KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJalan Berliku Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Sah Menjadi IUPK oleh : Wahyu Ari Wicaksono
22-Des-2018, 04:36 WIB


 
 
KabarIndonesia - Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI)
selengkapnya....


 


 
BERITA LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

Negeri Nestapa 23 Jun 2020 09:15 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
LINGKUNGAN HIDUP

Kesepakatan Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat dengan PT TPL Porsea Ditunda
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 04-Mei-2018, 15:06:37 WIB

KabarIndonesia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan memfasilitasi perundingan antara 5 komunitas masyarakat adat dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT TPL) di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (3/5).

Pertemuan dipimpin oleh Irmansyah Rachman selaku Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari unsur masyarakat adat turut hadir 15 perwakilan pimpinan adat dari komunitas masyarakat adat Naga Hulambu dari kabupaten Simalungun, masyarakat adat Ama Raja Medang Simamora dari Humbang Hasundutan, masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria dari Kabupaten Humbang Hasundutan , masyarakat adat Oppu Bolus Simamora dari kabupaten Tapanuli Utara dan masyarakat adat Onan Harbangan dari kabupaten Tapanuli Utara.

Selain itu turut hadir organisasi pendamping yakni Delima Silalahi selaku Direktur KSPPM dan Manambus Pasaribu sebagai Sekretaris eksekutif BAKUMSU. Sementara itu, majemen PT. TPL yang hadir antara lain Mulia Nauli.

Adapun unsur pemerintah yakni hadir Sondang Purba, mewakili kepala dinas kehutanan provinsi Sumatera Utara, Minrod Sigalingging mewakili kepala dinas Lingkungan Hidup Humbang Hasundutan, Oswald Damanik mewakili kepala dinas Lingkungan Hidup Simalungun, Viktor Siagian mewakili kepala dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Utara, M. Jandi Pinem mewakili kepala BPHP Wilayah II Medan.

Menurut Irmansyah Rachman, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK, pertemuan ini dalam rangka percepatan realisasi prioritas pemerintahan pusat tentang penyelesaian konflik kehutanan dan pengembalian hak-masyarakat adat atas wilayah adatnya yang berada di kawasan hutan.

Masyarakat adat sangat menyayangkan sikap pihak menejemen PT TPL yang menolak untuk menandatangani dokumen perjanjian hasil rumusan secara musyawarah dalam forum tersebut. Adapun alasan keberatan perusahaan tersebut antara lain terkait ketentuan pelarangan penanaman eukaliptus kembali di atas lahan objek konflik selama belum ada keputusan penetapan hutan adat sebagaimana disebutkan dalam bab 5 pasal 5 ayat 3 tentang penyelesaian penanganan konflik.

Bentuk penolakan dengan dalih butuh konsultasi internal tersebut dinilai merupakan bentuk kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan konflik yang sebenarnya telah menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut.

Sementara itu, persoalan lain yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah lambatnya realisasi pembuatan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat oleh pemerintahan kabupaten. Padahal regulasi tersebut sangat dibutuhkan dalam memastikan pengembalian tanah adat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Lima komunitas masyarakat adat tersebut merupakan sebagian dari komunitas adat yang selama ini berkonflik dengan PT TPL dan Kementerian Kehutanan atas areal hutan yang secara sepihak ditetapkan menjadi kawasan hutan negara. Adapun total luasan wilayah adat yang menjadi objek konflik sekitar 6.131 Ha yang melibatkan 5 komunitas adat yakni masyarakat adat Naga Hulambu seluas 399 ha, masyarakat adat Ama Raja Medang Simamora seluas 148 ha, masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria 1762 ha, masyarakat adat Oppu Bolus Simamora seluas 2602 ha, masyarakat adat Onan Harbangan seluas 1074 ha.

Demikian dikabarkan dengan relis yang disampaikan narahubung Delima Silalahi (Direktur KSPPM) kepada media.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sambal Oelek Indonesia Buatan ASoleh : Fida Abbott
02-Jun-2020, 02:23 WIB


 
  Sambal Oelek Indonesia Buatan AS Sambal Oelek ini saya temukan di Walmart Supercenter, Parkesburg, Pennsylvania. Awalnya saya mengira buatan salah satu negara Asia selain Indonesia karena tulisan di depan botolnya. Ternyata buatan Amerika Serikat. Tampaknya Indonesia harus meningkatkan persaingannya di pasar bebas dan jeli membidik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kemendiknas Luncurkan #Teman KIP 05 Aug 2020 10:35 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia