KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Berita RedaksiTol Laut, Tol Langit dan Tol Media (Sebuah Kesaksian Untuk HUT ke-13 HOKI) oleh : Wahyu Ari Wicaksono
12-Nov-2019, 01:10 WIB


 
 
KabarIndonesia - Sekarang ini perkembangan teknologi media telah berkembang dengan luar biasa. Apalagi ketika muncul teknologi yang disebut sosial media. Kemunculan sosial media telah membuat banyak hal berubah. Mulai dari industri, bisnis, kehidupan sosial, gaya hidup dan banyak lainnya. Salah
selengkapnya....


 


 
BERITA POLITIK LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Komedi Politik 02 Okt 2019 11:10 WIB

Antara Jarak dan Doa 21 Sep 2019 10:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
POLITIK

UU Otonomi Daerah Tahun 2004 Pemicu Rusuh Papua Perlu Direvisi
Oleh : Zohiri Kadir | 16-Sep-2019, 09:58:36 WIB

KabarIndonesia - Akhir-akhir NKRI sepertinya sedang mendapatkan ujian yang berat , akibat situasi di Papua. Untuk itu The Indonesia Democracy Inisiative (TIDI) mempertemukan generasi muda dengan kekayaan gagasan dan gerakan yang dimilikya untuk bersama menggeliatkan demokrasi substansial di Indonesia. The Indonesia Democracy Inisiative, mengadakan publik talk bertajuk Mencegah Disintegrasi Bangsa Residu, Minggu (15/9/2019)di kawasan Menteng, Jakarta.

Pembicara yang hadir dalam acara ini adalah Velix Wanggai, mantan Staf Khusus Presiden, Handi Risza, Ekonom TIDI, Diah Roro Esti , Politisi Nasdem , Habib Idrus Aljufri, Presiden HDMI, Lathifa Al Ansori, Politisi Nasdem, Prof. DR. Bambang Shergi Laksmono, Peneliti Papua Center, Prof. DR. Firman Noor , Peneliti Politik, Lydia Natalia Sartono, mantan Ketua PMKRI dan Sapto Waluyo, politisi PKS.

Menurut Handi Risza, peneliti Ekonomi TIDI “ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan otonomi daerah (otda) saat ini sudah tidak relevan.Di Era Reformasi ini, semua urusan daerah diserhakan kepada daerah yang bersangkutan, Desentralisasi, berbeda dengan era  Orba Baru  pemerintahan yang ada sentralistis, semua diatur dari pusat. Hal inilah yang membuat perspektif keadilan pemerataan pembangunan tersorot akibat adanya Undang Undang ini,”ungkap Handi.

Handi menilai tidak relevannya UU Otda tersebut menjadi salah satu pemicu rusuhnya di Papua dan Papua Barat karena masih kurang mengaturnya mengenai pembagian Sumber Daya Alam (SDA) secara adil bagi provinsi yang memiliki kekayaan melimpah itu.Eksekutif dan Legislatif harus duduk bersana agar UU Otda dapat di revisi supaya daerah-daerah yang memiliki kekayaan SDA melimpah dapat merasakan keadilan dari wilayahnya sendiri. Sehingga tidak ada lagi ricuh atau keluhan soal pembangunan yang merata karena ada beberapa kelemahan dasar hukum yang ada,” 

Sementara HabibIdrus Al Jufri mengingatkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia , jangan sampai lepas dari NKRI, jangan sampai orang-orang Papua punya keinginan untuk lepas dari NKRI, harus ada Sosial Will dari tokoh-tokoh bangsa, tegas Idrus .(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utaraoleh : Sesmon Toberius Butarbutar
25-Sep-2019, 15:25 WIB


 
  Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara Camat Nassau Timbul Sipahutar (kiri) meninjau Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Rabu (25/09/2019)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia