompromi untuk 5 tahun berikutnya, sekalipun tidak menjadi pimpinan lagi." sebut Rismawati, yang juga akan dilantik sebagai anggota DPRD Samosir periode 2019-2024.

Rismawati pun melanjutkan pidatonya, "Mungkin bagi para hadirin dan terutama anggota DPRD yang baru bertanya-tanya, kenapa kami berjuang tanpa kompromi. Wajar, karena atasan kitapun tidak punya kompromi, bahkan dapat disebut tidak kenal kompromi. Bagaiman mungkin rakyat Samosir kenal kompromi, ketika angka kemiskinan kabupaten ini yang sebesar 13,38% per Maret 2018 jauh lebih tinggi daripada rata-rata provinsi Sumut yang hanya sebesar 8,83% per Maret 2019.

Tentunya kami tidak bisa berdiam diri sebagai DPRD Samosir, terlebih kami bertiga yang duduk dikursi pimpinan. Terngiang di kepala kami, salah satu prosedut parlemen: QUI TACET CONSENTIRE VIDETUR (Baca: KUI TAKET KONSENTIRE VIDETUR). SIAPA YANG DIAM DIANGGAP SETUJU. Kalau kami diam, berarti kami setuju akan kemiskinan di kabupaten Samosir," ujarnya dihadapan sidang paripurna yang terbuka untuk umum itu.

Pada bagian berikutnya Rismawati, mengaku sebagai pimpinan dan anggota DPRD, menghadapi tantangan berat ketika menyusun Ranperda Tanah Ulayat dan menemui kegagalan.

"Besar memang tantangan kami dalam menyusun Ranperda tanah ulayat, terutama dari pemerintah kabupaten Samosir dan bahkan Partai kami sendiri. Namun ketika kami menyaksikan Ronggurnihuta dan berbagai desa di pelosok yang antusias menyambut perjanjian baru. Kembali kami dikuatkan oleh senyum dan tawa rakyat kita yang tetap punya semangat membara. Semangat membara yang kami saksikan ini tidaklah berbeda dengan semangat yang disaksikan Veteran perang kemerdekaan RI di pulau Samosir di masa lampau. Dimana, sekalipun rakyatnya sangat miskin namun tetap siap mengorbankan segalanya demi masa depan yang merdeka.

Maka setelah melalui perjuangan dan perdebatan yang panjang, rampunglah kami buat Ranperda tanah ulayat tersebut. Namun persetujuan bersama Pemerintah kabupaten Samosir tidak kunjung datang hingga detik terakhir ini. Maka kami memohon maaf kepada segenap rakyat Samosirvatas kegagalan yang sangat kami sesali ini. Mudah-mudahan Perda ini bisa disetujui oleh Pemkab Samosir yang sekarang atau yang mungkin baru nantinya, untuk menggenapi harapan rakyat kita." terang Rismawati.

Menjelang akhir pidatonya, Rismawati kembali menegaskan kedudukan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan mitra sejajar pemerintah daerah.

"VOX POPULI VOX DEI, Suara rakyat adalah suara Tuhan, maka hanya suara rakyatlah yang harus didengar oleh Wakil rakyat, bukan suara kawan, partai bahkan pemerintah. Dari rakyatlah kekuasaaan kita, oleh rakyatlah kita berkuasa, dan demi rakyatlah kita berkuasa.

Rakyatlah yang memberi jabatan kepada kita, maka kepada rakyat jugalah jabatan itu kita kembalikan di akhir mssa nantinya. Maka sebagai anggota Dewan, tidak boleh ada kompromi dalam menyuarakan suara rakyat. Karena Tuhan Yang Maha Esa bisa murka bila suara umatnya tidak disuarakan. Apalagi bila diselewengkan dibawah sumpah jabatan yang sebentar lagi akan bersama-sama kita ucapkan.

Mungkin para hadirin dan terutama Anggota Dewan yang terhormat berdebat dalam hati akan konsekwensi ucapan saya. Apakah boleh mengkritik pemerintah dan partai atas dasar suara rakyat? Maka saya kutiplah Tan Malaka, salah satu bapak pendiri Republik ini yang tewas tragis dibedil republik kita sendiri. 'Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tidak bisa dikritik, maka matilah sistem itu." jelas Ketua DPRD Samosir ini.


Selanjutnya Rismawati mengingatkan kembali akan kedudukan dan tugas Anggota DPRD ditengah pelayanan pemerintahan dan sebagai wakil rakyat.

"Terakhir saya akan mengutip kembali pernyataan Veteran Perang Kemerdekaan RI yang (mungkin) hadir pada saat ini. 'Kami berjuang untuk Indonesia Merdeka dan berdaulat, bukan Indonesia yang dijajah oleh anak negeri dengan korupsi dan penindasan'. Dan itulah dasar kenapa harus ada legislatif untuk melakukan tugas pengawasan, aspirasi, persetujuan bersama.

Pengawasan yang tajam dan tanpa kompromi menjamin kebijaksanaan dan terhindarnya korupsi. Aspirasi menjamin perwakilan rakyat dalam sistem kerakyatan dan terhindarnya penindasan. Persetujuan bersama menjamin memang adanya permusyawaratan, atau khususnya untuk 'halak hita' (red. orang Batak) tergenapinya 'satahi saoloan' (red. seia-sekata). Sehingga yang benarlah yang menjadi jalannya di negara kita, khususnya daerah kita.

Konsekwensinya, DPRD dan Pemerintah daerah harus sama-sama memahami dan sama-sama memaklumi dua hal. Pertama, bahwasanya DPRD harus siap mengawasi dang mengkritik pemerintah atas dasar suara rakyat. Kedua, pemerintah harus siap diawasi dan dikritik DPRD."

Diakhir sambutannya yang dia sebut sebagai sambutan perpisahan pimpinan DPRD, Rismawati Simarmata menuturkan "Memang banyak tantangan dan ancaman bagi para wakil rakyat yang mau menyuarakan kebenaran. Takut akan oknum, akan partai, akan penguasa, yang bisa saja berkonspirasi untuk tidak melanggengkan kita duduk di kursi Dewan ini, bila tidak 'sejalan'. Memang menyuarakan kebenaran itu pekerjaan berat, tapi yakinlah kawan-kawan Dewan dan hadirin sekalian, 'ujungna sai monang do hasintongan, pada akhirnya kebenaran pasti menang.

Dan seperti kata Megawati Soekarnoputri: 'jika kalian sejatinya memperjuangkan suara rakyat, yakinlah Rakyat yang akan mendukung kalian, melindungi kalian dan memilih kalian kembali" tegas Ketua DPRD Samosir dari partai PDI-P ini." pungkasnya. (Penulis: Danny Melani Butarbutar. Isi pidato dikutip atas ijin yang bersangkutan).

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sambal Oelek Indonesia Buatan ASoleh : Fida Abbott
02-Jun-2020, 02:23 WIB


 
  Sambal Oelek Indonesia Buatan AS Sambal Oelek ini saya temukan di Walmart Supercenter, Parkesburg, Pennsylvania. Awalnya saya mengira buatan salah satu negara Asia selain Indonesia karena tulisan di depan botolnya. Ternyata buatan Amerika Serikat. Tampaknya Indonesia harus meningkatkan persaingannya di pasar bebas dan jeli membidik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
"BURN OUT" = 4G (Gosong) 13 Aug 2020 04:53 WIB


 

 

 
Saatnya Nabung Saja Tidak Cukup 13 Aug 2020 02:57 WIB


 

 

 

 
Kemendiknas Luncurkan #Teman KIP 05 Aug 2020 10:35 WIB

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia