KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPresiden Jokowi: Awasi Penyaluran Bansos, Libatkan KPK, BPKP Dan Kejaksaan oleh : Danny Melani Butarbutar
19-Mei-2020, 13:27 WIB


 
  KabarIndonesia Mengutip infoKABINET.id, dikabarkan bahwa terkait penyaluran bansos terkait pandemi covid-19 yang ditengarai salah sasaran dan diduga disalahgunakan, Presiden Jokowi secara tegas meminta untuk diawasi.

“Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, BPKP, atau dari Kejaksaan. Kita
selengkapnya....


 


 
BERITA POLITIK LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Melawan Hoax Virus Corona 21 Mei 2020 15:19 WIB


 
Aroma Kematian 09 Mei 2020 13:56 WIB

Selamat Malam Kehidupan 25 Apr 2020 14:27 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
POLITIK

UU Otonomi Daerah Tahun 2004 Pemicu Rusuh Papua Perlu Direvisi
Oleh : Zohiri Kadir | 16-Sep-2019, 09:58:36 WIB

KabarIndonesia - Akhir-akhir NKRI sepertinya sedang mendapatkan ujian yang berat , akibat situasi di Papua. Untuk itu The Indonesia Democracy Inisiative (TIDI) mempertemukan generasi muda dengan kekayaan gagasan dan gerakan yang dimilikya untuk bersama menggeliatkan demokrasi substansial di Indonesia. The Indonesia Democracy Inisiative, mengadakan publik talk bertajuk Mencegah Disintegrasi Bangsa Residu, Minggu (15/9/2019)di kawasan Menteng, Jakarta.

Pembicara yang hadir dalam acara ini adalah Velix Wanggai, mantan Staf Khusus Presiden, Handi Risza, Ekonom TIDI, Diah Roro Esti , Politisi Nasdem , Habib Idrus Aljufri, Presiden HDMI, Lathifa Al Ansori, Politisi Nasdem, Prof. DR. Bambang Shergi Laksmono, Peneliti Papua Center, Prof. DR. Firman Noor , Peneliti Politik, Lydia Natalia Sartono, mantan Ketua PMKRI dan Sapto Waluyo, politisi PKS.

Menurut Handi Risza, peneliti Ekonomi TIDI “ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan otonomi daerah (otda) saat ini sudah tidak relevan.Di Era Reformasi ini, semua urusan daerah diserhakan kepada daerah yang bersangkutan, Desentralisasi, berbeda dengan era  Orba Baru  pemerintahan yang ada sentralistis, semua diatur dari pusat. Hal inilah yang membuat perspektif keadilan pemerataan pembangunan tersorot akibat adanya Undang Undang ini,”ungkap Handi.

Handi menilai tidak relevannya UU Otda tersebut menjadi salah satu pemicu rusuhnya di Papua dan Papua Barat karena masih kurang mengaturnya mengenai pembagian Sumber Daya Alam (SDA) secara adil bagi provinsi yang memiliki kekayaan melimpah itu.Eksekutif dan Legislatif harus duduk bersana agar UU Otda dapat di revisi supaya daerah-daerah yang memiliki kekayaan SDA melimpah dapat merasakan keadilan dari wilayahnya sendiri. Sehingga tidak ada lagi ricuh atau keluhan soal pembangunan yang merata karena ada beberapa kelemahan dasar hukum yang ada,” 

Sementara HabibIdrus Al Jufri mengingatkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia , jangan sampai lepas dari NKRI, jangan sampai orang-orang Papua punya keinginan untuk lepas dari NKRI, harus ada Sosial Will dari tokoh-tokoh bangsa, tegas Idrus .(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Saus Sate Indonesia Buatan Thailandoleh : Fida Abbott
22-Mar-2020, 03:07 WIB


 
  Saus Sate Indonesia Buatan Thailand Saus sate Indonesia ini saya temukan di toko kelontong daerah Chester, negara bagian Pennsylvania, AS. Harganya turun drastis dari $6.99 menjadi $0.99. Jumlahnya banyak sekali yang disetok di rak. Senang melihat salah satu saus terkenal Indonesia dijual di AS. Sayangnya,
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
DIE HARD - SUSAH MATEK 23 Mei 2020 10:41 WIB

 

 

 

 

 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 

 

 

 

 
SATU DETIK SETELAH KEMATIAN 26 Mei 2020 08:28 WIB

BACA ALKITAB ITU MENYEHATKAN 23 Mei 2020 12:40 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia